GARUT, BEWARAJABAR.COM — Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mendorong kepariwisataan di Jawa Barat lebih unggul dari provinsi lainnya. Pembenahan infrastruktur mulai dari tata ruang, pemetaan dan rancangan menjadi faktor penentu selain dorongan anggaran dari pemerintah.
“Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintahan pusat terlebih di Jawa Barat Infrastruktur merupakan media pendukung menuju Jawa Barat menjadi Provinsi Pariwisata,” ujar Ineu seusai Rapat Kerja dengan Dinas Marga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut, Rabu (23/10/2019).
Namun, kata Ineu, untuk mewujudkannya tentu tidak ringan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi Jawa Barat, terlebih Komisi IV dan dinas terkait untuk terus melakukan langkah langkah dalam mewujudkan prioritas pembangunan.
Permasalahan utama di Provinsi Jawa Barat diantaranya pembangunan infrastruktur yang mempunyai keterbatasan anggaran. “Sehingga banyak jalan-jalan dan infrastruktur yang seharusnya sudah dilakukan peremajaan,” katanya. Ineu berharap, kedepannya tindak lanjut dari pertemuan kali ini ialah segera dilakukan pertemuan dengan kementerian terkait agar segala permasalahan dapat menemukan jalan keluarnya. Skala program prioritas pemerintah Jawa Barat dapat terukur dengan lebih terperinci.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Ir. A. Koswara. M.P, mengatakan masih banyak jalan provinsi yang dibawah standar baik dari segi lebar jalan serta jalan yang sudah dimakan usia. Sehingga masalah ini merupakan folus dari dinas Bina Marga itu sendiri. “Sejalan dengan perkembangan pembangunan, di Jabar sendiri masih banyak infrastruktur terutama jalan-jalan provinsi yang belum mengalami pembaharuan baik lebar maupun kualitasnya,” tandas Koswara.
Sementara, dalam Rapat kerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan usulan tahun 2020 tersebut dihasilkan beberapa usulan program dan kegiatan tahun 2020 diantaranya, memaksimalkan perencanaan rekapitulasi per sub bidang dan fix cost, serta memaksimalkan UPTD Wilayah I sampai VI untuk pemerataan pembangunan di Jawa Barat. (*)
