Covid 19, Antara Politik dan Ekonomi

oleh

Oleh: H.Jaenudin, S.Sos


Setelah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Darurat, mulai dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020, dalam siaran presnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan bahwa PPKM darurat, diganti dengan istilah level dari 1 sampai dengan 4 dan lahirlah Instruksi Mendagri No.31 dengan istilah baru level 1 sampai 4. Saat ini, pasca diberlakukan PPKM Darurat, 2021, kemudian diganti dengan level, diperpanjang kembali sampai tanggal 26 Agustus 2021. Apakah masih ada perpanjangan? Ternyata saat ini memasuki bulan Oktober, Pembatasan kegiatan masyarakat dengan istilah level masih berlangsung.

Kita hanya berdoa semoga wabah Covid 19, segera hengkang dari Indonesia. Covid telah menghancurkan tatanan kehidupan bagi bangsa, dari semua aspek dan yang paling terasa adalah ekonomi, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, keamanan dan politik.

Dan yang paling merasakan adalah, masyarakat ditataran akar rumput ( groosroot). Bukan tanpa usaha pemerintahan Indonesia, dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan Ma’ruf Amin, telah bekerja keras berusaha mengentaskan wabah Covid. Namun sampai saat ini, memasuki bulan Oktober 2021, PPKM, masih diberlakuan.
Kita sudah melewati bulan Agustus, salah satu bulan keramat, bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal 17 Agustus, 1945. Bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Bangsa Indonesia, dengan berbekal bambu runcing dan senjata seadanya, telah mampu mengusir penjajah dari negeri ini.
Covid-19, tidak saja menyerang Indonesia hampir seluruh negara, di belahan dunia, terpapar wabah corona atau covid 19, termasuk varian baru dari India yaitu delta. Hanya perbedaannya ketika Covid 19, menyerang China, seperti kita ketahui awal munculnya wabah Covid 19, berasal Propinsi Wuhan,Tiongkok, kemudian Delta dari India, negara- negara tersebut telah mampu mengeliminasi perkembangan penyebaran virus yang berasal dari negara mereka.
Dan sekarang, justru mereka menjual produk obat ke Indonesia dengan berbagai merk dan jenis dan dipergunakan untuk pengobatan dengan istilah vaksinasi.
Sementara Indonesia, melalui Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Ma’ruf Amin, telah membentuk Satgas Nasional Covid 19, dengan melibatkan beberapa Menteri, Panglima TNI dan Kapolri, serta relawan, untuk mempercepat penuntasan masalah Covid-19.
Berdasarkan data dari Satgas Nasional, tanggal 6 Oktober 2021 jumlah warga negara Indonesia yang terpapar Covid mencapai 4.223.094 positif, sembuh 4.052.300.orang dan meninggal dunia 142.413 orang. Wabah virus Covid-19, telah menghancurkan berbagai tatanan dan kehidupan masyarakat dan yang paling terasa adalah sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, politik termasuk berbagai kegiatan keagamaan.
Sektor ekonomi dan kesehatan menempati urutan pertama, yang sangat dirasakan oleh publik, bayangkan setiap orang kadang curiga ketika ada orang yang batuk, ada perasaan was-was ketika akan bepergian, karena khawatir daerah yang dituju merupakan pandemi Covid-19, bahkan ketika makan-pun dihantui ketakutan karena makan harus selesai selama 20 menit.
Penulis mencoba melakukan wawancara dengan sejumlah teman di Kota Bandung, yang bergerak dalam bidang usaha mulai dari pengusaha hotel, tempat hiburan, beras, air minum, elpiji termasuk Pom bensin, moda transportasi/angkutan transportasi dan lainnya.
Dari hasil wawancara, ternyata rata- rata mengalami susut mencapai 60 persen ( 60%,) kalau hotel banyak yang tutup. Kemudian dalam politik adalah Pilkades serentak diundur dengan waktu yang belum jelas, kemudian kegiatan keagamaan dan kegiatan masyarakat lainnya ( pernikahan, sunatan tidak ada kegiatan hiburan).

