BANDUNG, bewarajabar.com — Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 mulai dibahas Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Rabu (01/04/2026).
Rapat kerja Pansus 15 dengan agenda ekspose awal LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 dipimpin Wakil Ketua Pansus 15, Drs. Heri Hermawan dan dihadiri anggota pansus secara langsung maupun melalui Zoom Meeting.
Dari jajaran Pemerintah Kota Bandung hadir Sekretaris Daerah Kota Bandung, H. Iskandar Zulkarnain beserta jajaran.
“Ketua Pansus 15 tidak bisa hadir secara langsung karena sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, namun tetap mengikuti melalui Zoom. Selain itu, Pansus 15 diamanatkan oleh peraturan pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan LKPJ ini dalam waktu 30 hari,” ujar Heri saat membuka rapat.
Ia menjelaskan, rapat perdana tersebut masih bersifat umum karena merupakan tahap ekspose awal.
Namun demikian, Heri menegaskan pembahasan LKPJ bukan sekadar kegiatan administratif semata.
“Ini adalah bentuk pengawasan penggunaan anggaran, capaian-capaian, dan kesesuaian program. Untuk itu, kami akan melakukan pendalaman terhadap OPD terkait,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyatakan pihaknya terbuka terhadap seluruh rekomendasi yang akan diberikan Pansus LKPJ.
“Kami siap memberikan keterangan dengan lengkap dan sangat terbuka,” ujarnya.
Jangan Terjebak Angka
Pada rapat kerja perdana itu, Pemkot Bandung melalui Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Asep C Cahyadi memaparkan secara singkat capaian yang diraih Pemerintah Kota Bandung selama tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Anggota Pansus 15, Susanto Triyogo Adiputro menilai pembahasan LKPJ menjadi momentum untuk melihat arah pembangunan Kota Bandung yang telah dilaksanakan.
Ia menyampaikan lima poin penting yang perlu mendapat perhatian Pemkot Bandung, mulai dari persoalan budgeting, belanja operasional, belanja modal, hingga perlunya lobi ke pemerintah pusat terkait Proyek Strategis Nasional.
Sementara itu, anggota Pansus 15 lainnya, Eko Kurnianto mengingatkan agar DPRD tidak terbuai angka indeks yang terlihat baik di atas kertas.
“Tadi kita diperlihatkan angka indeks ini meningkat, indeks itu bagus. Kita jangan terbuai angka-angka bagus kalau di lapangan berbeda. Untuk pembahasan ke depan perlu menghadirkan sumber data seperti BPS agar diketahui data mentah dan proses pengolahannya,” jelasnya.
Hal senada disampaikan drg. Maya Himawati yang mempertanyakan indikator Indeks Pendapatan Per Kapita warga Kota Bandung.
Menurutnya, di lapangan masih banyak warga dengan pendapatan rendah, bahkan hanya sekitar Rp1,5 juta per bulan.
Selain itu, Aan Andi Purnama menilai perlu sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, hingga LKPJ.
“OPD jangan hanya melaporkan kegiatan dan realisasi anggaran saja. Bahkan saya melihat ada yang tidak bisa membedakan mana output dan outcome,” ujarnya.
Anggota lainnya, H. Andri Rusmana menyoroti perlunya perbaikan serius dalam perencanaan dan eksekusi program.
“Saya kira untuk LKPJ TA 2025 ini rekomendasi dari DPRD akan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jangan sampai angka yang muncul bagus tapi dampak di masyarakat tidak ada,” katanya.
Sementara itu, AA Abdul Rozak mempertanyakan tindak lanjut sejumlah perda yang belum memiliki aturan turunan berupa Perwal.
Sedangkan Erick Darmadjaya menyoroti perlunya kejelasan regulasi terkait diskresi pemangkasan pohon di kewilayahan.
Menutup rapat, Heri Hermawan mengapresiasi berbagai masukan anggota pansus.
“Masukan-masukan rekan-rekan anggota Pansus 15 luar biasa. Ke depan akan lebih kita gali lagi dengan menghadirkan OPD terkait,” ujarnya. *red
