Bandung, Bewarajabar.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, menegaskan bahwa sektor pendidikan memegang peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pendidikan dinilai bukan hanya investasi sumber daya manusia, tetapi juga instrumen penggerak tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Rizal Khairul saat menjadi narasumber Kuliah Bareng Birokrat (KBB) Kota Bandung yang digelar Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan UMB, Sabtu (31/1/2026).
Dalam paparannya, Rizal Khairul menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan merupakan bentuk investasi cerdas untuk masa depan bangsa. Ia mencontohkan kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan jumlah lulusan.
“Investasi di sektor pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Dampaknya sudah terlihat pada peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia,” tuturnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional harus ditopang oleh pendidikan yang kuat, kepemimpinan berintegritas, kompetensi manajerial, serta etika pemerintahan.
Rizal Khairul menjelaskan, visi Indonesia Emas 2045 merupakan janji sekaligus tantangan strategis untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan inovasi tinggi pada 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Untuk mencapainya, transformasi birokrasi yang adaptif dan inklusif menjadi keharusan. Ia menyoroti masih adanya stereotipe birokrasi yang kaku, lamban, dan kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat.
“Birokrasi harus adaptif dan inovatif. Diperlukan perubahan pola pikir dan pola kerja, solusi kreatif dari generasi muda, serta pemerintahan yang transparan dan responsif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sekitar 60 persen aparatur sipil negara (ASN) saat ini berasal dari generasi milenial dan generasi Z, sehingga pendekatan birokrasi harus menyesuaikan dinamika generasi tersebut.
Menurut Rizal Khairul, menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan lingkungan kerja birokrasi yang menarik dan memberdayakan. Pelibatan pegawai muda dalam pengambilan keputusan, adopsi teknologi secara cepat, serta strategi rekrutmen yang tepat menjadi kunci perubahan.
Langkah tersebut diyakini dapat mendorong birokrasi yang lebih responsif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan pemerintahan modern.
“Pendidikan adalah mesin penggerak tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan hingga masa depan,” katanya.
Rizal Khairul menambahkan, tantangan sektor pendidikan harus dijawab melalui strategi implementasi kebijakan yang terintegrasi. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyamaan persepsi, penguatan pemahaman teknis, serta dukungan terhadap tenaga pendidik menjadi faktor penting.
Selain itu, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah perlu diatasi melalui pendanaan inovatif, adaptasi kurikulum lokal, dan penguatan partisipasi masyarakat berbasis nilai.
“Kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya lebih efektif dalam implementasi kebijakan pendidikan,” tuturnya.
Ia berharap energi dan gagasan mahasiswa dapat menjadi kekuatan baru yang bermanfaat bagi masyarakat serta dibutuhkan dalam pemerintahan di masa mendatang.
Kegiatan Kuliah Bareng Birokrat ini turut menghadirkan sejumlah narasumber lainnya, di antaranya dosen Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya Risbon Sianturi, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandung Dr. Rini Ayu Susanti, serta Founder Prisma Muda dan Duta Bava Jawa Barat Alfath Fadillah Ridwannur.
Hadir pula Sekretaris Program Studi Administrasi Publik UMB Yayan Andri dan dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik Fatmawati, bersama mahasiswa dan tenaga pengajar Universitas Muhammadiyah Bandung.
