Bpjs-Kesehatan.Net – Bagaimana Jika Peserta Tidak Mampu Membayar Tunggakan Bpjs Beserta Dendan-nya? – Pada artikel sebelumnya kami telah mejelaskan mengenai tata cara pembayaran iuran Bpjs Kesehatan bagi yang sudah terlambat atau menunggak dan sudah ada denda, sedangkan ia ingin mendapat manfaat dari Bpjs Kesehatan ini. Untuk melanjutakan artikel sebelumya ini pada halaman ini akan dijelaskan bagi mereka yang tidak bisa untuk amembayar tunggakan sekaligus dendanya.
Memang ini menjadi masalah tersendiri bagi akseptor yang tidak mampu, sedangkan ia ingin mendapat manfaat Bpjs Kesehatan. Harusnya dari awal akseptor menyerupai ini manjadi akseptor Bpjs PBI yang terdafatar pada pemerintah kabupaten setempat, kemudian bagaimana solusinya? kita bisa lihat Peraturan Bpjs Ksehatan no. 2 tahun 2016 pada pasal 23 ayat 3 – 6 yaitu..
(3) Bagi Peserta yang tidak mampu, dokumen acuan rawat inap dari FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a, dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk selanjutnya mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta tiba ke FKRTL;
- b. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan kepada Petugas BPJS Kesehatan;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(4) Dalam hal Peserta tidak bisa tiba ke FKRTL dalam kondisi gawat darurat:
- a. Peserta sanggup dilayani tanpa menawarkan dokumen acuan rawat inap;
- b. surat keterangan dari instansi yang berwenang wajib disampaikan selambat-lambatnya 3×24 jam hari keija atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(5) Pembayaran tagihan denda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. nomor Virtual Account Peserta; atau
- b. nomor Virtual Account, atau rekening kas negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekeija Penerima Upah.
(6) Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak melaksanakan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3×24 jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelayanan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Tata Cara Pembayaran Tunggakan Dan denda iuran Bpjs Kesehatan Bagi Yang Mampu Membayar
Pasal 25
(1) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk Peserta yang tidak bisa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(2) Peserta yang tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat rekomendasi Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat yang menyatakan Peserta sebagai orang tidak bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Peserta kepada kantor BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(5) Untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta diwajibkan menandatangani surat pernyataan pada ketika proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Peserta bersedia bertanggung jawab dan diproses secara aturan apabila di kemudian hari Peserta terbukti menciptakan atau memberikan keterangan dan/atau bukti palsu.
(7) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk 1 (satu) bulan.
(8) DPJS Kesehatan mengusulkan kepada Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat untuk mendaftarkan Peserta tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda atau sebagai Peserta FBI Jaminan Kesehatan.
(9) Tata cara pengusulan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitulah ketentuan Peraturan Bpjs Kesehatan dalam hal pembayaran tunggakan iuran sekaligus denda Bpjs Kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu.
Bpjs-Kesehatan.Net – Bagaimana Jika Peserta Tidak Mampu Membayar Tunggakan Bpjs Beserta Dendan-nya? – Pada artikel sebelumnya kami telah mejelaskan mengenai tata cara pembayaran iuran Bpjs Kesehatan bagi yang sudah terlambat atau menunggak dan sudah ada denda, sedangkan ia ingin mendapat manfaat dari Bpjs Kesehatan ini. Untuk melanjutakan artikel sebelumya ini pada halaman ini akan dijelaskan bagi mereka yang tidak bisa untuk amembayar tunggakan sekaligus dendanya.
Memang ini menjadi masalah tersendiri bagi akseptor yang tidak mampu, sedangkan ia ingin mendapat manfaat Bpjs Kesehatan. Harusnya dari awal akseptor menyerupai ini manjadi akseptor Bpjs PBI yang terdafatar pada pemerintah kabupaten setempat, kemudian bagaimana solusinya? kita bisa lihat Peraturan Bpjs Ksehatan no. 2 tahun 2016 pada pasal 23 ayat 3 – 6 yaitu..
