Bandung, Bewarajabar.com – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung memberikan pandangan umum terhadap empat usulan Raperda dari Propemperda Tahun 2025 Tahap II, dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, 7 Oktober 2025.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung H. Toni Wijaya, S.E., S.H., Wakil Ketua II Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih, S.H., serta dihadiri para Anggota DPRD Kota Bandung. Hadir dalam rapat paripurna itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, serta jajaran pimpinan OPD.
REKOMENDASI
Keempat Raperda yang diusulkan tersebut yakni Raperda Kota Bandung tentang Grand Design Pembangunan Keluarga Kota Bandung Tahun 2025-2045, Raperda Kota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, Raperda Kota Bandung tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, serta Raperda Kota Bandung tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Beresiko dan Penyimpangan Seksual.
Grand Design Pembangunan Keluarga
Fraksi PSI DPRD Kota Bandung mengapresiasi penyusunan Raperda Grand Design Pembangunan Keluarga (GDPK) Kota Bandung 2025–2045 sebagai langkah strategis untuk mengelola dinamika kependudukan jangka panjang.
Dokumen ini memiliki arti penting dalam menjawab tantangan bonus demografi, urbanisasi, penurunan angka kelahiran, hingga penuaan penduduk.
Namun, dari hasil telaah, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian agar Raperda ini benar-benar efektif, implementatif, dan selaras dengan prinsip good governance serta evidence-based policy making.
Analisis dan Catatan Kritis
1. Pilar V: Data dan Informasi Kependudukan
Data kependudukan menjadi fondasi dari seluruh pilar GDPK. Saat ini terdapat beberapa permasalahan:
• Fragmentasi data antara BPS, Disdukcapil, BKKBN, dan OPD lain.
• Perbedaan format dan standar antarinstansi.
• Akses terbatas akibat status data sebagai PNBP (UU 20/1997 & PP 7/2015), yang mewajibkan pembelian data strategis.
Dampak: Kebijakan publik berisiko tidak tepat sasaran karena sumber data yang berbeda-beda dan mahal diakses.
Usulan Pasal Baru:
“Pemerintah Daerah wajib membentuk Sistem Data Kependudukan Terpadu Kota Bandung yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional, bersifat terbuka untuk data nonrahasia, dan dapat diakses tanpa biaya oleh lembaga pendidikan, penelitian, dan masyarakat sipil.”
2. Pencegahan Kebijakan Berbasis Kepentingan
Kebijakan berbasis data (evidence-based) adalah antitesis dari kebijakan berbasis kepentingan (interest-based) yang rawan korupsi. Tanpa data yang valid dan terbuka, pengambilan keputusan cenderung subjektif dan rawan penyalahgunaan.
Usulan Pasal Revisi:
Pasal tentang tujuan GDPK ditambah klausul:
“Raperda ini bertujuan mendorong seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kependudukan berbasis pada data akurat dan terverifikasi untuk mencegah kebijakan berbasis kepentingan.”
3. Konektivitas Antar-Pilar
Pilar V harus menopang seluruh pilar lain:
Pilar I (Pengendalian Kuantitas)
Pilar II (Peningkatan Kualitas)
Pilar III (Ketahanan Keluarga)
Pilar IV (Pengaturan Mobilitas)
Tanpa integrasi data yang cepat, keempat pilar tersebut tidak dapat diukur keberhasilannya secara objektif.
Usulan Pasal Tambahan:
“Integrasi data antar-pilar GDPK wajib diselesaikan paling lama dalam 2 (dua) tahun sejak Raperda ini diundangkan, dengan indikator capaian yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.”
4. Pembiayaan Berkelanjutan
Pasal 7 menyebutkan pembiayaan dari APBD dan sumber lain yang sah. Namun belum ada penegasan prioritas untuk penguatan data.
Usulan Pasal Tambahan:
“Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 2% (dua persen) dari anggaran program pembangunan kependudukan setiap tahun untuk pengelolaan, pemutakhiran, dan integrasi data kependudukan.”
5. Partisipasi Publik dan Akuntabilitas
Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media akan memperkuat transparansi dan mencegah manipulasi data.
Usulan Pasal Baru:
“Pengelolaan data kependudukan dilakukan secara partisipatif, melibatkan lembaga akademis, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam verifikasi serta pengawasan kualitas data.”
