Bandung, Bewarajabar.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung menghadirkan inovasi bertajuk Ngulik Diskominfo Bandung (Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi, Komunikasi, Data, dan Statistik) sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di era digital.
Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjawab tantangan kepemimpinan modern yang kini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Pemimpin saat ini harus melek teknologi. AI itu alat bantu, bukan pengambil keputusan. Keputusan tetap ada di tangan pemimpin,” ujarnya dalam Basa Basi Podcast PWI Kota Bandung, Jumat (24/4/2026).
Program Ngulik Diskominfo Bandung menjadi forum diskusi strategis yang menghubungkan perkembangan teknologi dengan kepemimpinan masa kini.
Salah satu tema yang telah diangkat adalah AI for Leaders, yang menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Henryco menyebut, ke depan pihaknya tengah menyiapkan sistem berbasis AI yang mampu membantu pimpinan dalam menganalisis data secara cepat dan akurat.
“Target kami, inovasi ini bisa rampung pada 2026 sebagai bagian dari penguatan sistem digital pemerintahan,” katanya.
Di balik inovasi Ngulik Diskominfo Bandung, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait pemerataan kompetensi SDM di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Henryco mengungkapkan, saat ini masih banyak aplikasi yang memiliki fungsi serupa namun tidak terintegrasi, sehingga menghambat efektivitas pelayanan publik.
“Kita sedang melakukan cleansing aplikasi. Tidak boleh lagi satu wilayah membuat aplikasi yang sama tapi tidak terhubung,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Diskominfo akan menggabungkan berbagai aplikasi ke dalam satu sistem terpadu yang lebih efisien dan mudah digunakan.
Selain Ngulik Diskominfo Bandung, Diskominfo juga mengembangkan program Bandung Satu Data sebagai sistem pengelolaan data terpadu berbasis kewilayahan.
Program ini akan menghimpun data dari tingkat RW hingga kota, mencakup data kependudukan, ekonomi, hingga sosial.
“Kalau data benar, maka keputusan pimpinan juga akan benar. Tapi kalau datanya salah, kebijakan pun bisa meleset,” jelas Henryco.
Tahap awal, program ini akan diuji coba di 15 kecamatan sebelum diterapkan secara menyeluruh di Kota Bandung.
Melalui Bandung Satu Data, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai informasi publik secara mudah, mulai dari data kemiskinan, pendidikan, hingga kondisi sosial di wilayahnya.
Namun demikian, Henryco menegaskan tetap ada batasan terhadap data yang bersifat rahasia sesuai regulasi yang berlaku.
“Kita buka data untuk publik, tapi tetap ada yang harus dilindungi. Itu bagian dari tata kelola yang sehat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Henryco juga menyinggung program penataan kabel udara di Kota Bandung yang saat ini sedang berjalan.
Program ini melibatkan 29 operator di 36 ruas jalan dan ditargetkan rampung pada 31 Mei 2026, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023.
“Kalau melewati batas waktu, kami akan melakukan pemutusan. Ini demi keselamatan dan estetika kota,” tegasnya.
Ia juga mengakui masih adanya kendala di lapangan, seperti pekerjaan galian yang belum rapi, namun pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara bertahap.
Di akhir pernyataannya, Henryco mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan pemerintah.
“Masyarakat harus mulai melek teknologi. Tapi bagi yang masih nyaman dengan layanan manual, tetap kami layani,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan darurat 112 serta hotline pengaduan resmi pemerintah.
Program Ngulik Diskominfo Bandung dan Bandung Satu Data menjadi langkah strategis dalam memperkuat transformasi digital di Kota Bandung.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Kota Bandung diharapkan mampu kembali menjadi barometer kota digital di Indonesia dengan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
