KBB, Bewarajabar.com — Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menilai mewujudkan daerah pemekaran tidaklah mudah. Harus ada pengkajian lebih mendalam yang ditinjau dari berbagai sudut pandang.
Bukan hanya menyatakan sudah layak menjadi Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) atau belum. Pasalnya, tinjauan para pakar dan tokoh masyarakat tidak menjadi tolok ukur dalam merencanakan CPDOB.
Demikian Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengungkapkan dalam acara yang digagas Aliansi Cinta Lembang (ACL) di Mesjid Al Kautsar, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (6/12/2020).
“Daerah pemekaran tidak boleh menjadi permasalahan daerah induknya,” ujar Bedi.
Bedi melanjutkan, Lembang merupakan salah satu pusat kota di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sehingga KBB harus banyak mempertimbangkan untuk melepaskan Lembang. Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Perpres tentang daerah otonom baru.
“Kemendagri akan mengkonsultasikan kepada DPR RI. Setelah itu dibentuklah tim kerja pengkajian CDPOB,” katanya. Setelah dinyatakan layak, dia menambahkan, pihak terkait akan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tiga ahun sebagai plt daerah persiapan. Pelayanan publik akan mengalami perubahan signifikan. Indikator itu akan dianalisa apakah gagal atau berhasil.
“Di Jabar, kami berkeyakinan semua pemekaran semuanya sukses. Hal itu bercermin dari kabupaten kota yang baru menjadi daerah pemekaran,” ucapnya.
Daerah otonom baru, tutur dia, tidak terlebih dahulu membangun komplek pemerintahan, tetapi membangun infrastruktur jalan, sarana kesehatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.
“Bukan gedung pemerintahannya dulu, tetapi sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat agara dapat dirasakan langsung,” tandas Bedi.
