Bandung, bewarajabar.com — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil kembali membatalkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) hingga 25 November 2020. PSBB secara proporsional kawasan Bodebek sendiri berakhir pada 27 Oktober 2020.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 443 / Kep.700-Hukham / 2020 tentang Perpanjangan Ketujuh Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kepgub tersebut ditandatangani Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– pada Senin (26/10/20).
REKOMENDASI
Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan tingkat kewaspadaan daerah.
“PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata Daud, Selasa (27/10/20).
Keputusan penambahan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB berpindah-pindah sampai 8 November 2020. Keputusan dasar juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.
“Penambahan kasus di Jabar didominasi di wilayah Bodebek dalam sepekan terakhir ini,” ucap Daud.
Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Selasa (27/10/20) pukul 09:00 WIB, jika diakumulasikan, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kawasan Bodebek dalam tujuh hari terakhir bertambah 2.591.
Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor: 443 / Kep.699-Hukham / 2020 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Daerah Provinsi Jabar di luar Bodebek. AKB di luar Bodebek sendiri diperpanjang hingga 22 November 2020.
Daud berkata, Kepgub tersebut ditetapkan dalam AKB di 22 daerah Jabar berjalan optimal. Selain itu, kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan yang sangat penting dalam pengendalian COVID-19 pada masa AKB di Jabar.
Menurut Daud, masyarakat bersama pemerintah merupakan garda terdepan melawan COVID-19. Banyak bukti ilmiah menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan COVID-19.
“Ketentuan AKB wajib diterapkan masyarakat. Masyakat pun harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebab, masyarakat dan pemerintah adalah garda terdepan untuk mengendalikan COVID-19,” ucap Daud.
“Kalau protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, kami yakin COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Jabar dapat berjalan secara bersamaan,” imbuhnya.
