Bandung, Bewarajabar.com – Bandung kembali mengukir sejarah dalam dinamika keilmuan pendidikan tinggi.
Sabtu 9 Mei lalu, bertempat di Politeknik STIA LAN Bandung, para dosen kebijakan publik dari 114 perguruan tinggi se Indonesia, mendeklarasikan berdirinya Ikatan Dosen Kebijakan Publik Indonesia (IDoKPI).
REKOMENDASI
Dalam forum itu, Dr. Tatang Sudrajat, yang pernah jadi Dekan FISIP Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IDoKPI, sekaligus sebagai formatur pengurus tahun 2026-2030.
Menurut Tatang, latar belakang terbentuknya organisasi intelektual level nasional ini berkaitan dengan tuntutan terhadap peran aktif dosen kebijakan publik dalam merespon berbagai permasalahan publik.
Hal ini termasuk dalam kaitan dengan beragam kebijakan pembangunan nasional pada berbagai bidang saat ini.
Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga sore ini, dihadiri oleh 195 dari 252 dosen anggota IDoKPI secara luring dan daring ini, bersamaan dengan seminar nasional dan kongres.
Di antara peserta terdapat 21 profesor, beberapa rektor, wakil rektor, dekan, direktur dan kaprodi dari PTN lintas kementerian/lembaga dan PTS dari Papua sampai Aceh.
Organisasi yang digagas awal tahun 2026 melalui pendirian Komite Pembentukan IDoKPI yang beranggotakan 20 dosen ini, menurut Tatang berjati diri profesional, keilmuan, dan akademik.
Wadah aktivitas ilmiah ini terbuka untuk semua dosen di berbagai area substantif keilmuan kebijakan publik yang beragam.
Misalnya kebijakan di bidang pendidikan, lingkungan hidup, kepariwisataan, kependudukan, investasi, kemaritiman, dan kesehatan.
Dengan lahirnya IDoKPI, maka dosen kebijakan publik dituntut untuk lebih aktif dan kritis terhadap berbagai isu nasional dan daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Sesi seminar nasional, menurut Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Nita Nurliawati, yang juga Wakil Direktur 2 Politeknik STIA LAN, juga dilaksanakan secara hibrid.
Forum ilmiah ini menghadirkan 2 keynote speaker yaitu Prof. Dr. Budiman Rusli (UNPAD) dan Prof. Dr. Nuryanti Mustari (Universitas Muhammadiyah Makassar).
Selain itu, tampil sebagai narasumber, 6 orang pakar kebijakan publik, yaitu Dr. Syahruddin (Universitas Musamus Merauke), Dr. Syamsuddin Maldun (Universitas Bosowa Makassar), Dr. Ida Rochmawati (Universitas Tanjungpura Pontianak), Dr. Indra Kertati (Untag Semarang), Dr. Hendrikus T. Gedeona (Politeknik STIA LAN Bandung), dan Dr. Nur Hafni (Universitas Malikussaleh Aceh).
Dengan berbagai perspektifnya, para pembicara memaparkan aspek historis, konseptual, empirikal dan dinamika kebijakan publik sebagai mata kuliah utama pada prodi administrasi publik, ilmu pemerintahan dan ilmu politik.
Dalam sambutannya, Direktur Politeknik STIA LAN Bandung, Dr. Muhammad Nur Afandi menyambut gembira terbentuknya IDoKPI sebagai wujud nyata kontribusi ilmuwan kebijakan publik bagi kemajuan bangsa dan negara.
Di sela-sela seminar, Dr. Leo Agustino, Dekan FISIP Untirta Serang menyebut bahwa kegiatan ini bukan hanya memberi wawasan penting bagi dosen kebijakan publik atas pelbagai fenomena pembangunan nasional tetapi juga membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya kolaborasi antardosen kebijakan publik se Indonesia.
Harapan dosen FISIP Universitas Pattimura Ambon Maluku, Jhon TMS Timisela, M.Si., agar organisasi yang baru terbentuk ini terus berkembang secara aktif, solid dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional melalui rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Dr. Yusie Fitria, dosen FISIP Untag Samarinda menegaskan bahwa wadah keilmuan ini sangat penting untuk berbagi gagasan, pengalaman dan inovasi yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat dan dunia akademik.
Dr. Dyah Bayu Framesti dari Politeknik Pajajaran ICB Bandung menyebut bahwa kegiatan ini bukan hanya menjadi ruang diskusi ilmiah, tetapi juga wadah strategis untuk merumuskan kontribusi nyata para akademisi dalam menjawab dinamika pemerintahan dan pembangunan nasional.
Peserta dari Denpasar Bali yang juga Dekan FISIP Universitas Mahendradatta, Ni Putu Ari Setiawati, M.Si. berharap agar IDoKPI menjadi garda terdepan dalam peningkatan kapasitas intelektual dan sinergi kebijakan untuk kemajuan bangsa.
Dalam pandangan Syarkawi, MAP., dosen FISIP Universitas Terbuka, dunia akademik tidak boleh jadi penonton dalam dinamika kebijakan publik nasional.
Harus tampil sebagai kekuatan intelektual yang kritis, independen dan berani mengawal arah kebijakan negara agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Dr. Titin Rohayatin, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unjani Cimahi berpesan agar asosiasi ini dapat tampil secara netral dan independen, tidak bermuatan politis dan pesanan dari individu, kelompok ataupun golongan.
Dr. Ismanudin, Dekan FISIP Universitas Wiralodra Indramayu, berharap agar wadah para intelektual kebijakan publik ini dapat berperan sinergis, kolaboratif dan adaptif untuk mengatasi permasalahan pemerintahan dan tantangan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan makin kompleks.
Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara, Dr. Tunggul Sihombing berharap bahwa secara institusional IDoKPI tertantang untuk memberi policy brief kepada pemerintah berdasarkan analisis kebijakan yang dilakukannya.
Sesi kongres yang berlangsung seru dan dinamis, membahas dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan garis besar program kerja IDoKPI empat tahun ke depan.
Sesi ini menampilkan enam orang narasumber, yaitu Dr. Ayuning Budiati dari FISIP Untirta Serang, Dr. Hengky Pattimukay dari FISIP Universitas Pattimura Ambon, Dr. Henny Aprianty, Dekan FISIP Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu, Dr. Muhammad Firzah, Kaprodi Administrasi Publik Institut STIAMI Jakarta, Denny Hernawan, MA dari FISIP Universitas Djuanda Bogor dan Dr. Yayat Rukayat, Direktur Pascasarjana Universitas Nurtanio Bandung.
Di akhir acara, beberapa dekan menandatangani naskah kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
Discussion about this post