Bewarajabar | Bandung – Diskominfo Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran (TA) 2023 gelontorkan anggaran Rp107 miliar lebih untuk membuat aplikasi bertajuk program pengelolaan aplikasi informatika.
Selain itu, juga ada anggaran, program pengelolaan E Government dilingkup pemerintah daerah provinsi. Yang nilai anggarannya juga fantastis, Rp106 miliar lebih.
REKOMENDASI
Dari dua mata anggaran itu saja, Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) yang akan digelontarkan Diskominfo Jabar pada TA 2023 mencapai Rp213 miliar lebih.
Nilai itu hampir 90 persen dari APBD yang dimiliki oleh Diskominfo Jabar. Yaitu Rp 254.878.887.409.
Dua mata anggaran Diskominfo Jabar itu, tentu sangat fantastis, apakah anggaran itu ada manfaatnya bagi masyarakat. Terlebih ditengah kebutuhan mendasar masyarakat yang semakin tinggi.
Kepala Diskominfo Jabar Dr Ika Mardiah, M.Si saat dikonfirmasi soal dua mata anggaran yang nilainya sangat fantastis itu menjawabnya seperti ini.
“Mangga (silahkan), detailnya nanti dikirim,” katanya saat dihubungi via whatsapp, Senin 13 Maret 2023.
Uraian yang dikirimkan Kadiskominfo Jabar ternyata belum bisa menyelesaikan penasaran wartawan, tentang angka-angka di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang nilainya sangat fantastis itu.
Di Diskominfo mata anggaran itu ternyata masuk dalam program pengelolaan aplikasi informatika.
Rinciannya, untuk sub kegiatan, pengelolaan e-gevernment di lingkup pemdprov meliputi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang nilai DPA nya Rp23.628.283.400.
Untuk sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas. Nilai DPA Rp6.309.940.083
Selain itu, untuk sub kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemdaprov dengan DPA Rp1.225.974.000.
Pengelolaan pusat data pemerintah daerah, DPA Rp950.445.500 dan penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, DPA Rp73.913.054.711.
Adapun untuk kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemdaprov, hanya ada satu sub kegiatan.
Sub kegiatannya adalah penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi DPA Rp1.778.811.980
Bila dua kegiatan itu digabungkan ternyata nilainya DPA Rp107.806.329.680.
Kadiskominfo Jabar saat ditanya kenapa hanya satu mata anggaran saja yang diberikan uraiannya mengatakan hal ini.
“Itu gabungan, pak. Lihat jumlah A dan B nya,” kilahnya.
Kalau Kadiskominfo Jabar menjelaskan uraian yang diberikannya itu sudah melingkupi dua mata anggaran yang ditanyakan.
Saat ditanya kembali, kenapa kode rekening anggaran yang dimiliki wartawan berbeda.
Anggaran program pengelolaan aplikasi informatika yang nilainya Rp107 miliar itu kode rekeningnya 2.16.2.16.2.21.2.20.01.000.03.0.00.00.
Adapun anggaran program pengelolaan e-government dilingkup pemdaprov Rp106.027.517..000 kode rekeningnya Rp2.16.2.16.2.21.2.20.01.01.000.03.1.02.00
Sampai berita ini ditulis, Kadiskominfo Jabar belum juga menjawab pertanyaan itu.
Dosen Akuntansi Universitas Padjadjaran (Unpad), Syaiful Anas SE MSc ternyata menyoroti anggaran penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.
“Yang perlu pengawasan lebih ketat, untuk anggaran penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah yang jumlahnya sampai lebih dari Rp73 miliar,” katanya saat dihubungi via telepon.
Menurut Syaiful Anas, sistem seperti apa yang akan dibangun dengan anggaran sebesar Rp73 miliar itu.
“Apakah anggaran itu sudah memenuhi prinsip efisien, efektif dan ekonomis?” tanyanya.
Oleh karenanya, Syaiful Anas meminta DPRD Jabar dan masyarakat juga mengawasi anggaran itu.
“Masyarakat dan DPRD dan juga insan media harus ikut mengawasi anggaran yang besar tersebut,” katanya.
Soal anggaran Rp107 miliar dan Rp106 miliar itu Syaiful Anas mengatakan anggaran itu memang perlu ditanyakan.
“Apa benar itu sudah include. Tanyakan lagi saja kang,” pintanya.
Syaiful Anas ternyata juga menyoroti anggaran Rp1,7 miliar yang nama kegiatannya pengelolaan nama domain.
“Benar nggak tuh, anggarannya Rp1,7 miliar. Masa pengelolaan nama domain anggarannya sebesar itu,” pungkasnya.