(3) Bagi Peserta yang tidak mampu, dokumen acuan rawat inap dari FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a, dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk selanjutnya mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta tiba ke FKRTL;
- b. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan kepada Petugas BPJS Kesehatan;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(4) Dalam hal Peserta tidak bisa tiba ke FKRTL dalam kondisi gawat darurat:
- a. Peserta sanggup dilayani tanpa menawarkan dokumen acuan rawat inap;
- b. surat keterangan dari instansi yang berwenang wajib disampaikan selambat-lambatnya 3×24 jam hari keija atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(5) Pembayaran tagihan denda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. nomor Virtual Account Peserta; atau
- b. nomor Virtual Account, atau rekening kas negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekeija Penerima Upah.
(6) Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak melaksanakan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3×24 jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelayanan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Tata Cara Pembayaran Tunggakan Dan denda iuran Bpjs Kesehatan Bagi Yang Mampu Membayar
Pasal 25
(1) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk Peserta yang tidak bisa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(2) Peserta yang tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat rekomendasi Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat yang menyatakan Peserta sebagai orang tidak bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Peserta kepada kantor BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(5) Untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta diwajibkan menandatangani surat pernyataan pada ketika proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Peserta bersedia bertanggung jawab dan diproses secara aturan apabila di kemudian hari Peserta terbukti menciptakan atau memberikan keterangan dan/atau bukti palsu.
(7) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk 1 (satu) bulan.
(8) DPJS Kesehatan mengusulkan kepada Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat untuk mendaftarkan Peserta tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda atau sebagai Peserta FBI Jaminan Kesehatan.
(9) Tata cara pengusulan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitulah ketentuan Peraturan Bpjs Kesehatan dalam hal pembayaran tunggakan iuran sekaligus denda Bpjs Kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu.
Bpjs-Kesehatan.Net – Bagaimana Jika Peserta Tidak Mampu Membayar Tunggakan Bpjs Beserta Dendan-nya? – Pada artikel sebelumnya kami telah mejelaskan mengenai tata cara pembayaran iuran Bpjs Kesehatan bagi yang sudah terlambat atau menunggak dan sudah ada denda, sedangkan ia ingin mendapat manfaat dari Bpjs Kesehatan ini. Untuk melanjutakan artikel sebelumya ini pada halaman ini akan dijelaskan bagi mereka yang tidak bisa untuk amembayar tunggakan sekaligus dendanya.
Memang ini menjadi masalah tersendiri bagi akseptor yang tidak mampu, sedangkan ia ingin mendapat manfaat Bpjs Kesehatan. Harusnya dari awal akseptor menyerupai ini manjadi akseptor Bpjs PBI yang terdafatar pada pemerintah kabupaten setempat, kemudian bagaimana solusinya? kita bisa lihat Peraturan Bpjs Ksehatan no. 2 tahun 2016 pada pasal 23 ayat 3 – 6 yaitu..
(3) Bagi Peserta yang tidak mampu, dokumen acuan rawat inap dari FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a, dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk selanjutnya mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta tiba ke FKRTL;
- b. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan kepada Petugas BPJS Kesehatan;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(4) Dalam hal Peserta tidak bisa tiba ke FKRTL dalam kondisi gawat darurat:
- a. Peserta sanggup dilayani tanpa menawarkan dokumen acuan rawat inap;
- b. surat keterangan dari instansi yang berwenang wajib disampaikan selambat-lambatnya 3×24 jam hari keija atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(5) Pembayaran tagihan denda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. nomor Virtual Account Peserta; atau
- b. nomor Virtual Account, atau rekening kas negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekeija Penerima Upah.
