KPK vs Novel Baswedan dkk

0

Bandung, Bewarajabar — Gegara, tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 75  orang anggota KPK, untuk menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN). Ketua KPK Firli Bahuri diserang dari 8  penjuru angin, oleh beberapa LSM, Komnas Ham, ICW, Koalisi Masyarakat Sipil, MAKI, Kontras, Amesty Internasional Indonesia termasuk dari dalam KPK sendiri, antara lain mantan penyidik senior Novel Baswedan,  Giri Suprapdiono, mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Sujanarko, mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI).

Banyak, hujatan, sindiran, ajakan debat, kritik, bahkan caci maki, tuduhan yang ditujukan kepada ketua KPK Firli Bahuri. Termasuk pelaporan ke Ombudsman, Komnas Ham, Bahkan ICW melaporkan adanya Gravitasi Sewa Helikopter yang digunakan Ketua KPK, yang terbaru ICW menuduh, tidak lulusnya  75 anggota KPK berlatar belakang, lenyapnya Harun Masuki, salah satu anggota DPR,  dari PDIP. Yang menghilang sejak tahun 2020, dengan menyandang status tersangka dalam kasus pergantian anggota DPR antar waktu (PAW) yang melibatkan  Komisioner KPU  Wahyu Setiawan.

Saat menghilang berstatus tersangka, dan ditangani oleh KPK. Harun Masuki sampai saat ini menghilang bagaikan ditelan bumi. Dan KPK-lah  yang dianggap paling bertanggungjawab atas kaburnya Harun Masuki. Kemudian para aktivis KPK, LSM, penggiat anti korupsi beranggapan KPK telah mati. Semenjak Firli Bahuri, dilantik sebagai Ketua  KPK, bersama Dewan Pengawas KPK dan Wakil Ketua, pada tanggal 20 Desember 2019, oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, di Istana Negara.

Ada  semacam rasa pesimis dari  sebagian anggota KPK bahwa KPK akan mundur dalam penanganan berbagai  kasus korupsi. Namun seiring dengan waktu, jujur saja publik melihat bahwa KPK dibawah pimpinan Firli Bahuri, dan perangkat lainnya, secara diam – diam  berhasil melakukan tangkap tangan ( OTT) terhadap beberapa orang  pelaku korupsi. Seperti OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu, Edhy Prabowo, dalam kasus penjualan bibit lobster, kemudian juga penangkapan Menteri Sosial, Julian P Batubara, yang menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi,  yang terakhir melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Tanjung Balai  Syahrial, yang melibatkan okum penyidik KPK AKP Robinson Stepanus Patujju dan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Samsudin Azis.

Baca Juga :
Bentuk Kepedulian Brimob Polda Jabar Berikan Bantuan Ke Panti Asuhan Yayasan Beringin Bhakti

Tinggalkan Balasan