Bandung, Bewarajabar.com – Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 yang digelar oleh Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (Orpad) Pemerintah Kota Bandung, bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.
Survei ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menilai sejauh mana layanan publik telah berjalan, serta menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan dan inovasi di masa depan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, menyatakan bahwa survei ini sangat penting dalam menggali persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung.
“Survei ini harus dijadikan dasar kebijakan yang strategis demi meningkatkan kualitas layanan publik. Kami di Komisi I DPRD Kota Bandung yang fokus pada pemerintahan sangat menghargai opini masyarakat. Oleh karena itu, hasil survei ini sangat penting sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan ke depan,” ujarnya dalam Simposium Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 di Hotel Horison, Bandung, pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Radea mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung yang melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan survei kepuasan ini, dengan tujuan memastikan hasil yang objektif dan terpercaya.
“Dengan melibatkan ahli dari luar instansi, Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan transparansi,” ujarnya.
Menurutnya, hasil survei ini mencerminkan banyak hal yang juga sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota DPRD melalui reses, media sosial (medoss), maupun media massa.
Dari hasil survei dan berbagai aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota DPRD, beberapa masalah utama yang muncul berkutat pada kemacetan, pengelolaan sampah, dan administrasi kependudukan (Adminduk).
Radea menekankan pentingnya perbaikan dalam hal administrasi kependudukan, yang berfungsi untuk melindungi masyarakat sepanjang siklus hidup mereka, mulai dari kelahiran hingga meninggal dunia.
“Masalah Adminduk harus segera ditangani, karena ini adalah bagian integral dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelas Radea.
Radea berharap bahwa setiap pengaduan yang masuk terkait pelayanan publik tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai data yang bisa digunakan untuk menindaklanjuti masalah dan mencapainya solusi yang tuntas.
“Masyarakat adalah mentor terbaik dalam hal pelayanan publik. Dengan melibatkan masyarakat, kita bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka,” tambahnya.
Komisi I DPRD Kota Bandung berkomitmen untuk terus mendukung evaluasi kinerja pemerintah melalui survei seperti ini, dengan harapan dapat terus memperbaiki layanan publik.
Radea mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus terus dijaga dan ditingkatkan, terutama dalam hal responsivitas dan kualitas pelayanan.
“Kami berharap survei kepuasan masyarakat ini terus dilaksanakan setiap tahun, secara periodik, untuk memantau progres dan melihat area-area yang perlu perbaikan,” ucapnya.
Radea juga menyampaikan harapannya agar masyarakat terus memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung ketika mereka merasa puas dengan layanan yang diterima, serta tetap memberikan kritik yang konstruktif untuk perbaikan lebih lanjut.
Dengan adanya Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025, Pemerintah Kota Bandung berharap dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik ke depannya.
Melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan setiap permasalahan yang ada dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara sistematis dan efektif.
“Kami di DPRD Kota Bandung siap membantu pemerintah untuk mewujudkan perubahan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami berharap pemerintah dapat merespons setiap kritik dan saran dari masyarakat, demi tercapainya pelayanan publik yang lebih baik dan efisien,” tutup Radea.
