Bandung, BewaraJabar — Akibat anggaran yang mengalami refocusing, berdampak besar pada anggaran operasional yang menurun dan tersisi sekitar 60 persen pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat
Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyatakan, refocusing anggaran menyebabkan anggaran operasional menurun, kini tersisa 60 persen.
“Hal itu sangat berdampak, walupun beberapa program masih bisa berjalan,” kata Yunandar usai rapat evaluasi kegitan 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (06/09/2021).
Menurut Yunandar, tidak disadarinya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa pemotongan anggaran kepada Diskuk akan berdampak besar. Karena dinas ini berhubungan langsung dengan pelaku usaha dan UMKM.
Yunandar menambahkan, untuk membangkitkan perekonomian, konsentrasinya ada di UMKM. Jadi, anggaran bagi mitra Komisi II seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar bukannya dikurangi.
“Anggarannya justru harus ditingkatkan, dan menjadi prioritas utama dibandingkan yang lain misal sektor pendidikan yang sudah sangat besar anggarannya, kemudian sektor infrastuktur yang harusnya pada saat pandemi menjadi prioritas nomer sekian,” jelasnya.
Yunandar berpendapat, perlunya dilakukan digitalisasi UMKM agar kedepannya baik jangka pendek atau jangka panjang pelaku usaha dan UMKM sudah siap dalam menghasapi era ekonomi digital.
“Saya tugaskan kepada Diskuk, bagaimana sebesar-besarnya mendigitalkan pelaku umkm sehingga ketika nanti ke depan jangka pendek atau panjang mereka sudah siap menghadapi era ekonomi digital,” ujarnya.
“Untuk menghadapi kondisi pandemi yang memang mensyaratkan untuk lebih banyak bergerak di digital marketing atau di market place dibandingkan secara offline dan itu akan sangat membantu,” tandasnya.