Merdeka
Pada tanggal 17 Agustus 2021, Indonesia merdeka sudah mencapai 76 tahun, setengah abad lebih, Indonesia menyatakan merdeka. Dengan cita- cita mencapai masyarakat adil makmur, cukup sandang pangan dan perumahan ( Madani) Kemerdekaan Indonesia, diperoleh dengan cucuran darah dan air mata, bukan hadiah. Idealnya bangsa ini sudah merdeka, tidak ada tekanan maupun intimidasi lahir dan batin dalam bidang apapun.
Saya berpikir, apakah saat ini kita sudah merdeka? Bebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, termasuk tekanan, apapun bentuknya. Apakah dengan adanya pandemi kita terbebas dari tekanan, untuk melakukan berbagai aktivitas?
Yang jelas kita menyaksikan dengan adanya wabah Covid 19, terlahir berbagai bentuk tekanan, pembatasan kegiatan, baik pribadi maupun kelompok. Apalagi berkerumun, melaksanakan ibadah juga dibatasi. Namun semua ini dilakukan, demi kebaikan seluruh masyarakat, bangsa dan negara.

Warga Negara Asing
Dalam situasi pandemi Covid, ada pemandangan yang kurang elok atas masuknya warga negara China, ke Indonesia hingga menjadi viral dan menjadi sorotan kepada pemerintah Indonesia, karena warga negara Indonesia sendiri dibatasi. Mulai dengan,berbagai Pembatasan karena adanya pandemi Covid 19. Disaat warga negara Indonesia dibatasi kegiatannya, mulai dari bepergian ke luar kota, apalagi ke luar negeri. Sehingga banyak pertanyaan ada kegiatan apa mereka?
Dan setelah ada penjelasan dari pemerintah, bahwa mereka, adalah tenaga kerja di berbagai proyek besar di Indonesia. Salah satunya adalah proyek Kereta Api Cepat Indonesia ( KIC) Bandung Jakarta dan proyek lainnya di berbagai wilayah di Indonesia.
Jujur saja sejak berlakunya UU Keimigrasian No.6 tahun 2012, imigrasi banyak warga negara asing yang lolos masuk ke wilayah Indonesia, seperti datangnya imigram gelap melalui pintu masuk terutama jalur pelabuhan/ pantai khususnya yang berada di wilayah selatan kawasan Selat Sunda, dari mulai pantai Anyer, Sukabumi, Cianjur sampai wilayah Garut dengan tujuan Australia rata – rata berasal dari kawasan konflik di negaranya seperti Iran, Yaman, Suriah dan lainnya.
Termasuk tertangkapnya beberapa pelaku narkoba, berkebangsaan warga negara asing ( China) dan Iran. Dalam UU No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 60 menguraikan, setiap orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 ( dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan 1 ( satu ) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah), sehingga kedatangan orang asing dimanapun dapat terdeteksi dengan cepat. Karena, Kantor Kepolisian ( Polsek) termasuk aparat keamanan lain seperti Koramil ( Komando Rayon Militer) berada disetiap Kecamatan.
Sementara Kantor Imigrasi hanya berada di Kota dan Kabupaten. Setelah lahirnya UU No.6 tahun 2012, terjadi perubahan besar dimana, pelaksanaan pengawasan lalu lintas masuk dan keluarnya warga negara Asing ke Indonesia secara penuh dilakukan oleh Imigrasi . Akhirnya pada tanggal 13 September 2017 ketika Dirjen Imigrasi dijabat oleh DR.Roni Sompi, SH MH, dan Kepala Badan Intelijen Polri ( BIK) Komjen Drs. Lutfi Lubihanto.MM. telah dibuat semacam MOU antara Dirjen Imigrasi Kemenhukham RI, dengan pihak Kepolisian yaitu Badan Intelijen Kepolisian ( BIK).
Terkait pengawasan Warga Negara Asing. Unsur terkait lain, seperti Bea Cukai dalam Undang – Undang selalu bersinergi dengan pihak Kepolisian dan aparat lainnya, gambaran seperti sekarang ini banyak warga negara Asing yang masuk Indonesia ( Imigran Gelap) tidak terdeteksi oleh Imigrasi, wajar juga, karena kantor Imigrasi belum, menyentuh wilayah Kecamatan, dan kalau polisi atau tentara, pasti sudah siap ditiap Kecamatan sampai Kelurahan Polsek/ Koramil, ditiap Desa atau Kelurahan, sudah ada Babinsa dan Babinkamtimas, sehingga ketika ada kejadian khsususnya keberadaan orang asing ilegal biasa masyarakat, segera melapor kepada aparat.