(6) Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak melaksanakan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3×24 jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelayanan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Tata Cara Pembayaran Tunggakan Dan denda iuran Bpjs Kesehatan Bagi Yang Mampu Membayar
Pasal 25
(1) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk Peserta yang tidak bisa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(2) Peserta yang tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat rekomendasi Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat yang menyatakan Peserta sebagai orang tidak bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Peserta kepada kantor BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(5) Untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta diwajibkan menandatangani surat pernyataan pada ketika proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Peserta bersedia bertanggung jawab dan diproses secara aturan apabila di kemudian hari Peserta terbukti menciptakan atau memberikan keterangan dan/atau bukti palsu.
(7) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk 1 (satu) bulan.
(8) DPJS Kesehatan mengusulkan kepada Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat untuk mendaftarkan Peserta tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda atau sebagai Peserta FBI Jaminan Kesehatan.
(9) Tata cara pengusulan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitulah ketentuan Peraturan Bpjs Kesehatan dalam hal pembayaran tunggakan iuran sekaligus denda Bpjs Kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu.
Bpjs-Kesehatan.Net – Bagaimana Jika Peserta Tidak Mampu Membayar Tunggakan Bpjs Beserta Dendan-nya? – Pada artikel sebelumnya kami telah mejelaskan mengenai tata cara pembayaran iuran Bpjs Kesehatan bagi yang sudah terlambat atau menunggak dan sudah ada denda, sedangkan ia ingin mendapat manfaat dari Bpjs Kesehatan ini. Untuk melanjutakan artikel sebelumya ini pada halaman ini akan dijelaskan bagi mereka yang tidak bisa untuk amembayar tunggakan sekaligus dendanya.
Memang ini menjadi masalah tersendiri bagi akseptor yang tidak mampu, sedangkan ia ingin mendapat manfaat Bpjs Kesehatan. Harusnya dari awal akseptor menyerupai ini manjadi akseptor Bpjs PBI yang terdafatar pada pemerintah kabupaten setempat, kemudian bagaimana solusinya? kita bisa lihat Peraturan Bpjs Ksehatan no. 2 tahun 2016 pada pasal 23 ayat 3 – 6 yaitu..
(3) Bagi Peserta yang tidak mampu, dokumen acuan rawat inap dari FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a, dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk selanjutnya mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta tiba ke FKRTL;
- b. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan kepada Petugas BPJS Kesehatan;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(4) Dalam hal Peserta tidak bisa tiba ke FKRTL dalam kondisi gawat darurat:
- a. Peserta sanggup dilayani tanpa menawarkan dokumen acuan rawat inap;
- b. surat keterangan dari instansi yang berwenang wajib disampaikan selambat-lambatnya 3×24 jam hari keija atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(5) Pembayaran tagihan denda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. nomor Virtual Account Peserta; atau
- b. nomor Virtual Account, atau rekening kas negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekeija Penerima Upah.
(6) Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak melaksanakan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3×24 jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelayanan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Tata Cara Pembayaran Tunggakan Dan denda iuran Bpjs Kesehatan Bagi Yang Mampu Membayar
Pasal 25
(1) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk Peserta yang tidak bisa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(2) Peserta yang tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat rekomendasi Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat yang menyatakan Peserta sebagai orang tidak bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Peserta kepada kantor BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(5) Untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta diwajibkan menandatangani surat pernyataan pada ketika proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Peserta bersedia bertanggung jawab dan diproses secara aturan apabila di kemudian hari Peserta terbukti menciptakan atau memberikan keterangan dan/atau bukti palsu.
(7) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk 1 (satu) bulan.
(8) DPJS Kesehatan mengusulkan kepada Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat untuk mendaftarkan Peserta tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda atau sebagai Peserta FBI Jaminan Kesehatan.
(9) Tata cara pengusulan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitulah ketentuan Peraturan Bpjs Kesehatan dalam hal pembayaran tunggakan iuran sekaligus denda Bpjs Kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu.
