Bandung, Bewarajabar.com – Kebisingan knalpot kendaraan bermotor di lingkungan permukiman menjadi keluhan warga Kota Bandung. Suara kendaraan dengan knalpot bising dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama ketika menjalankan ibadah dan kegiatan pengajian.
Keluhan tersebut disampaikan warga kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan Salat Jumat Keliling (Jumaahan) di Masjid Miftahul Jannah, RW 10, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Jumat, 6 November 2026.
Salah seorang warga mengungkapkan, suara knalpot bising kerap terdengar hingga kawasan permukiman. Kondisi tersebut bahkan mengganggu aktivitas keagamaan yang berlangsung di lingkungan masjid.
Menanggapi keluhan itu, Farhan mengatakan penggunaan knalpot yang menimbulkan kebisingan memiliki dasar hukum untuk ditindak oleh aparat kepolisian.
“Kalau soal knalpot, itu sudah ada dasar hukumnya. Memang tidak boleh dan menjadi tugas polisi untuk melakukan razia,” ujar Farhan.
Farhan Ajak Warga Ikut Cegah Knalpot Bising
Meski penindakan menjadi kewenangan aparat kepolisian, Farhan mengajak masyarakat ikut berperan mengatasi persoalan knalpot bising di Bandung.
Ia meminta warga tidak ragu mengingatkan pengendara di lingkungan sekitar apabila menggunakan knalpot yang menimbulkan suara berlebihan.
“Kalau warga menemukan tetangga yang punya motor berisik, tolong ditegur. Kita harus sama-sama mengingatkan,” katanya.
Menurut Farhan, persoalan knalpot bising tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengguna kendaraan. Ketersediaan produk serta praktik modifikasi knalpot juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.
Pemkot Bandung Usulkan Penghentian Produksi Knalpot Bising
Farhan mengungkapkan, Pemerintah Kota Bandung tengah mengusulkan kepada asosiasi pengusaha sepeda motor agar mempertimbangkan penghentian produksi knalpot yang menimbulkan kebisingan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi penggunaan knalpot bising di lingkungan masyarakat.
Ia menilai penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Dengan kerja sama tersebut, diharapkan kenyamanan lingkungan permukiman dapat terjaga, termasuk saat warga menjalankan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan.





