Terkini
Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.31, 32 dan 35 tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pengganti PPKM Darurat, yang dimulai dari tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021. Dan sampai saat ini memasuki bulan Oktober tepatnya tanggal 6 Oktober 2021, PPKM telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 melalui Inmedagri no 47 dan 48 tahun 2021.
Ditengah- tengah wabah pandemi. Ada secercah sinar kebanggan bagi bangsa Indonesia, dimana dalam olimpiade olah raga dunia Indonesia, berhasil meraih prestasi dengan merebut emas dalam pertandingan bergengsi, yaitu badminton dan merebut perunggu pertama dalam cabang angkat besi. Tentunya prestasi ini jangan sampai terlupakan, dan menjadi semangat bagi bangsa ini, untuk melepas diri, dari berbagai belenggu yang membelit bangsa salah satunya.
Indonesia harus mampu membuat obat penangkal Covid 19, atau vaksin dan sampai saat ini tanggal 30 September 2021, warga negara Inidonesia yang sudah divaksin mencapai 51 juta .Vaksin tetsebut berasal dari negara China dan negara lainnya di kawasan Eropa. Pemerintah-pun harus mendorong berbagai upaya anak bangsa untuk membuat prestasi salah satunya pembuatan vaksin atau sejenisnya, seperti negara lainnya didunia, hingga kita bangga dapat berdiri di kaki sendiri.
Wabah Corona19, telah menghancurkan, berbagai program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, dan yang paling terpapar, keseluruhan mulai dari sektor ekonomi, pendidikan,parawisata (usaha perhotelan) kebudayaan/kesenian, keagamaan, berbagai kegiatan masyarakat dan politik, yaitu terhambatnya pelaksanaan pelantikan Bupati/ Walikota dan pelaksanaan Pilkades serentak diseluruh Indonesia.
Pilkades adalah salah satu, pesta demokrasi rakyat yang sangat berkaitan dengan kepentingan akar rumput ( grossroot) untuk memilih pemimpin, yang berasal dari rakyat bukan berasal dari Parpol. Kemudian terhambatnya Pilkades, menghambat berbagai pelayanan kepada masyarakat secara langsung, seperti pembuatan akta tanah, sengketa tanah dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat luas.
Kita, masih tetap optimis, walau Pemeberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) seperti dikatakan jubir Satgas Covid, masih akan terus dilakukan, sepanjang Covid 19 belum berakhir. Dan membuat kita harus berpikir melihat berbagai kebijakan, terkait pembelian vaksin yang lebih banyak disampaikan oleh yang terhormat, Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian dan Maritim, seorang purnawirawan Jenderal TNI yang mengawali karier politik setelah pensiun, pernah menjabat, Menteri Penindustrian dan Perdagangan di era Presiden Gusdur.
Kebijakan-kebijakan terkait dengan dengan negara luar, khususnya dengan negara Tiongkok. Sering membingungkan masyarakat luas. Namun demikian kita tetap mendukung kebijakan pemerintah. Sepanjang demi kebaikan Bangsa dan negara.Tetap semangat saudaraku.**

Penulis, pemerhati Kepolisian, Sosial dan Budaya.