Hati-Hati Membuka Sekolah dan Pesantren.
Bandung, Bewarajabar.com — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hingga kini belum memutuskan untuk memulai kembali kegiatan pendidikan di sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya.
Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar sangat berhat-hati dalam mengkaji pembukaan kembali kegiatan sekolah. Dia tidak ingin Jabar seperti negara-negara lain di dunia di mana terdapat banyak kasus COVID-19 berasal dari sekolah setelah pelonggaran dilakukan.
“Pendidikan belum dibuka karena kita sedang mengukur sekuat-kuatnya agar tidak ada masalah, karena di Prancis, Korea Selatan, di Israel terjadi klaster (penyebaran kasus COVID-19) .
“Ini menjadi pelajaran, kami tidak ingin mengalami kesulitan,” lanjutnya dalam silaturahmi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/20) sakit.
Untuk itu, Kang Emil meminta pengurus Muhammadiyah dan lembaga lain yang mengelola dunia pendidikan agar berhati-hati dalam proses pembukaan kegiatannya. Termasuk lembaga pendidikan seperti pondok pesantren.
Pondok pesantren menyetujui surat permohonan gugus tugas COVID-19 di kabupaten / kotanya masing-masing ingin memulai kegiatannya, dengan mendukung untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di lingkungan pendidikannya.
“Jika ada pesantren, jika keluarga besar Muhammadiyah ada pesantren, kebijakannya hanyalah pesantren yang hanya diperbolehkan di zona biru dan zona hijau,” jelas Kang Emil.
“Kedua, murid yang dari luar Jawa Barat belum disetujui dulu karena meminta keterkaitan warga Jawa Barat yang sudah baik. Kemudian pesantren harus meminta surat izin pembukaan kegiatan dengan izin yang sudah disetujui izin kesehatan dan lain-lain, ”jelasnya.
Kang Emil diselesaikan selama ini koordinasi dan komunikasi antara Gugus Tugas Percepatan Peanggulangan COVID-19 Prvinsi Jabar dengan tokoh agama atau ulama berlangsung intens. Menurutnya, Jabar sedang disediakan untuk mendukung COVID-19 dibandingkan provinsi lain.
“Tidak ada dan tidak bukan karena kami selalu mendengarkan masukan, masukan orang-orang yang faham, ilmuan kesehatan, ilmuan ekonomi. Kami sebagai gubernur nggak pernah mengambil keputusan sendiri tanpa pandangan para pakar, para tokoh-tokoh dan lain-lain yang merupakan ulama dari Muhammadiyah sendiri, ”tandasnya.
