Bandung, Bewarajabar.com - Penyusunan rencana induk penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai harus mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan mampu melindungi pedagang sekaligus meningkatkan kenyamanan publik. ...
Pansus 13 DPRD Kota Bandung tengah menyusun Raperda Tibumtranlinmas sebagai pengganti Perda 9/2019. Raperda ini mengatur ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, termasuk penataan PKL, kebersihan kota, transportasi, reklame, dan ...
DPRD dan Pemkot Bandung menegaskan komitmen menata serta memberdayakan PKL melalui Perda Nomor 11 Tahun 2024 untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Copyright © 2017. Bewarajabar.com All rights reserved.
