Bandung, Bewarajabar.com – Anggota DPRD Kota Bandung, Nina Fitriana Sutadi, S.IP., M.IP., menghadiri undangan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana Kelurahan Cihapit, Kota Bandung, Jumat, 10 Oktober 2025.
Nina Fitriana berharap agar masyarakat dapat lebih memahami peran eksekutif dan legislatif dalam pelayanan publik dan penyelesaian masalah. Pemahaman ini krusial agar penanganan isu di masyarakat dapat berjalan sesuai fungsi masing-masing lembaga.
REKOMENDASI
Oleh karena itu, ia berharap penyelesaian semua persoalan masyarakat di Kota Bandung tidak hanya bertumpu pada satu instansi. Ia mengungkapkan, kehadiran eksekutif dan legislatif di acara siskamliing ini tentu menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merespons dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
“Maka, kita perlu menjaga soliditas ini bersama. Kami juga mendorong terwujudnya kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, komunitas, swasta, media, dan akademisi, sebagai kunci untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dalam acara itu, Nina juga memanfaatkan momentum untuk meraup aspirasi warga. Menanggapi aspirasi warga RW 5 Kelurahan Cihapit, Nina berharap Pemerintah Kota Bandung dapat mengevaluasi kebijakan nilai sewa tanah Pemerintah Kota Bandung.
Ia mengusulkan agar kewajiban sewa dibedakan antara masyarakat yang benar-benar menggunakan lahan untuk tempat tinggal dengan warga yang menggunakannya untuk usaha.
“Kebijakan ini tentu dapat memberikan keadilan bagi warga pengguna lahan hunian,” ujarnya.
Di tengah kunjungan lapangan ini, Nina mengapresiasi tinggi Rumah Edukasi Motekar di Kelurahan Cihapit. Fasilitas ini dinilai mampu memberikan inspirasi bagi wilayah lain, khususnya dalam upaya ketahanan pangan, pengolahan sampah, dan edukasi masyarakat. Inovasi semacam ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kebahagiaan masyarakat.
“Acara Siskamling ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan yang dipimpin Wali Kota Bandung, Bapak Farhan, merupakan pemerintahan yang responsif. Melalui program ini, pengaduan yang disampaikan masyarakat, bahkan melalui media sosial ditanggapi dengan cepat dan diberikan solusinya secara langsung,” tutur Nina.
