Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Taufik Hidayat mengatakan bahwa e-planning dan e-budgeting menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan. “Tidak saja membantu dalam perencanaan pembangunan daerah.
Tapi juga demi penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, juga sinkronisasi kebijakan daerah dan pusat,” kata Taufik Hidayat pada acara Sosialisasi E-Planning dan E-Budgeting kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Jabar di Aula BPSDM Jabar, Kabupaten Kota Cimahi, Kamis (16/1/2020).
REKOMENDASI
Oleh karena itu, Taufik meminta kepada semua pimpinan dan anggota DPRD untuk memahami e-planning dan e-budgeting. Selain itu, e-planning dan e-budgeting pun akan mendukung tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan.
“Selain itu pertemuan ini juga untuk meng-upgrade pengetahuan ketatanegaraan bagi para anggota DPRD,” kata dia. Acara Sosialisasi E-Planning dan E-Budgeting kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Jabar di Aula BPSDM Jabar, Kota Cimahi, tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Menurut Uu, sosialisasi mesti dilakukan agar semua pihak, lembaga eksekutif maupun legislatif, mempunyai pandangan yang sama terkait e-planning dan e-budgeting. Terlebih, lembaga eksekutif-legislatif harus harmonis dalam membangun Jabar.
“Jadi, kegiatan kali ini adalah kegiatan yang sangat penting untuk menyatukan persepsi tentang tahapan tata cara untuk membuat sebuah keputusan di DPRD, khususnya keputusan tentang Perda Anggaran,” kata Uu.
“Mudah – mudahan tidak ada lagi perbedaan pemahaman tentang kapan masuknya pokir-pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD kepada pemerintah, sehingga ada waktu dan kesempatan yang panjang untuk mengubah pokir kalau ada kekurangan yang harus disempurnakan,” tambahnya.
Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad menyatakan, sosialisasi tersebut digelar dalam rangka peningkatan kapasitas, baik untuk lembaga eksekutif dan legislatif. “Sekarang era informasi berbasis online. Termasuk dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi memberi informasi dan pemahaman terkait perencanaan dan penganggaran berbasis online kepada pimpinan dan anggota DPRD,” kata Daud. (red)
