BANDUNG, bewarajabar.com/ — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H. Kegiatan tersebut diikuti anggota DPRD Kota Bandung serta dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.
Raperda yang dibahas merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II. Materinya meliputi Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menilai pembentukan peraturan daerah merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Kota Bandung.
Pengarusutamaan Gender
Terkait Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi Golkar menyoroti masih adanya kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung pada 2025 tercatat sebesar 95,90. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada 2024 mencapai 70,95. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik, masih perlu mendapat perhatian.
Fraksi Golkar berpandangan bahwa capaian pembangunan manusia belum secara otomatis mencerminkan optimalisasi kesetaraan gender. Karena itu, melalui Raperda ini, berbagai persoalan gender diharapkan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi yang tepat guna mendukung pembangunan yang komprehensif serta pemberdayaan perempuan.
Penyelenggaraan Rumah Susun
Pada Raperda tentang Rumah Susun, Fraksi Golkar menilai penyediaan hunian berkaitan erat dengan keterjangkauan tempat tinggal dan keterbatasan lahan di Kota Bandung.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) di Sadang Serang, Kecamatan Coblong. Proyek yang semula diarahkan untuk menampung sekitar 1.000 unit tersebut diproyeksikan menjadi sekitar 800 unit akibat kendala ketentuan Kawasan Bandung Utara (KBU).
Menurut Fraksi Golkar, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan tata ruang, kelayakan pembangunan, pengelolaan rumah susun, serta kepastian hak penghuni.
Mengingat rumah susun memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, diperlukan pengaturan yang cermat, memiliki landasan hukum yang kuat, serta menjamin keadilan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sementara itu, terkait Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi Golkar menegaskan bahwa aset milik daerah merupakan kekayaan publik yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Fraksi Golkar menyinggung sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Bandung pada 2026, di antaranya keputusan terkait kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Kebun Binatang Bandung serta persetujuan hibah aset di Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset daerah merupakan persoalan konkret yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik serta nilai ekonomi aset.
Oleh karena itu, substansi Raperda tersebut dinilai memiliki konsekuensi terhadap tata kelola aset dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Fraksi Golkar menekankan pentingnya pemberdayaan aset milik daerah agar dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa pandangan umum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD. Kepastian hukum, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat Kota Bandung menjadi perhatian utama dalam pembahasan Raperda tersebut. *red