Bpjs-Kesehatan.Net – Bagaimana Jika Peserta Tidak Mampu Membayar Tunggakan Bpjs Beserta Dendan-nya? – Pada artikel sebelumnya kami telah mejelaskan mengenai tata cara pembayaran iuran Bpjs Kesehatan bagi yang sudah terlambat atau menunggak dan sudah ada denda, sedangkan ia ingin mendapat manfaat dari Bpjs Kesehatan ini. Untuk melanjutakan artikel sebelumya ini pada halaman ini akan dijelaskan bagi mereka yang tidak bisa untuk amembayar tunggakan sekaligus dendanya.
Memang ini menjadi masalah tersendiri bagi akseptor yang tidak mampu, sedangkan ia ingin mendapat manfaat Bpjs Kesehatan. Harusnya dari awal akseptor menyerupai ini manjadi akseptor Bpjs PBI yang terdafatar pada pemerintah kabupaten setempat, kemudian bagaimana solusinya? kita bisa lihat Peraturan Bpjs Ksehatan no. 2 tahun 2016 pada pasal 23 ayat 3 – 6 yaitu..
(3) Bagi Peserta yang tidak mampu, dokumen acuan rawat inap dari FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a, dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk selanjutnya mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta tiba ke FKRTL;
- b. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan kepada Petugas BPJS Kesehatan;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(4) Dalam hal Peserta tidak bisa tiba ke FKRTL dalam kondisi gawat darurat:
- a. Peserta sanggup dilayani tanpa menawarkan dokumen acuan rawat inap;
- b. surat keterangan dari instansi yang berwenang wajib disampaikan selambat-lambatnya 3×24 jam hari keija atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(5) Pembayaran tagihan denda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. nomor Virtual Account Peserta; atau
- b. nomor Virtual Account, atau rekening kas negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekeija Penerima Upah.
(6) Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak melaksanakan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3×24 jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelayanan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Tata Cara Pembayaran Tunggakan Dan denda iuran Bpjs Kesehatan Bagi Yang Mampu Membayar
Pasal 25
(1) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk Peserta yang tidak bisa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(2) Peserta yang tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat rekomendasi Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat yang menyatakan Peserta sebagai orang tidak bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Peserta kepada kantor BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(5) Untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta diwajibkan menandatangani surat pernyataan pada ketika proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Peserta bersedia bertanggung jawab dan diproses secara aturan apabila di kemudian hari Peserta terbukti menciptakan atau memberikan keterangan dan/atau bukti palsu.
(7) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk 1 (satu) bulan.
(8) DPJS Kesehatan mengusulkan kepada Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat untuk mendaftarkan Peserta tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda atau sebagai Peserta FBI Jaminan Kesehatan.
(9) Tata cara pengusulan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitulah ketentuan Peraturan Bpjs Kesehatan dalam hal pembayaran tunggakan iuran sekaligus denda Bpjs Kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu.
Bpjs-Kesehatan.Net – Bagaimana Jika Peserta Tidak Mampu Membayar Tunggakan Bpjs Beserta Dendan-nya? – Pada artikel sebelumnya kami telah mejelaskan mengenai tata cara pembayaran iuran Bpjs Kesehatan bagi yang sudah terlambat atau menunggak dan sudah ada denda, sedangkan ia ingin mendapat manfaat dari Bpjs Kesehatan ini. Untuk melanjutakan artikel sebelumya ini pada halaman ini akan dijelaskan bagi mereka yang tidak bisa untuk amembayar tunggakan sekaligus dendanya.
Memang ini menjadi masalah tersendiri bagi akseptor yang tidak mampu, sedangkan ia ingin mendapat manfaat Bpjs Kesehatan. Harusnya dari awal akseptor menyerupai ini manjadi akseptor Bpjs PBI yang terdafatar pada pemerintah kabupaten setempat, kemudian bagaimana solusinya? kita bisa lihat Peraturan Bpjs Ksehatan no. 2 tahun 2016 pada pasal 23 ayat 3 – 6 yaitu..
