Senin, November 16, 2026
Bewarajabar.com
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda
No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda
No Result
View All Result
Bewarajabar.com
No Result
View All Result
Home JOURNAL PARLEMEN

Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Setujui Empat Raperda, Berikan Sejumlah Catatan Kritis

Admin 001 by Admin 001
18 Oktober 2026
in JOURNAL PARLEMEN
0
Share on FacebookShare on Twitter

BANDUNG, bewarajabar.com/ — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyatakan menerima dan menyetujui pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung untuk dilanjutkan ke tingkat Panitia Khusus (Pansus). Meski demikian, PKS memberikan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026), yang dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H. Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pimpinan kewilayahan.

REKOMENDASI

PWI Pokja Kota Bandung Periode 2026–2028 Siapkan Program Strategis, Sekretariat Mandiri Jadi Aspirasi

9 November 2026
Rendiana Awangga Dorong IKA Unpad Jadi Mitra Strategis Pembangunan Kota Bandung

Rendiana Awangga Dorong IKA Unpad Jadi Mitra Strategis Pembangunan Kota Bandung

1 November 2026

Fraksi NasDem DPRD Kota Bandung Soroti Penyertaan Modal Tirtawening Rp37,6 Miliar dan Empat Raperda

21 Oktober 2026

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung Setujui Tiga Raperda, Soroti Pengelolaan Aset hingga Hunian Layak

20 Oktober 2026

Empat Raperda yang menjadi perhatian Fraksi PKS meliputi Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Rumah Susun, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.

Pengarusutamaan Gender Harus Perkuat Ketahanan Keluarga

Terkait Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut sebagai upaya mewujudkan pembangunan Kota Bandung yang adil dan bebas diskriminasi, sehingga perempuan maupun laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara.

Namun, PKS menekankan bahwa penerapan kesetaraan dan keadilan gender perlu berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam, dengan mengedepankan keseimbangan, keadilan, serta kemitraan yang saling melengkapi.

PKS juga mengapresiasi langkah Pemkot Bandung yang meningkatkan landasan hukum pengarusutamaan gender dari Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Daerah. Penguatan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Dalam penyempurnaan Raperda, Fraksi PKS mendorong pendekatan berbasis ketahanan keluarga. Selain itu, perlu ada klausul khusus mengenai pemberdayaan perempuan rentan, perempuan kepala keluarga, lanjut usia, serta penyandang disabilitas.

PKS juga meminta adanya sanksi administratif bagi perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban pengarusutamaan gender, kejelasan pembagian tugas antara Kelompok Kerja PUG dan Tim Driver, serta penyempurnaan penjelasan pasal demi pasal agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Pengelolaan data terpilah gender juga diharapkan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Bandung agar dapat mendukung transparansi, penelitian akademis, dan pengawasan masyarakat.

Rumah Susun Harus Berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pada Raperda tentang Rumah Susun, Fraksi PKS menyambut baik penyusunan regulasi baru sebagai pengganti Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014.

PKS menilai pembangunan rumah susun menjadi salah satu solusi menghadapi keterbatasan lahan, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Meski menyetujui pembahasan Raperda tersebut, Fraksi PKS menekankan pentingnya kewajiban pengembang rumah susun komersial menyediakan paling sedikit 20 persen rumah susun umum sebagaimana diatur dalam konsep hunian berimbang.

PKS juga meminta agar skema konversi kewajiban pengembang dalam bentuk dana diawasi secara ketat dan transparan. Dana tersebut harus dialokasikan secara khusus untuk pembangunan hunian bagi MBR di Kota Bandung dan tidak dicampurkan dengan pendapatan umum APBD.

Selain itu, penugasan BUMD untuk menyerap unit rumah susun umum harus disertai kepastian penyertaan modal dan kesiapan tata kelola agar tidak menimbulkan beban keuangan baru bagi pemerintah daerah.