6. Pilar III Pengelolaan Mobilitas Dan Persebaran Penduduk
Pada dasarnya penduduk mendambakan moda transportasi umum yang:
a. Tepat waktu;
b. Aman;
c. Harga tikenya relatif terjangkau.
Selain moda transportasi, sarana pejalan kaki yang baik yaitu trotoar, jembatan penyeberangan orang, serta zebra cross juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk itu perlu grand design secara menyeluruh dan pelaksanaan pembangunan secara bertahap dan tidak tumpang tindih. Perihal tumpang tindih pelaksanaan pembangunan bisa dilihat dari galian kabel dan tutup galian di jalan raya yang sampai sekarang masih belum rapi kembali, misalnya di Jalan Taman Sari bawah yang menuju Jalan Wastukancana tutup galiannya masih tidak rata.
Kesimpulan
Dengan penguatan tata kelola data, keterbukaan informasi, dan komitmen kebijakan berbasis bukti, Fraksi PSI yakin GDPK 2025–2045 akan menjadi instrumen strategis untuk:
• Mengoptimalkan bonus demografi.
• Mencegah kebijakan transaksional.
• Meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bandung secara adil dan merata.
Fraksi PSI mendukung pembahasan lebih lanjut Raperda GDPK ini dengan catatan perbaikan sebagaimana diuraikan di atas.
Raperda Perlindungan Masyarakat
1. Pendahuluan
Fraksi PSI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung atas inisiatif pembaruan regulasi ini, yang menggantikan Perda Nomor 9 Tahun 2019, dengan maksud agar lebih sesuai dengan dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, serta tantangan perkotaan yang semakin kompleks.
Bagi Fraksi PSI, Raperda ini harus menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan kota yang tertib, nyaman, bersih, asri, dan sehat, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
2. Pandangan Umum dan Catatan Kritis
1. Penegakan Hukum dan Ketertiban di Jalan Raya
Kota Bandung menghadapi masalah serius dalam lalu lintas, bukan hanya karena keterbatasan infrastruktur, tetapi terutama akibat pelanggaran aturan yang dibiarkan. Salah satu contoh paling nyata adalah parkir liar di tikungan jalan, bahkan di ruas jalan sempit dua arah. Kondisi ini menimbulkan kemacetan kronis, membuat wajah kota terlihat kumuh, dan merugikan masyarakat luas. Fraksi PSI menegaskan bahwa:
• Pelebaran jalan bukanlah solusi utama.
• Penegakan hukum yang tegas dan konsisten adalah kunci. Dishub dan Satpol PP harus berani menindak pelanggaran parkir liar, sesuai UU Lalu Lintas dan Raperda ini.
• Raperda sebaiknya memberi penguatan kewenangan Satpol PP dalam menindak pelanggaran yang secara langsung mengganggu ketertiban umum di jalan raya.
• Kami menekankan agar Pemerintah Kota tidak membiarkan aturan hanya jadi hiasan, tetapi benar-benar dilaksanakan demi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan warga.
2. Penataan Tata Ruang dan Perizinan
Bandung tumbuh sebagai kota jasa, perdagangan, dan wisata. Namun pertumbuhan kawasan bisnis sering kali tidak diiringi ketersediaan lahan parkir yang memadai. Akibatnya, badan jalan berubah menjadi lokasi parkir, memperparah kemacetan.
Selama ini RTRW, yang sekarang telah berubah namanya menjadi RDTR, hanya berupa gambar indah penuh warna. Namun di sisi lain, dibutuhkan peraturan yang menegaskan Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi apakah benar daerah-daerah tersebut pada realitanya sesuai dengan peruntukan. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan lokasi menyimpang dari RDTR.
Bila telah diketahui realita yang sebenarnya, baru bisa diambil tindakan, antara lain:
a. Ditindak karena tidak sesuai peruntukan, atau
b. Diubah penetapan zona di RDTR dan berdampak pada tarif pajak bumi bangunan yang dikenakan.
Fraksi PSI menegaskan:
• Pemkot Bandung harus konsisten terhadap RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang sudah ditetapkan.
• Bila suatu kawasan tidak sesuai untuk fungsi bisnis karena keterbatasan parkir, maka perizinan usaha harus ditolak, dan fungsi kawasan dikembalikan ke perumahan.
• Raperda ini harus menegaskan larangan penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir permanen dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran.