(3) Bagi Peserta yang tidak mampu, dokumen acuan rawat inap dari FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a, dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk selanjutnya mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta tiba ke FKRTL;
- b. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan kepada Petugas BPJS Kesehatan;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(4) Dalam hal Peserta tidak bisa tiba ke FKRTL dalam kondisi gawat darurat:
- a. Peserta sanggup dilayani tanpa menawarkan dokumen acuan rawat inap;
- b. surat keterangan dari instansi yang berwenang wajib disampaikan selambat-lambatnya 3×24 jam hari keija atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(5) Pembayaran tagihan denda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. nomor Virtual Account Peserta; atau
- b. nomor Virtual Account, atau rekening kas negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekeija Penerima Upah.
(6) Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak melaksanakan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3×24 jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelayanan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Tata Cara Pembayaran Tunggakan Dan denda iuran Bpjs Kesehatan Bagi Yang Mampu Membayar
Pasal 25
(1) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk Peserta yang tidak bisa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(2) Peserta yang tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat rekomendasi Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat yang menyatakan Peserta sebagai orang tidak bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Peserta kepada kantor BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(5) Untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta diwajibkan menandatangani surat pernyataan pada ketika proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Peserta bersedia bertanggung jawab dan diproses secara aturan apabila di kemudian hari Peserta terbukti menciptakan atau memberikan keterangan dan/atau bukti palsu.
(7) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk 1 (satu) bulan.
(8) DPJS Kesehatan mengusulkan kepada Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat untuk mendaftarkan Peserta tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda atau sebagai Peserta FBI Jaminan Kesehatan.
(9) Tata cara pengusulan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitulah ketentuan Peraturan Bpjs Kesehatan dalam hal pembayaran tunggakan iuran sekaligus denda Bpjs Kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu.
Bpjs-Kesehatan.Net – Bagaimana Jika Peserta Tidak Mampu Membayar Tunggakan Bpjs Beserta Dendan-nya? – Pada artikel sebelumnya kami telah mejelaskan mengenai tata cara pembayaran iuran Bpjs Kesehatan bagi yang sudah terlambat atau menunggak dan sudah ada denda, sedangkan ia ingin mendapat manfaat dari Bpjs Kesehatan ini. Untuk melanjutakan artikel sebelumya ini pada halaman ini akan dijelaskan bagi mereka yang tidak bisa untuk amembayar tunggakan sekaligus dendanya.
Memang ini menjadi masalah tersendiri bagi akseptor yang tidak mampu, sedangkan ia ingin mendapat manfaat Bpjs Kesehatan. Harusnya dari awal akseptor menyerupai ini manjadi akseptor Bpjs PBI yang terdafatar pada pemerintah kabupaten setempat, kemudian bagaimana solusinya? kita bisa lihat Peraturan Bpjs Ksehatan no. 2 tahun 2016 pada pasal 23 ayat 3 – 6 yaitu..
(3) Bagi Peserta yang tidak mampu, dokumen acuan rawat inap dari FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a, dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk selanjutnya mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta tiba ke FKRTL;
- b. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan kepada Petugas BPJS Kesehatan;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(4) Dalam hal Peserta tidak bisa tiba ke FKRTL dalam kondisi gawat darurat:
- a. Peserta sanggup dilayani tanpa menawarkan dokumen acuan rawat inap;
- b. surat keterangan dari instansi yang berwenang wajib disampaikan selambat-lambatnya 3×24 jam hari keija atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(5) Pembayaran tagihan denda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. nomor Virtual Account Peserta; atau
- b. nomor Virtual Account, atau rekening kas negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekeija Penerima Upah.
(6) Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak melaksanakan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3×24 jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelayanan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Tata Cara Pembayaran Tunggakan Dan denda iuran Bpjs Kesehatan Bagi Yang Mampu Membayar
Pasal 25
(1) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk Peserta yang tidak bisa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(2) Peserta yang tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat rekomendasi Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat yang menyatakan Peserta sebagai orang tidak bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Peserta kepada kantor BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(5) Untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta diwajibkan menandatangani surat pernyataan pada ketika proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Peserta bersedia bertanggung jawab dan diproses secara aturan apabila di kemudian hari Peserta terbukti menciptakan atau memberikan keterangan dan/atau bukti palsu.
