Bandung, Bewarajabar.com – DPRD Kota Bandung menyoroti berbagai persoalan krusial dalam sektor pendidikan saat mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) di Kantor Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/5/2026).
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, dan , berdiskusi bersama serta para ahli pendidikan mengenai kondisi dunia pendidikan di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.
Soni Daniswara mengungkapkan bahwa kesiapan infrastruktur pendidikan di Kota Bandung masih menjadi tantangan besar, terutama menjelang penerapan kebijakan baru tahun ajaran 2025–2026.
Menurutnya, keterbatasan ruang kelas dan persoalan status lahan sekolah menjadi masalah yang mendesak.
“Permasalahan lahan dan ruang kelas ini sangat krusial. Ada sekolah dengan lebih dari seribu siswa, tetapi lahannya masih bermasalah,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menghambat daya tampung siswa baru jika tidak segera ditangani.
Selain infrastruktur, Soni juga menyoroti kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan daerah.
Ia menyebut, waktu implementasi yang terlalu singkat menjadi kendala utama dalam menyiapkan fasilitas pendidikan.
“Tidak mungkin dalam waktu tiga bulan membangun gedung sekolah bertingkat dengan fasilitas lengkap. Kami mendorong implementasi ditunda hingga 2027,” tegasnya.
Sebagai solusi sementara, DPRD Kota Bandung bersama pemerintah kota telah menjajaki kerja sama dengan sekitar 80 sekolah swasta.
Langkah ini diharapkan dapat membantu menampung siswa di tengah keterbatasan kapasitas sekolah negeri.
Sementara itu, Aswan Asep Wawan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pengelolaan pendidikan.
Menurutnya, pendekatan yang realistis perlu diambil, termasuk dengan mengoptimalkan peran sekolah swasta.
“Kita harus realistis. Membangun ruang kelas membutuhkan biaya besar dan waktu panjang. Alternatifnya adalah memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta,” ujarnya.
Aswan juga menyoroti sejumlah persoalan lain, seperti distribusi guru yang belum merata serta belum optimalnya pemanfaatan aset lahan milik pemerintah.
Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif, termasuk peningkatan akurasi data pendidikan serta penguatan anggaran berbasis hasil.
Selain itu, akses pendidikan bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut.
DPRD Kota Bandung menilai bahwa berbagai persoalan pendidikan yang ada saat ini membutuhkan solusi komprehensif dan kolaboratif.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, diharapkan kualitas pendidikan di Kota Bandung dapat terus meningkat tanpa mengorbankan akses dan pemerataan bagi masyarakat.
