Bandung, Bewarajabar.com – Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat kerja yang digelar pada Selasa, 14 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Bank Bandung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam rapat kerja tersebut, DPRD Kota Bandung menegaskan pentingnya dukungan penuh Pemerintah Kota Bandung terhadap transformasi BPR menjadi Perseroda.
Penguatan regulasi, peningkatan tata kelola, serta transformasi kelembagaan dinilai menjadi langkah penting agar Bank Bandung mampu menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa, mengatakan pembahasan Raperda perlu didukung penyusunan matriks pembahasan agar proses pendalaman setiap pasal berlangsung lebih sistematis dan terarah.
Menurut Bagja, Bank Bandung harus terlebih dahulu memperoleh kepercayaan dari Pemerintah Kota Bandung sebelum mendapatkan kepercayaan yang lebih luas dari masyarakat.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian peran strategis kepada BPR dalam pengelolaan kas daerah, layanan payroll pegawai PPPK maupun tenaga outsourcing, hingga berbagai layanan keuangan pemerintah lainnya.
“Pada intinya, BPR harus diberikan kepercayaan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Bandung. Ini merupakan bentuk political will pemerintah daerah agar BPR memiliki ruang berkembang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Bagja menilai mekanisme pengawasan terhadap BPR masih perlu diperkuat melalui Raperda karena belum diatur secara optimal dalam ketentuan yang berlaku saat ini.
Oleh sebab itu, Pansus 18 DPRD Kota Bandung akan melakukan pendalaman melalui Focus Group Discussion (FGD) sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal.
Ia juga mendorong adanya kebijakan yang memberikan kepastian terhadap bidang usaha yang dapat dikelola Bank Bandung. Menurutnya, BPR tidak dapat bersaing secara optimal dengan bank umum tanpa dukungan kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, mengakui Bank Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.
Meski demikian, ia tetap optimistis BPR Bandung mampu bangkit melalui proses transformasi menjadi Perseroda.
Optimisme tersebut semakin menguat setelah Pansus melakukan kunjungan kerja ke Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Dari hasil kunjungan tersebut, DPRD Kota Bandung memperoleh berbagai masukan mengenai strategi penguatan kelembagaan dan tata kelola BPR.
“Kita harus memiliki semangat yang sama. Jangan pesimis melihat kondisi BPR saat ini. Justru melalui Pansus 18 ini kita ingin menghadirkan perubahan sehingga BPR Bandung dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi Kota Bandung,” kata Indri.
Indri menilai transformasi BPR harus diarahkan untuk memperkuat kontribusi terhadap peningkatan PAD sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan industri kreatif di Kota Bandung.
Ia juga menyoroti masih rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap layanan Bank Bandung. Berdasarkan berbagai pertemuan dengan kelompok masyarakat, masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan maupun produk layanan BPR Bandung.
Karena itu, DPRD Kota Bandung mendorong agar sosialisasi dilakukan secara lebih masif dengan melibatkan Bagian Perekonomian, organisasi perangkat daerah (OPD), serta memperkuat promosi melalui berbagai platform digital.
Selain itu, sinergi dengan OPD yang membina pelaku UMKM dinilai penting agar program pembiayaan BPR dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
“Kita samakan visi dan spirit untuk membangun kembali BPR Bandung. Dengan kolaborasi seluruh pihak, saya yakin BPR Bandung dapat bangkit dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD Kota Bandung,” tutup Indri.
