Bandung, bewarajabar.com — Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung kembali menggelar Ngobrol Perihal Kota Bandung (Ngopi Bandung). Kali ini Ngopi Bandung membahas tuntas soal infrastruktur dan kemacetan di Cipaku Garden Hotel, Selasa, 1 Desember 2020.
Pada Ngopi Bandung, Humas Setda Kota Bandung menghadirkan Sekretarus Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan, Eric M. Attauriq, Asisten 3 Administrasi Umum dan Kepegawaian, Dadang Gantina, Kepala Dishub Kota Bandung, Ricky Gustiadi, Kepala DPKP3, Dadang Darmawan, Kepala Dinas UMKM, Atet Dedi Handiman.
Pada kesempatan itu, Ema Sumarna mengungkapkan, jika berbicara infrastruktur maka secara awam yang diperhatikan oleh masyarakat adalah infrastruktur. Hal itu karena bersinggungan dengan kegiatan sehari hari masyarakat. Seperti jalan, drainase, sungai, jembatan dan lain lain.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membangun infrastruktur memiliki keterkaitan satu sama lain. Sehingga proses pengelolaanya memang harus melalui kolaborasi dan sinergi berbagai pihak.
“Pembangunan infrastruktur Kota Bandung ke depan tidak hanya menggunakan APBD, melainkan ada yang menggunakan dukungan dari anggaran Pemerintah Pusat. Di antaranya, program BIUTR dengan flyover di berbagai titik. Termasuk dengan Bapenas terkait Kota Metropolitan Bandung. Mudah mudahan ini menjadi akselerasi yang menggembirakan bagi Kota Bandung,” kata Ema.
Ema mengakui, selain infrastruktur, kemacetan di Kota Bandung menjadi headline pembahasan yang harus segera dibenahi. Namun itu juga merupakan hal yang beririsan dengan hadirnya infrastruktur.
“Kemacetan terjadi bukan hanya urusan jalan. Akan tetapi kemacetan ini adalah tentang bagaimana kita dapat mereduksi pembangunan-pembangunan yang tidak semestinya. Contoh dengan melakukan penertiban terhadap PKL yang tidak pada tempatnya, bangunan liar, parkir liar, terminal bayangan, penambahan rambu rambu yang dibutuhkan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU, Didi Ruswandi menyebut, ada 2 hal pendekatan terkait dengan kemacetan. Pendekatan secara umum tentunya mengenai dengan adanya supply dan adanya demand.
“Namun sebagian besar dari kita semua masih beranggapan bahwa pendekatan supply itu penting. Contohnya jika macet maka solusinya adalah pelebaran dan penambahan jalan, jika banjir maka solusinya adalah pelebaran sungai,” jelasnya.
Namun ia menuturkan, pendekatan akan supply ini sebetulnya sudah tidak lagi digunakan. Di samping memakan anggaran yang besar, juga akan mengakibatkan degradasi dari Kota itu sendiri.
“Sekarang pendekatan melalui manajemen demand menjadi tumpuan proses pengelolaan kemacetan dan infrastruktur. Jika terjadi banjir maka hal yang harus dilakukan adalah mengurangi debit airnya dengan cara diresapkan, jika lalu lintas macet maka kurangi jumlah mobilnya dengan cara menggunakan transportasi publik,” katanya.
