REKOMENDASI
Dan banyak lagi keberhasilan dalam penanganan kasus korupsi, sehingga publik beranggapan apa dituduhkan oleh Novel Baswedan dan kawan- kawan tidak semua benar. Dan dengan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Ketua KPK adalah bentuk pelemahan yang dilakukan oleh orang KPK sendiri. Kita bangga terhadap kiprah para pahlawan penegak hukum di KPK, tapi apalah artinya jika selama ini, terjadi kegaduhan yang dilakukan oknum anggota KPK sendiri.
Publik saat ini butuh ketenangan dengan adanya pandemi Covid 19, karena sampai saat ini belum jelas kapan berakhirnya. Dan dampak dari Covid 19, secara nyata sangat terasa dikalangan masyarakat, termasuk pemerintah. Saat ini, wabah Covid 19, telah menghancurkan berbagai lini, baik sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, perdagangan, dan pariwisata. Kita berharap para ” inohong” di KPK, idealnya, permasalahan di KPK diselesaikan dengan kepala dingin, tapi berkelanjutan, dengan menggunakan jalur aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan mengesankan azas praduga tak bersalah (before of law).
Bahkan presiden-pun sudah menyampaikan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), bukan salah satu penentu lulus dan tidak lulusnya bagi anggota KPK. Berarti ada sinyal , bahwa masalah yang terjadi di KPK, dapat dilakukan, dengan cara solusi alternatif. Ada sinyalemen bahwa 75 anggota KPK, yang tidak lulus terkait dengan pandangan hidup dan falsafah negara Republik Indonesia. Tentunya kita, telah sepakat bahwa asas negara dan falsafah Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.
Pelantikan
Akhirnya pada tanggal 1 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1. 274 orang pegawai KPK telah dilantik menjadi ASN oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Sementara dari 75 orang yang tidak lulus, 51 orang keluar dari KPK dan 24 orang dalam pembinaan dan sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan Keamanan untuk mengikuti pendidikan bela negara.
Kita berharap para pejuang keadilan, yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), melakukan langkah perjuangan melalui saluran resmi seperti PTUN, Ombudsman, MK dan lainnya. Karena publik sudah jengah, melihat KPK sering berkonflik dan berujung kontroversi, akhirnya berbuah kegaduhan yang mempengaruhi situasi ketenangan publik dan kamtibmas.
