Lima Kota Kabupaten Bergabung, Masalah Pokok Cekungan Bandung Terselesaikan

oleh

Bewarajabar | Bandung – Permasalahan seperti banjir, kemacetan, dan sampah kerap kali terjadi irisan antar wilayah. Untuk menyelesaikannya, pemerintah kota (pemkot) maupun kabupaten sering terkendala pada regulasi yang ada di wilayah masing-masing.

Melalui Perpres nomor 45 tahun 2018 dan Pergub Jawa Barat nomor 86 tahun 2020 dibentuklah Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Kota Bandung. Aglomerasi kawasan seluas 349.750 ha ini meliputi lima wilayah kota dan kabupaten, yakni Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kawasan inti. Lalu tiga kabupaten lainnya, antara lain Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan sebagian Kabupaten Sumedang.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota, Yana Mulyana menyambut baik aglomerasi cekungan Bandung ini.

Menurut Yana, dengan bergabungnya lima wilayah tersebut, regulasi-regulasi yang kerap membatasi gerak untuk mengambil kebijakan akan menjadi lebih cair.

“Justru sebetulnya dengan aglomerasi ini masalah batas wilayah itu menjadi cair. Koordinasi di Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Kota Bandung sudah tidak boleh ada lagi ego sektoral antar wilayah. Kadang administratif dari regulasi kewenangan yang membuat kita jadi terbatas untuk bergerak,” ungkap Yana, pada Kamis, 31 Maret 2022 di Aula Timur Gedung Sate.

Bahkan, sebelum badan pengelola terbentuk, para pimpinan telah sepakat untuk menyelesaikan masalah bersama.

“Alhamdulillah sudah diwadahi oleh pemerintah provinsi lewat badan cekungan ini, yang terdiri dari lima wilayah, salah satunya Kota Bandung,” ujarnya.