• Ketegasan dalam tata ruang ini bukan hanya soal disiplin, melainkan soal keberlanjutan pembangunan kota.
3. Penanganan Polusi Udara, Suara, dan Limbah
Kota Bandung kini termasuk kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Indonesia. Selain itu, masalah polusi suara (misalnya dari bengkel besi, usaha las, hingga “sound horeg”) serta residu berbahaya dari cat, logam, dan asap pembakaran mengancam kesehatan warga.
Fraksi PSI mendesak agar ketentuan tertib lingkungan dalam Raperda diperkuat, dengan memasukkan:
• Batas ambang kebisingan di kawasan pemukiman.
• Kewajiban pengelolaan limbah untuk usaha bengkel, las, dan usaha kecil lainnya yang menghasilkan residu berbahaya.
• Sanksi tegas dan efektif bagi usaha yang mencemari udara, tanah, maupun air tanah.
• Fraksi PSI meyakini bahwa ketertiban lingkungan harus dipandang sebagai perlindungan hak dasar masyarakat atas lingkungan sehat.
4. Ketertiban Sosial dan Wajah Kota
Bandung dikenal sebagai kota wisata dan kota kreatif. Namun wajah kota masih sering ternoda oleh praktik parkir liar, PKL di trotoar, reklame dan spanduk liar, serta vandalisme di ruang publik.
Bagi Fraksi PSI, Raperda ini harus memberi penekanan lebih pada estetika kota sebagai bagian dari daya tarik wisata. Penataan kota yang indah dan tertib akan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan memberikan kebanggaan bagi warga Bandung sendiri.
5. Prioritas Pemkot Bandung
Fraksi PSI mengingatkan agar Pemkot Bandung tidak kehilangan fokus. Fungsi utama pemerintah kota adalah menata kota, menjaga kebersihan, melindungi warganya dari polusi, dan menegakkan ketertiban umum.
Urusan olahraga profesional atau hiburan massal adalah ranah Kemenpora, bukan prioritas utama Pemkot. Oleh karena itu, Fraksi PSI mendorong agar Raperda ini menjadi pengingat bahwa tugas pokok Pemkot adalah menghadirkan kota yang tertib, nyaman, sehat, dan manusiawi bagi seluruh warganya.
3. Penutup
Dengan berbagai catatan di atas, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Bandung mendukung Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Namun Fraksi PSI menekankan bahwa Perda ini harus tegas dalam penegakan hukum, konsisten dalam tata ruang, serius dalam penanganan polusi, dan fokus pada estetika kota, agar benar-benar menjawab persoalan nyata masyarakat, bukan sekadar normatif.
Penanganan Kesejahteraan Sosial
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Bandung yang mengajukan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 24 Tahun 2012.
Fraksi PSI menilai bahwa perubahan ini merupakan langkah penting agar regulasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung tetap relevan, mutakhir, serta sinkron dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, khususnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait.
Pandangan dan Catatan Fraksi PSI
1. Konsistensi dengan Naskah Akademik dan Peraturan Pusat
Fraksi PSI menegaskan bahwa setiap perubahan pasal dalam Raperda ini harus sesuai dengan Naskah Akademik (NA) yang telah disepakati. Selain itu, penting untuk memastikan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, multitafsir, atau potensi uji materi di kemudian hari.
2. Kejelasan Substansi Sasaran Layanan Kesejahteraan Sosial (Pasal 5)
Perlu diberikan penjelasan yang lebih operasional mengenai kategori penerima layanan, terutama kelompok rentan seperti anak, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial-ekonomi, dan komunitas adat terpencil. PSI menekankan pentingnya kejelasan indikator agar implementasi tidak diskriminatif serta berbasis data yang akurat.
3. Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan (Pasal 6–7)
PSI mengingatkan agar kewenangan Wali Kota yang diperluas tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Delegasi kewenangan kepada SKPD harus jelas, menghindari birokrasi berlapis, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan akuntabel.
4. Pendanaan Kesejahteraan Sosial (Pasal 24)
Fraksi PSI mendukung keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan kesejahteraan sosial. Namun, perlu pengawasan ketat agar mekanisme pendanaan tidak membuka celah penyalahgunaan, serta transparansi dalam laporan penggunaan anggaran yang berbasis akuntabilitas publik.
