Bandung, Bewarajabar.com – Komisi I DPRD Kota Bandung menggelar rapat evaluasi program tahun 2025 sekaligus membahas rencana kerja 2026 bersama Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Bandung, Kamis (15/1/2026).
REKOMENDASI
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., dan dihadiri anggota Komisi I lainnya, yakni Dudy Himawan, S.H., Mochammad Ulan Surlan, S.Tr. Akun., serta Ahmad Rahmat Purnama, A.Md. Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo beserta jajaran turut hadir dalam rapat tersebut.
Dalam pembahasannya, Susanto menegaskan bahwa di era digital dan media sosial, Pemerintah Kota Bandung dituntut bergerak cepat dan responsif dalam menangani persoalan masyarakat.
Menurutnya, publik kini dapat menilai secara langsung sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah.
“Masyarakat Kota Bandung sudah melek digital. Setiap persoalan harus direspons cepat. Karena itu, kami membahas RKPD, Musrenbang 2027, sekaligus evaluasi perencanaan pembangunan 2025,” ujar Susanto.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergitas antarseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Menurutnya, berbagai persoalan perkotaan, khususnya masalah sampah, tidak dapat diselesaikan oleh satu OPD saja.
“Kota Bandung sedang menghadapi ancaman penumpukan sampah di banyak wilayah. Solusinya banyak, alatnya ada. Tinggal bagaimana political will kita untuk menyelesaikannya, dimulai dari tingkat RW hingga rumah tangga,” katanya.
Selain persoalan sampah, Susanto menyoroti efektivitas program pelatihan yang diselenggarakan OPD.
Ia menilai, pemberdayaan ekonomi warga tidak cukup hanya melalui pelatihan, tetapi harus dibarengi dengan akses langsung ke jejaring usaha atau bisnis yang sudah berjalan.
“Ada contoh kerja sama dengan franchise yang langsung siap jalan. Warga tidak lagi memikirkan promosi atau pasar. Ini bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, belanja pemerintah memiliki peran penting sebagai stimulus ekonomi dan multiplier effect dalam menekan kemiskinan serta pengangguran di Kota Bandung.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan, menekankan pentingnya fokus penuntasan masalah sampah agar Kota Bandung tidak kembali mengalami status darurat sampah.
Ia menyebut, persoalan sampah dan kemacetan masih menjadi keluhan utama warga berdasarkan berbagai survei.
“Saya berharap Bapperida dan OPD terkait benar-benar berkoordinasi agar darurat sampah tidak terulang,” kata Dudy.
Dudy juga meminta perhatian terhadap perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, khususnya jalan sempit di permukiman warga.
Ia menilai, dukungan anggaran dari Pemkot Bandung diperlukan agar dana prakarsa warga bisa dialihkan ke kebutuhan lain.
Selain itu, Dudy mendorong perencanaan kota yang selaras dengan wacana penguatan kembali Bandara Husein Sastranegara melalui penerbangan internasional, seiring dengan pengoperasian Bandara Kertajati.
Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Mochammad Ulan Surlan, meminta Pemerintah Kota Bandung segera membenahi infrastruktur pendukung jika Bandara Husein Sastranegara kembali difungsikan secara optimal.
“Kota Bandung harus siap menyambut tamu dari luar daerah. Infrastruktur, kenyamanan, dan inovasi harus terus ditingkatkan agar Bandung tetap menarik,” ujarnya.
Ulan juga menyoroti isu kerentanan kemiskinan, efektivitas bantuan sosial, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Anggota Komisi I, Ahmad Rahmat Purnama, menekankan perlunya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.
Ia mencontohkan inisiatif bank sampah di wilayah tempat tinggalnya yang kini kembali berkembang setelah dikelola oleh warga.
“Kami ingin berkontribusi maksimal agar persoalan sampah yang sudah lama terjadi di Kota Bandung bisa benar-benar diselesaikan,” ujarnya.
Ahmad juga menyoroti persoalan pengangguran dan perlunya terobosan baru untuk menyalurkan potensi serta talenta warga Kota Bandung ke lapangan kerja yang tersedia.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo menjelaskan bahwa seluruh program pembangunan ke depan akan diselaraskan dengan agenda pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Misi Bandung UTAMA harus sejalan dengan Asta Cita pemerintah pusat dan Jabar Istimewa. Ini menjadi keharusan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tema pembangunan 2027 akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur, sosial, dan ekonomi berbasis kewilayahan, termasuk pengembangan koridor wisata kota yang inklusif dan berdaya saing.
Anton juga mengungkapkan rencana penguatan konsep dwibandara melalui Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati, serta percepatan pembangunan insinerator sampah sebagai bagian dari solusi jangka menengah pengelolaan sampah di Kota Bandung.
“Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas, mendukung sektor pariwisata, serta menjawab persoalan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian utama warga,” pungkasnya.
Discussion about this post