Musi Rawas, Bewarajabar — Koordinator Gerakan Sumpah Undang-Undang (GSUU) merilis kajian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. Menurut mereka, fungsi legislasi DPR sangat lemah.
Pernyataan GSUU ini kemudian diarahkan seolah-olah kinerja seluruh aspek fungsi DPR lemah. Padahal, yang disorot GSUU hanya aspek legislasi, dan itupun akan menjadi menarik untuk diteliti secara komprehensif.
Koordinator LSM -GSUU (Gerakan Sumpah Undang-Undang) Musi Rawas Provinsi Sumatera selatan, Herman Syawiran Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas “menggunakan APBD Tahunan sesuai aturan-aturan jangan melangkahi aturan dan jangan terbiasa menyimpang kan uang negara untuk hal yang sia-sia alias mubazir.
Tugas eksekutif mengawasi,eksekutif,
Dewan yang sudah senior ajarin yang Junior..!!!
Jadi Dewan bukan hanya D.5 saja:
Datang Duduk Dengar Diam Duit katanya
Ingat tegas Herman ,semua audit BPK RI BPKP Sum-Sel terdata soal Point-poin salah”…tiap tahun anggaran,
Sudah satu tahun lebih sebagai wakil rakyat, mana kinerja mereka ungkap Herman kepada media ini (08/07).
GSUU ditahun anggaran 2021,mendesak DPRD Mura untuk segera
Sidak ke semua SKPD dan OPD tanpa kecuali ,tidak pandang buluh,
baik proyek-proyek pisik maupun non fisik. Jangan sampai adanya proyek aspirasi membuat lemah ingat, berpikir lah gajimu dari uang negara pungkasnya aktivis dedengkot ini. (ed).