Fraksi PKS turut menyoroti perlindungan konsumen selama masa transisi pengelolaan rumah susun. Laporan keuangan dan hasil audit akuntan publik atas biaya pengelolaan selama masa transisi diminta dipublikasikan secara terbuka kepada calon pemilik sebelum penyerahan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Aspek fasilitas pendukung juga menjadi perhatian, termasuk penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), lahan pemakaman, ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, sarana ibadah, serta aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Pengelolaan Aset Daerah Harus Transparan dan Bebas Penyalahgunaan

Mengenai perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi PKS menilai aset pemerintah merupakan kekayaan strategis yang harus dikelola berdasarkan prinsip amanah, kemanfaatan umum, keadilan, dan transparansi.

Optimalisasi aset yang belum produktif atau idle assets dinilai dapat menjadi salah satu langkah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Kota Bandung.

PKS mengapresiasi sejumlah pengaturan dalam Raperda yang dinilai memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan aset, mendorong efisiensi birokrasi, memperkuat legalitas kepemilikan, serta membuka peluang optimalisasi aset melalui skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

Namun, Fraksi PKS mengingatkan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap pendelegasian kewenangan agar tidak membuka peluang penyalahgunaan wewenang.

PKS mengusulkan agar pengelola barang menyampaikan laporan berkala setiap semester kepada DPRD Kota Bandung terkait pemanfaatan aset dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.

Selain itu, inventarisasi dan sertifikasi tanah, termasuk tanah brandgang serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, harus dilakukan melalui verifikasi historis dan pemetaan fisik secara cermat dengan melibatkan masyarakat setempat guna menghindari potensi sengketa lahan.

PKS juga mendorong Inspektorat melakukan audit aset secara berkala terhadap seluruh perangkat daerah, terutama aset yang tidak digunakan agar segera dialihkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Catatan lainnya menyangkut transparansi penjualan aset tanpa lelang, penetapan nilai jual berdasarkan penilaian independen, serta penerapan sanksi disiplin dan tuntutan ganti rugi apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus barang.

Penyertaan Modal Tirtawening Jangan Bebani Masyarakat

Sementara itu, dalam Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening, Fraksi PKS menyambut baik upaya pemerintah daerah mengoptimalkan aset untuk memperkuat infrastruktur pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.

PKS menilai sumber daya air memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang harus dikelola secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat.

Penyertaan modal berupa aset tanah milik pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan Perumda Tirtawening.

Meski demikian, Fraksi PKS mendesak agar dokumen kelayakan investasi atau kajian ekonomi dipaparkan secara komprehensif kepada DPRD sebelum Raperda ditetapkan.

Hal penting lainnya adalah jaminan agar penyertaan modal tersebut tidak dijadikan alasan untuk menaikkan tarif air minum, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Fraksi PKS, penguatan modal melalui aset daerah seharusnya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan sarana pelayanan dasar, bukan justru menambah beban masyarakat.

PKS juga meminta penyempurnaan penjelasan pasal demi pasal, terutama mengenai mekanisme penilaian aset dan tata kelola kekayaan daerah yang dipisahkan, agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum.

Setujui Pembahasan dengan Sejumlah Catatan

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Bandung menyatakan menerima dan menyetujui keempat Raperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus).

PKS berharap seluruh catatan, kritik, dan masukan yang disampaikan dapat diakomodasi secara konkret dalam proses pembahasan sehingga menghasilkan peraturan daerah yang aplikatif, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, keempat Raperda tersebut diharapkan tidak hanya menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga Kota Bandung. *red

SendShare196Tweet123
Previous Post

Dian Kharisma Raih Miss Royale 2026, Perjalanan dari Panggung Kecantikan ke Aksi Sosial

Next Post

Katanya ada “GEMPAR” di Disnaker Kab. Bandung, ini Kata Dadang Komara

RelatedPosts

JOURNAL REGIONAL

Fathiyakan Abdullah Bangun Kerja Sama TIDAR Türkiye dengan AK Gençlik, Perkuat Jejaring Pemuda Internasional

15 November 2026
JOURNAL REGIONAL

Pemuda Asal Tasikmalaya Terpilih Pimpin TIDAR Türkiye Periode 2026 – 2031

15 November 2026
JOURNAL RAGAM

Reza Safrilyan Ingatkan Dinamika Farhan – Erwin, Partai Pengusung Diminta Ikut Jaga Komunikasi

