Bantuan pangan dan tunai Rp3,2 triliun dapat membantu 15 persen masyarakat ekonomi terbawah, di luar 25 persen yang telah ditanggung Pemerintah Pusat seperti program Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan.
Bandung, Bewarajabar.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp16,2 triliun lebih untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi pandemik COVID-19.
Sebanyak Rp3,2 triliun untuk bantuan pangan, sisanya dalam bentuk padat karya dari berbagai proyek investasi di Jabar senilai Rp13 triliun.
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat saat konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jum’at (3/4/20) sore.
“Kami sudah memutuskan bersama Dewan (DPRD Jabar), total anggaran untuk penanggulangan COVID – 19 di Jawa Barat ini adalah kurang lebih sekitar Rp16,2 triliun,” ujar Kang Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil.
Kang Emil menjelaskan, bantuan pangan dan tunai Rp3,2 triliun dapat membantu 15 persen masyarakat ekonomi terbawah, di luar 25 persen yang telah ditanggung Pemerintah Pusat seperti program Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan.
Sehingga gabungan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi Jabar dapat menjangkau 40 persen warga miskin baru. Belum lagi ditambah anggaran dari pemerintah kabupaten/pemerintah kota, maka warga miskin yang akan terbantu bisa di atas 40 persen.
“Sebagian kota/kabupaten juga saya apresiasi, mereka berniat untuk menambahi kekurangan-kekurangan jika memungkinkan,” kata Kang Emil.
Khusus untuk bantuan pangan dan tunai, telah ditetapkan jumlah per kepala keluarga Rp500.000 dan akan segera diberikan dalam waktu dekat. Saat ini Pemda Provinsi Jabar sedang mendata siapa saja warga miskin baru yang berhak.
Setelah pendataan rampung, para wali kota/bupati diminta segera mengeluarkan surat keputusan (SK) yang akan ditindaklanjuti Pemda Provinsi Jabar untuk menyalurkan dana tersebut.
Menurut Kang Emil, bantuan pangan Rp500 ribu itu 1/3 diberikan dalam bentuk tunai dan 2/3 dalam bentuk sembako. Untuk menstimulus multiplier effect, Pemda Provinsi Jabar dibantu Perum Bulog akan membeli sembako dari para pedagang pasar tradisional.
Kemudian dalam penyaluran bantuan akan melibatkan PT Pos Indonesia dan ojek online dari berbagai vendor. Para sopir ojol itu akan diberikan insentif khusus dari pemerintah, di luar kredit atau bonus yang mereka dapat dari aplikator.
“Jadi para pedagang pasar tong hariwang, kami akan membeli jika ada tren turun dalam penjualan di pasar-pasar. Kami juga membayar tim ojol itu dengan insentif dan upah yang datang dari anggaran Rp3,2 triliun itu,” jelasnya.
Proses pemberian bantuan pangan, kata Kang Emil, akan diberikan dalam dua gelombang. Gelombang pertama bantuan akan diberikan kepada mereka yang sudah terdata. Sementara gelombang kedua akan diberikan kepada mereka yang terlewat saat pendataan.
“Jadi, kami menyisihkan 20 persen (bantuan) dari yang sekarang ada untuk meng-cover mereka-mereka yang merasa perlu dibantu tapi tidak terdata,” jelasnya.
Kang Emil juga menjelaskan, saat ini Pemda Provinsi Jabar sedang menghitung besaran gaji dan tunjangan ASN provinsi yang dapat disisihkan secara sukarela untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Besaran akan tergantung dilakukan secara adil dan proporsional sesuai golongan jabatan dan nilai pendapatan.
“Untuk ASN yang pendapatannya pas-pasan tidak akan dipungut, tapi kepada mereka yang bisa memberikan lebih itu akan diberikan pilihan-pilihan sumbangan pemotongan dari penghasilannya,” ucapnya.
11 Pasien Sembuh
*PADA* kesempatan yang sama, Gubernur Ridwan Kamil juga menyampaikan perkembangan terkini COVID -19 di Jabar.
Menurut data https://pikobar.jabarprov.go.id per Jumat (3/4/20) pukul 15.30, jumlah pasien sembuh di Jabar 11 orang, pasien positif 223 orang, dan 25 orang meninggal dunia.
Kang Emil menegaskan, kasus terkonfirmasi positif adalah pasien yang telah melakukan tes dahak lendir tenggorakan hidung (swab test) atau polymarese chain reaction (PCR).
Menurut Kang Emil, Pemda Provinsi Jabar juga hingga kini telah menyalurkan 61 ribu kit untuk rapid test ke 27 kabupaten/kota, dan sekitar 15 ribu hasilnya telah keluar dan dilaporkan. Dari 15 ribu hasil rapid test, diketahui 677 individu terindikasi positif virus.
Jumlah terbesar ada di Kota Sukabumi sebanyak 310 orang, 226 kasus positif virus di Kota Bandung dari Klaster GBI Lembang, yang hingga hari ini pengetesan masih berlangsung.
Selain itu terdapat juga positif virus hasil rapid test yang berasal dari empat institusi pendidikan milik lembaga negara yang berlokasi di Jabar. Untuk itu, Pemda Provinsi Jabar siap untuk berkoordinasi dengan lembaga pendidikan pusat tersebut.
Kang Emil menjelaskan, 677 hasil positif rapid test tersebut harus diyakinkan lagi melalui teknik PCR di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, Pemda Provinsi Jabar akan terus melakukan rapid test masif di berbagai kabupetan/kota sehingga sehingga peta persebaran COVID-19 semakin terlihat.
“Ini menandakan bahwa apa yang kami lakukan sudah berada pada jalur yang sesuai arahan WHO, yaitu memperbanyak wilayah pengetesan masif. Semakin banyak pengetesan masif maka kita akan menemukan peta penyebaran baru yang selama ini tidak terlihat,” paparnya.
red/
