Bewarajabar, Bandung – Aparatur Sipil Negera (ASN) atau pun nonASN memiliki peran penting dalam mengakselerasikan berbagai program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Khususnya dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., saat menjadi narasumber bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa, dalam talk show OPSI di Radio PR FM Bandung, Jumat, (27/10/2023).
Akan tetapi, Rizal menjelaskan masih ada beberapa laporan kepada Komisi A DPRD Kota Bandung terkait pelayanan dari para abdi negara itu yang dinilai kurang maksimal.
“Saya sendiri sering dapat aduan dari masyarakat baik itu secara langsung secara atau tertulis karena itu sudah merupakan tugas kami, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Rata-rata aduannya itu lebih pada sisi pelayanan yang kurang maksimal terutama keramahan saat melayani masyarakat,” kata Rizal.
Rizal pun menegaskan pelayanan baik itu ASN dan non ASN harus terus ditingkatkan agar berbagai program dari Pemerintah Kota Bandung dapat terus diakselerasikan.
“Jadi, kan masyarakat itu tidak tahu apa bedanya ASN dan non ASN tapi pada dasarnya tugas mereka itu adalah melayani masyarakat semaksimal mungkin. Jadi harapan kami dari DPRD Kota Bandung tentunya untuk para ASN dan non ASN terus meningkatkan pelayanan yang prima, jangan sampai ada pelayanan publik yang ‘dipingpong’, pastikan prosesnya juga dapat dipercepat baik itu di OPD atau kecamatan serta kelurahan,” ujarnya.
Ia pun menambahkan bahwa DPRD Kota Bandung mendukung dari sisi anggaran dalam berbagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para ASN dan non ASN di Kota Bandung.
Oleh karena itu, Rizal Khairul berharap para abdi negara ini dapat memanfaatkan berbagai program pelatihan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
“Kita memberikan anggaran untuk pembinaan ASN dan non ASN itu jangan disia-siakan. Ikuti secara benar dan serius saat ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas. Jangan asal mennggugurkan kewajiban karena ini harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan Allah Swt.,” ujar Rizal.
Tidak hanya itu, Rizal pun berharap partisipasi dari masyarakat untuk bersama mengawasi kinerja para ASN dan non ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kota Bandung.
“Paling utama masyarakat untuk tetap kritis tidak takut saat menyampaikan kritikan kepada Pemkot khusunya ASN dan Non ASN. Hal ini tentunya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang semoga bisa terus ditingkatkan dan yang utamanya adalah pelayanan paripurna kepada masyarakat,” ujarnya.*
Bewarajabar, Bandung – Aparatur Sipil Negera (ASN) atau pun nonASN memiliki peran penting dalam mengakselerasikan berbagai program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Khususnya dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., saat menjadi narasumber bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa, dalam talk show OPSI di Radio PR FM Bandung, Jumat, (27/10/2023).
Akan tetapi, Rizal menjelaskan masih ada beberapa laporan kepada Komisi A DPRD Kota Bandung terkait pelayanan dari para abdi negara itu yang dinilai kurang maksimal.
“Saya sendiri sering dapat aduan dari masyarakat baik itu secara langsung secara atau tertulis karena itu sudah merupakan tugas kami, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Rata-rata aduannya itu lebih pada sisi pelayanan yang kurang maksimal terutama keramahan saat melayani masyarakat,” kata Rizal.
Rizal pun menegaskan pelayanan baik itu ASN dan non ASN harus terus ditingkatkan agar berbagai program dari Pemerintah Kota Bandung dapat terus diakselerasikan.
“Jadi, kan masyarakat itu tidak tahu apa bedanya ASN dan non ASN tapi pada dasarnya tugas mereka itu adalah melayani masyarakat semaksimal mungkin. Jadi harapan kami dari DPRD Kota Bandung tentunya untuk para ASN dan non ASN terus meningkatkan pelayanan yang prima, jangan sampai ada pelayanan publik yang ‘dipingpong’, pastikan prosesnya juga dapat dipercepat baik itu di OPD atau kecamatan serta kelurahan,” ujarnya.
Ia pun menambahkan bahwa DPRD Kota Bandung mendukung dari sisi anggaran dalam berbagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para ASN dan non ASN di Kota Bandung.
Oleh karena itu, Rizal Khairul berharap para abdi negara ini dapat memanfaatkan berbagai program pelatihan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
“Kita memberikan anggaran untuk pembinaan ASN dan non ASN itu jangan disia-siakan. Ikuti secara benar dan serius saat ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas. Jangan asal mennggugurkan kewajiban karena ini harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan Allah Swt.,” ujar Rizal.
Tidak hanya itu, Rizal pun berharap partisipasi dari masyarakat untuk bersama mengawasi kinerja para ASN dan non ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kota Bandung.
“Paling utama masyarakat untuk tetap kritis tidak takut saat menyampaikan kritikan kepada Pemkot khusunya ASN dan Non ASN. Hal ini tentunya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang semoga bisa terus ditingkatkan dan yang utamanya adalah pelayanan paripurna kepada masyarakat,” ujarnya.*
Bewarajabar, Bandung – Aparatur Sipil Negera (ASN) atau pun nonASN memiliki peran penting dalam mengakselerasikan berbagai program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Khususnya dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., saat menjadi narasumber bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa, dalam talk show OPSI di Radio PR FM Bandung, Jumat, (27/10/2023).