5. Pendaftaran dan Pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Pasal 28 & Pasal 35–36)
PSI menilai langkah penyederhanaan prosedur pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial tanpa biaya merupakan langkah progresif. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa pengawasan terhadap pengumpulan uang/barang (PUB) dilakukan secara berkala, transparan, dan partisipatif. Penghapusan beberapa pasal lama harus dipastikan tidak melemahkan fungsi pengawasan.
6. Aspek Partisipasi Masyarakat
Fraksi PSI mendorong agar pengaturan ini membuka ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat sipil, organisasi sosial, dan komunitas lokal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Partisipasi yang inklusif akan memperkuat prinsip solidaritas sosial sekaligus meningkatkan efektivitas program.
Pencegahan Perlaku Seksual Berisiko
1. Pendahuluan
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung memandang bahwa meningkatnya kasus HIV/AIDS, infeksi menular seksual, kekerasan seksual terhadap anak, serta fenomena pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan merupakan tantangan serius bagi Kota Bandung.
Oleh karena itu, kami mendukung penuh urgensi pembentukan Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta arah kebijakan yang komprehensif dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.
2. Apresiasi
Fraksi PSI memberikan apresiasi karena Raperda ini:
Mengusung pendekatan pentahelix dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Memuat upaya perlindungan korban melalui konseling, rehabilitasi, hotline, serta layanan terintegrasi.
Memberikan ruang bagi pendidikan kesehatan reproduksi sesuai usia serta penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat.
3. Catatan Kritis Fraksi PSI
Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian:
1. Definisi yang lebih presisi
Definisi “perilaku seksual berisiko” masih bersifat multitafsir dan berpotensi menimbulkan stigma. Fraksi PSI menekankan agar definisi berbasis pada risiko kesehatan masyarakat dan faktor ilmiah, bukan semata pada penilaian moralitas.
2. Prinsip Hak Asasi dan Non-Diskriminasi
Raperda belum secara eksplisit menjamin hak atas privasi medis, kerahasiaan konseling, serta nondiskriminasi bagi kelompok rentan. Prinsip ini harus ditegaskan agar perlindungan tidak berubah menjadi kontrol sosial yang represif.
3. Kelembagaan
Raperda merencanakan pembentukan Komisi Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko. Fraksi PSI menilai perlu evaluasi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada seperti KPA, DP3A, maupun Satgas PPA. Lebih baik memperkuat kapasitas lembaga yang ada daripada membentuk struktur baru yang membebani APBD.
4. Implementasi Pendidikan Seksual Komprehensif
Fraksi PSI menekankan bahwa pendidikan seks bukan hanya soal moral, tetapi harus berbasis ilmu pengetahuan, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan seksual. Hal ini penting untuk melindungi anak dan remaja dari risiko, bukan sekadar melarang tanpa memberi pengetahuan yang benar.
5. Pendanaan dan Indikator Kinerja
Meski pendanaan disebut berasal dari APBD, Raperda belum memuat kerangka indikator keberhasilan. Fraksi PSI meminta agar anggaran dilaksanakan secara transparan, terukur, dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi publik.
6. Pengawasan dan Penegakan
Fraksi PSI mengingatkan agar mekanisme pengawasan—baik di sekolah, asrama, tempat kerja, maupun tempat hiburan—tidak menjadi celah praktik diskriminasi, pelanggaran privasi, atau penyalahgunaan kewenangan aparat.
4. Penutup
Dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi PSI pada prinsipnya menyetujui Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko untuk dibahas lebih lanjut ke tahap berikutnya, dengan perbaikan pada aspek definisi, prinsip HAM, kelembagaan, serta penguatan pendidikan seksual komprehensif.
Harapan Fraksi PSI, Raperda ini kelak benar-benar menjadi instrumen hukum yang melindungi, memberdayakan, dan menyehatkan masyarakat, bukan sekadar menambah regulasi tanpa implementasi yang nyata.
Penutup
Dengan catatan-catatan di atas, Fraksi PSI menyatakan dukungan atas pengolahan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial untuk dibahas pada tahap selanjutnya, dengan penekanan agar seluruh ketentuan tetap konsisten dengan Naskah Akademik, sinkron dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta benar-benar berpihak kepada masyarakat rentan dan kelompok yang membutuhkan perlindungan sosial.***
Discussion about this post