15 November 2026
JOURNAL PEMERINTAHAN

Pemkot Cimahi Luncurkan Film Edukasi “Mimpi di Sudut Kota Cimahi”, Dorong Semangat Literasi dan Kreativitas Pelajar

13 November 2026
Pendataan ATS Baru 32 Persen, Asep Mulyadi Dorong Penguatan Peran Aparatur Kewilayahan
Parlemen

Pendataan ATS Baru 32 Persen, Asep Mulyadi Dorong Penguatan Peran Aparatur Kewilayahan

12 November 2026
Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga
Parlemen

Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga

11 November 2026
Hari Ayah 2026 di Bandung, 37,7 Persen Rumah Tangga Belum Dampingi Anak Gunakan Teknologi
Regional

Hari Ayah 2026 di Bandung, 37,7 Persen Rumah Tangga Belum Dampingi Anak Gunakan Teknologi

11 November 2026
JOURNAL PEMERINTAHAN

Pemkot Bandung Tunggu Skema Pusat Terkait Peningkatan Status 7.000 PPPK Paruh Waktu

11 November 2026
Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat
Regional

Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat

10 November 2026
Next Post

Katanya ada "GEMPAR" di Disnaker Kab. Bandung, ini Kata Dadang Komara

Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung Soroti Pengarusutamaan Gender, Rumah Susun, dan Pengelolaan Aset Daerah

Kadis Dadang Komara Bahas Gempar di Media Centre Disnaker Kab. Bandung

Leave Comment

Fathiyakan Abdullah Bangun Kerja Sama TIDAR Türkiye dengan AK Gençlik, Perkuat Jejaring Pemuda Internasional

15 November 2026

Pemuda Asal Tasikmalaya Terpilih Pimpin TIDAR Türkiye Periode 2026 – 2031

15 November 2026

Reza Safrilyan Ingatkan Dinamika Farhan – Erwin, Partai Pengusung Diminta Ikut Jaga Komunikasi

15 November 2026

Pemkot Cimahi Luncurkan Film Edukasi “Mimpi di Sudut Kota Cimahi”, Dorong Semangat Literasi dan Kreativitas Pelajar

13 November 2026

Pendataan ATS Baru 32 Persen, Asep Mulyadi Dorong Penguatan Peran Aparatur Kewilayahan

12 November 2026

Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga

11 November 2026
Prev Next
Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga
Parlemen

Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga

by Admin 001
11 November 2026
0

BANDUNG, bewarajabar.com -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, A.Md., menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan...

Pemkot Cimahi Luncurkan Film Edukasi “Mimpi di Sudut Kota Cimahi”, Dorong Semangat Literasi dan Kreativitas Pelajar

13 November 2026

Imigrasi Bandung Gandeng PWI Jabar, Perkuat Desa Binaan untuk Cegah TPPO dan Penyelundupan Manusia

10 November 2026

PWI Pokja Kota Bandung Periode 2026–2028 Siapkan Program Strategis, Sekretariat Mandiri Jadi Aspirasi

9 November 2026
Audiensi pengurus PWI Pokja Kota Bandung periode 2026–2028 bersama Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi.

PWI Pokja Kota Bandung Minta Dukungan Sekretariat Mandiri, Ini Respons Kang Asmul

9 November 2026

Pemkot Bandung Dorong Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak, 750 Peserta Ikuti Riding With Dad 2026

10 November 2026
Sidang perselisihan hubungan industrial Firman Perkasa Yudha melawan PT Fiako Enjiniring Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.

Dua Saksi PT FEI Diperiksa di PHI Bandung, Sengketa Pesangon Rp86 Juta Berlanjut

9 November 2026

Pemuda Asal Tasikmalaya Terpilih Pimpin TIDAR Türkiye Periode 2026 – 2031

15 November 2026
Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat

Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat

10 November 2026
Komisi IV DPRD Bandung Fasilitasi Aspirasi PERTUNI, Dorong Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026 Lebih Inklusif

Komisi IV DPRD Bandung Fasilitasi Aspirasi PERTUNI, Dorong Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026 Lebih Inklusif

9 November 2026
Prev Next
Bewarajabar.com

Copyright © 2017. Bewarajabar.com All rights reserved.

  • Iklan
  • Karir
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda

Copyright © 2017. Bewarajabar.com All rights reserved.