Akan tetapi, Rizal menjelaskan masih ada beberapa laporan kepada Komisi A DPRD Kota Bandung terkait pelayanan dari para abdi negara itu yang dinilai kurang maksimal.
“Saya sendiri sering dapat aduan dari masyarakat baik itu secara langsung secara atau tertulis karena itu sudah merupakan tugas kami, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Rata-rata aduannya itu lebih pada sisi pelayanan yang kurang maksimal terutama keramahan saat melayani masyarakat,” kata Rizal.
Rizal pun menegaskan pelayanan baik itu ASN dan non ASN harus terus ditingkatkan agar berbagai program dari Pemerintah Kota Bandung dapat terus diakselerasikan.
“Jadi, kan masyarakat itu tidak tahu apa bedanya ASN dan non ASN tapi pada dasarnya tugas mereka itu adalah melayani masyarakat semaksimal mungkin. Jadi harapan kami dari DPRD Kota Bandung tentunya untuk para ASN dan non ASN terus meningkatkan pelayanan yang prima, jangan sampai ada pelayanan publik yang ‘dipingpong’, pastikan prosesnya juga dapat dipercepat baik itu di OPD atau kecamatan serta kelurahan,” ujarnya.
Ia pun menambahkan bahwa DPRD Kota Bandung mendukung dari sisi anggaran dalam berbagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para ASN dan non ASN di Kota Bandung.
Oleh karena itu, Rizal Khairul berharap para abdi negara ini dapat memanfaatkan berbagai program pelatihan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
“Kita memberikan anggaran untuk pembinaan ASN dan non ASN itu jangan disia-siakan. Ikuti secara benar dan serius saat ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas. Jangan asal mennggugurkan kewajiban karena ini harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan Allah Swt.,” ujar Rizal.
Tidak hanya itu, Rizal pun berharap partisipasi dari masyarakat untuk bersama mengawasi kinerja para ASN dan non ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kota Bandung.
“Paling utama masyarakat untuk tetap kritis tidak takut saat menyampaikan kritikan kepada Pemkot khusunya ASN dan Non ASN. Hal ini tentunya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang semoga bisa terus ditingkatkan dan yang utamanya adalah pelayanan paripurna kepada masyarakat,” ujarnya.*
Bewarajabar, Bandung – Aparatur Sipil Negera (ASN) atau pun nonASN memiliki peran penting dalam mengakselerasikan berbagai program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Khususnya dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., saat menjadi narasumber bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa, dalam talk show OPSI di Radio PR FM Bandung, Jumat, (27/10/2023).
Akan tetapi, Rizal menjelaskan masih ada beberapa laporan kepada Komisi A DPRD Kota Bandung terkait pelayanan dari para abdi negara itu yang dinilai kurang maksimal.
“Saya sendiri sering dapat aduan dari masyarakat baik itu secara langsung secara atau tertulis karena itu sudah merupakan tugas kami, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Rata-rata aduannya itu lebih pada sisi pelayanan yang kurang maksimal terutama keramahan saat melayani masyarakat,” kata Rizal.
Rizal pun menegaskan pelayanan baik itu ASN dan non ASN harus terus ditingkatkan agar berbagai program dari Pemerintah Kota Bandung dapat terus diakselerasikan.
“Jadi, kan masyarakat itu tidak tahu apa bedanya ASN dan non ASN tapi pada dasarnya tugas mereka itu adalah melayani masyarakat semaksimal mungkin. Jadi harapan kami dari DPRD Kota Bandung tentunya untuk para ASN dan non ASN terus meningkatkan pelayanan yang prima, jangan sampai ada pelayanan publik yang ‘dipingpong’, pastikan prosesnya juga dapat dipercepat baik itu di OPD atau kecamatan serta kelurahan,” ujarnya.
Ia pun menambahkan bahwa DPRD Kota Bandung mendukung dari sisi anggaran dalam berbagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para ASN dan non ASN di Kota Bandung.
Oleh karena itu, Rizal Khairul berharap para abdi negara ini dapat memanfaatkan berbagai program pelatihan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
“Kita memberikan anggaran untuk pembinaan ASN dan non ASN itu jangan disia-siakan. Ikuti secara benar dan serius saat ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas. Jangan asal mennggugurkan kewajiban karena ini harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan Allah Swt.,” ujar Rizal.
Tidak hanya itu, Rizal pun berharap partisipasi dari masyarakat untuk bersama mengawasi kinerja para ASN dan non ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kota Bandung.
“Paling utama masyarakat untuk tetap kritis tidak takut saat menyampaikan kritikan kepada Pemkot khusunya ASN dan Non ASN. Hal ini tentunya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang semoga bisa terus ditingkatkan dan yang utamanya adalah pelayanan paripurna kepada masyarakat,” ujarnya.*
