“Kita fokus pada pembangunan layanan dasar. Kita bentuk tim lobi khusus, supaya pintu satu, jelas, aman dan nyaman. Ini Masih awal tahun, kita proses anggaran serinci mungkin agar mudah masih bisa merevisi anggaran.”
Bandung, Bewarajabar.com — Pemerintah Kota Bandung mengajukan bantuan anggaran sebesar Rp 784 miliar ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggaran tersebut memperlancar sejumlah pembangunan di Kota Bandung.
Menurut Wali Kota Bandung, Oded M Danial, dari sebanyak Rp784 miliar, di antaranya untuk penyediaan 17 unit truk konvektor sampah senilai Rp 50 miliar, dana untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan (PBI) sebesar Rp 47 miliar, peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 34 miliar. Termasuk juga pembanguman rumah susun sederhana sewa sebesar Rp 63 miliar.
“Anggaran itu juga akan kita gunakan untuk membangun RSUD dan penyempurnaan RSKIA,” ujar Oded di sela-sela acara Kopdar (Komunikasi Pembangunan Daerah) bersama Gubernur Jawa Barat dan para kepala daerah di Isola Jatiluhur Jalan Waduk Jatiluhur, Kecamatan Jatimekar, Kabupaten Purwakarta, Kamis (13/2/2020).
RelatedPosts
Oded mengatakan, Pemkot Bandung tengah berusaha memaksimalkan pembangunan. Oleh karenanya membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga ia berharap, pengajuan Pemkot Bandung ke Pemprov Jabar bisa diterima.
“Kita fokus pada pembangunan layanan dasar. Kita bentuk tim lobi khusus, supaya pintu satu, jelas, aman dan nyaman. Ini Masih awal tahun, kita proses anggaran serinci mungkin agar mudah masih bisa merevisi anggaran,” katanya.
Ia mengakui, untuk memperoleh dukungan anggaran perlunya membangun komunikasi dengan anggota DPRD Jawa Barat dan DPR RI. Hal iti agar bantuan bisa berjalan lancar. Sehingga apabila dana kota tidak cukup, maka ada satu pintu lagi.
“Ini masih awal 2020, komunikasi masih kita bangun. Mudah-mudahan upaya peningkatan layanan dasar dan infrastruktur di kota Bandung di tahun 2021 akan lebih luar biasa,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Ahyani Raksanegara menyebutkan, Pemkot Bandung secara umum menyampaikan usulan untuk mendukung pencapaian terutama pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur.
“Usulan yang sudah masuk sebesar Rp784 miliar. Prioritas yang ingin dipenuhi minimal adalah untuk jaminan kesehatan, meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (Rutalahu), pembangunan Rusunawa Rancacili tahap II , penyediaan sarana truk compactor untuk pengelolahan sampah, peningkatan kualitas infrastruktur jalan,” ujarnya.
Menurutnya, gagasan di level provinsi turut mengangkat perkembangan pembangunan di tiap kota dan kabupaten di Jawa Barat, terutama layanan dasar.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan, total keseluruhan pengajuan anggaran dari Kabupaten dan kota se-Jawa Barat tahun ini sebesar Rp 7 triliun. Namun ia berpesan agar setiap daerah mampu mangatur anggaran tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau daerah ingin akseleratif dan hanya berfikir mengandalkan APBD lokal, maka pasti akan sulit. Mudah mudahan dengan gesturnya begitu maka hubungannya menjadi baik, dan kata kuncinya memang komunikasi,” tuturnya.
Kopdar kali kelima ini merupakan acara dialog langsung bertema penegakan, pengawasan dan pembangunan, dengan mengusulkan rancangan pembangunan tiap daerah. (red)