(7) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk 1 (satu) bulan.
(8) DPJS Kesehatan mengusulkan kepada Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat untuk mendaftarkan Peserta tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda atau sebagai Peserta FBI Jaminan Kesehatan.
(9) Tata cara pengusulan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitulah ketentuan Peraturan Bpjs Kesehatan dalam hal pembayaran tunggakan iuran sekaligus denda Bpjs Kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu.
Bpjs-Kesehatan.Net – Bagaimana Jika Peserta Tidak Mampu Membayar Tunggakan Bpjs Beserta Dendan-nya? – Pada artikel sebelumnya kami telah mejelaskan mengenai tata cara pembayaran iuran Bpjs Kesehatan bagi yang sudah terlambat atau menunggak dan sudah ada denda, sedangkan ia ingin mendapat manfaat dari Bpjs Kesehatan ini. Untuk melanjutakan artikel sebelumya ini pada halaman ini akan dijelaskan bagi mereka yang tidak bisa untuk amembayar tunggakan sekaligus dendanya.
Memang ini menjadi masalah tersendiri bagi akseptor yang tidak mampu, sedangkan ia ingin mendapat manfaat Bpjs Kesehatan. Harusnya dari awal akseptor menyerupai ini manjadi akseptor Bpjs PBI yang terdafatar pada pemerintah kabupaten setempat, kemudian bagaimana solusinya? kita bisa lihat Peraturan Bpjs Ksehatan no. 2 tahun 2016 pada pasal 23 ayat 3 – 6 yaitu..
(3) Bagi Peserta yang tidak mampu, dokumen acuan rawat inap dari FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) abjad a, dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk selanjutnya mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Peserta tiba ke FKRTL;
- b. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan kepada Petugas BPJS Kesehatan;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(4) Dalam hal Peserta tidak bisa tiba ke FKRTL dalam kondisi gawat darurat:
- a. Peserta sanggup dilayani tanpa menawarkan dokumen acuan rawat inap;
- b. surat keterangan dari instansi yang berwenang wajib disampaikan selambat-lambatnya 3×24 jam hari keija atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari;
- c. Petugas di FKRTL melaksanakan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta; dan
- d. Peserta mendapat pelayanan rawat inap.
(5) Pembayaran tagihan denda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. nomor Virtual Account Peserta; atau
- b. nomor Virtual Account, atau rekening kas negara Pemberi Kerja bagi Peserta Pekeija Penerima Upah.
(6) Dalam hal Peserta atau Pemberi Kerja tidak melaksanakan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3×24 jam hari kerja atau sebelum Peserta pulang apabila dirawat kurang dari 3 (tiga) hari, maka pelayanan rawat inap Peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Tata Cara Pembayaran Tunggakan Dan denda iuran Bpjs Kesehatan Bagi Yang Mampu Membayar
Pasal 25
(1) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk Peserta yang tidak bisa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(2) Peserta yang tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat rekomendasi Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat yang menyatakan Peserta sebagai orang tidak bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Peserta kepada kantor BPJS Kesehatan setempat untuk dilakukan proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(5) Untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta diwajibkan menandatangani surat pernyataan pada ketika proses pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Peserta bersedia bertanggung jawab dan diproses secara aturan apabila di kemudian hari Peserta terbukti menciptakan atau memberikan keterangan dan/atau bukti palsu.
(7) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk 1 (satu) bulan.
(8) DPJS Kesehatan mengusulkan kepada Dinas Sosial atau instansi yang berwenang setempat untuk mendaftarkan Peserta tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda atau sebagai Peserta FBI Jaminan Kesehatan.
(9) Tata cara pengusulan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitulah ketentuan Peraturan Bpjs Kesehatan dalam hal pembayaran tunggakan iuran sekaligus denda Bpjs Kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu.
Discussion about this post