Kab. Bandung, BewaraJabar — Akibat Jutaan orang gagal mendapatkan bansos, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, meminta pemerintah daerah dan pihak penyalur bansos untuk melakukan perbaikan data.
Ace mengatakan, selama masa pandemi Covid-19, banyak bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, termasuk dalam sejumlah program seperti BPNT, BST dan bantuan lainnya. Namun, jutaan orang tidak mendapatkan haknya karena pelbagai masalah.
“Banyak masalah yang ditemukan di lapangan yang menyebabkan bansos ini tidak bisa didistribusikan,” ujar Ace, Jumat 27 Agustus 2021.
Dia mencontohkan, di Kabupaten Bandung terdapat 5.000-an lebih BST yang gagal salur, begitupun dengan pendistribusian kartu PKH yang belum diterima oleh penerima manfaat yang jumlahnya mencapai 2.300-an orang.
“Di Kabupaten Bandung lebih dari 5.000 orang. Artinya kalau se-Indonesia jumlahnya mencapai jutaan orang yang seharusnya mendapat bantuan, tapi tidak menerima karena masalah data,” ujarnya.
Padahal, bantuan tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat, terlebih saat ini masyarakat kecil terdampak secara ekonomi karena pandemi. Bantuan dari pemerintah tersebut akan sangat dinantikan oleh panerima manfaat tersebut.
“Seluruh pihak yang terlibat harus melakukan sinkronisasi data, segera perbaiki, agar masyarakat tidak menunggu,” ujarnya.
Bantuan dari pemerintah tersebut harus segera disalurkan, terlebih dahulu melakukan perbaikan data agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Mensos Minta Masalah Ribuan BST Gagal Salur Diselesaikan Pekan Depan
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Pemkab Bandung menyelesaikan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang gagal salur diselesaikan awal pekan depan.
Di Kabupaten Bandung, terdapat 5.392 BST yang gagal salur karena ada yang meninggal dunia, NIK Ganda, pindah alamat, dan alamat yang tidak ditemukan.
Alamat tidak ditemukan merupakan yang terbanyak, di Kantor Pos Soreang yang menyalurkan BST untuk 16 Kecamatan terdapat 2.548 penerima BST yang alamatnya tidak jelas, sehingga gagal salur.
“Senin atau Selasa pekan depan harus selesai masalah yang tidak jelas alamat ini,” tegas Risma saat mengunjungi Kabupaten Bandung, Jumat 27 Agustus 2021.
Dinas Sosial Kabupaten Bandung harus melakukan penyandingan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penerima manfaat yang gagal salur akibat alamat tidak jelas. Jika orangnya benar-benar tidak ada, maka bisa diganti dengan yang membutuhkan, namun jika orangnya sudah ditemukan harus diperbaiki masalah tersebut.
“Saya akan monitor masalah ini,” tegasnya.
Selain itu, Dinas Sosial juga diminta untuk melakukan update data penerima BST juga bantuan lainnya, agar masalah gagal salur bisa diselesaikan.
“Setiap pekan ketiga, data harus diupdate, agar pekan keempat kami bisa menyetorkan data penerima manfaat kepada pihak bank dan PT Pos, agar pada pekan pertama bisa langsung dilakukan pencairan,” ujarnya.
Update data tersebut harus dilakukan setiap bulan, supaya masalah-masalah serupa tidak kembali terjadi.
