Bandung, Bewarajabar.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W., S.T., M.PMat., menegaskan pentingnya penguatan tata kelola investasi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Eko saat menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha Non-UMK, yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung di Grandia Hotel Bandung, Kamis (21/5/2026).
Menurut Eko, Kota Bandung memiliki potensi investasi yang sangat besar dan terus berkembang di berbagai sektor unggulan, mulai dari perdagangan, pariwisata, kuliner, hingga ekonomi kreatif yang menjadi salah satu kekuatan utama daerah.
Namun, potensi tersebut harus didukung oleh sistem pelayanan investasi yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta rasa aman bagi para pelaku usaha.
“Kota Bandung memiliki potensi investasi yang sangat menjanjikan. Karena itu, dibutuhkan sistem pelayanan yang mampu memberikan kepastian, kemudahan, dan kenyamanan bagi para investor maupun pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya di Kota Bandung,” ujar Eko.
Eko menjelaskan bahwa penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat iklim investasi dan meningkatkan kemudahan berusaha.
Menurutnya, OSS RBA tidak hanya berfungsi sebagai platform digital perizinan, tetapi juga menjadi simbol transformasi pelayanan publik yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.
“Penerapan OSS RBA dan LKPM merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat iklim investasi, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong kemudahan berusaha di Kota Bandung,” katanya.
Ia menilai sistem berbasis risiko yang diterapkan dalam OSS RBA memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing jenis usaha.
“OSS RBA bukan sekadar aplikasi digital. Ini adalah bentuk transformasi cara kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui pendekatan yang lebih cerdas dan terukur,” jelasnya.
Dalam implementasinya, OSS RBA menggunakan pendekatan berbasis risiko sehingga setiap jenis usaha akan mendapatkan perlakuan dan persyaratan yang berbeda sesuai tingkat risiko kegiatannya.
Menurut Eko, pendekatan tersebut jauh lebih efektif dibandingkan sistem sebelumnya yang cenderung menyamaratakan seluruh jenis usaha.
“Setiap usaha memiliki tingkat risiko yang berbeda. Karena itu pendekatan dan persyaratannya tidak bisa disamakan. Semakin tinggi risiko sebuah usaha, maka semakin besar pula tanggung jawab dan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sistem tersebut juga memberikan kepastian bagi dunia usaha karena proses perizinan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terukur.
Eko menegaskan bahwa kualitas pelayanan investasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan daya saing suatu daerah di tengah kompetisi global yang semakin ketat.
Menurutnya, investor saat ini memiliki akses yang sangat luas untuk membandingkan kualitas pelayanan antarwilayah, sehingga pemerintah daerah harus terus melakukan inovasi dan reformasi birokrasi.
“Investor sekarang bisa dengan mudah membandingkan pelayanan investasi antar daerah secara digital dan real-time. Karena itu reformasi birokrasi, kepastian pelayanan, dan transparansi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menarik investasi,” ungkapnya.
Ia menilai keberhasilan sebuah daerah menarik investasi tidak hanya ditentukan oleh potensi ekonomi yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha.
Selain OSS RBA, Eko juga menyoroti pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi perkembangan investasi.
Melalui LKPM, pemerintah dapat memperoleh data yang akurat mengenai realisasi investasi, perkembangan usaha, hingga jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap.
“LKPM memiliki peran yang sangat penting karena menjadi instrumen untuk melihat perkembangan investasi secara nyata. Dari sana kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan usaha, realisasi investasi, hingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja,” katanya.
Menurut Eko, data yang dihasilkan melalui LKPM juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Eko menegaskan bahwa pertumbuhan investasi memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pertumbuhan investasi tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan penurunan angka pengangguran. Para pelaku usaha merupakan bagian penting dari wajah pertumbuhan ekonomi Kota Bandung,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Eko juga mengapresiasi langkah DPMPTSP Kota Bandung yang terus menghadirkan edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha terkait implementasi OSS RBA dan LKPM.
Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar para pelaku usaha mampu memahami regulasi sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan secara benar.
“Kami di DPRD Kota Bandung mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pelayanan investasi. Harapannya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat terus terjalin untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang semakin baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia berharap penguatan legalitas usaha, peningkatan kualitas pendampingan, serta kebijakan berbasis data dapat semakin memperkuat iklim investasi di Kota Bandung.
“Ketika investasi tumbuh, ekonomi bergerak. Ketika ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Karena itu kita harus menjaga soliditas dan saling mendukung demi kemajuan Kota Bandung,” pungkasnya.
