Bewarajabar.com – Kebijakan PT PGN (Perusahaan Gas Negara) untuk menaikkan harga gas LPG, menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.
Terkait hal itu, Pemkot Surabaya pun berencana memanggil PGN untuk meminta penjelasan mengenai mencuatnya pemberitaan mengenai UMKM yang dikejutkan dengan tagihan gas LPG diluar dari biasanya.
“Setelah tahun baru, kami akan panggil PGN untuk klarifikasi soal tarif gas itu,” kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat meninjau salah satu pelanggan PGN di Kampung Lontong, Kupang Krajan, Sawahan, Surabaya, Senin (27/12/2021).
Armuji mengungkapkan, ada warga yang dikenai tagihan hingga Rp21 juta untuk penggunaan gas PGN dalam sebulan. Lebih banyak lagi warga yang dikenai tagihan sampai Rp15 juta.
Menurutnya, para perajin lontong tersebut merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Maka seharusnya PGN bisa membedakan dan memprioritaskan dengan tarif-tarif yang lainnya,” ujarnya.
Disamping itu Area Head Surabaya PT PGN Tbk Arief Nurrachman menjelaskan, kenaikan tagihan tersebut dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya penyesuaian harga gas yang diikuti penyesuaian jaminan pembayaran.
Selain itu, kata Arief, penyesuaian harga gas di Surabaya diterapkan PGN setelah 14 tahun tidak mengalami penyesuaian harga. Penyesuaian harga yang berlaku sejak 1 Agustus 2021 mengacu pada Peraturan BPH Migas Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021.
“Penyesuaian harga gas juga diberlakukan di beberapa wilayah di Indonesia dengan nilai penyesuaian setara dengan yang diberlakukan di Kota Surabaya,” katanya.
Editor: Rian Andrian
