Bandung, Bewarajabar.com — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini mengisi kegiatan dengan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 via telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (30/4/20).
Musrenbangnas yang digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dibuka Presiden Joko Widodo. Gubernur Ridwan Kamil banyak mencatat poin – poin penting yang disampaikan Presiden.
Dalam arahannya, Presiden mengatakan bahwa perencanaan pembangunan 2021 perlu disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini.
“Tahun ini kita sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian target pembangunan. Kita lakukan realokasi dan refocusing belanja secara besar-besaran. Kita geser prioritas pada tiga hal, bidang kesehatan, jaring pengaman sosial bagi warga miskin, serta stimulus ekonomi agar pelaku usaha bisa bertahan dan mencegah terjadinya PHK,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, belum ada pihak yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Namun, Presiden meyakini dengan kedisiplinan, kecepatan, dan ketepatan upaya pemerintah, Indonesia akan bisa melalui pandemi COVID-19.
Presiden menegaskan Pemerintah telah menyiapkan berbagai mitigasi untuk menghadapi pandemi, mulai dari kesehatan hingga mitigasi dampak ekonomi, sekaligus upaya pemulihan pascapandemi.
“Saya optimistis tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan, tahun reform. Selain itu, kecepatan dalam mengatasi COVID-19 kita juga perlu kecepatan untuk pulih. Kecepatan untuk recovery,” kata Presiden.
Situasi pandemi, lanjut Presiden, juga menjadi kesempatan untuk melihat kemampuan Indonesia di berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan. Selain itu, pandemi juga menjadi tolok ukur untuk melihat kemampuan ketahanan sosial, ekonomi, dan pangan nasional.
“Situasi pandemi saat ini memberikan kita kesempatan untuk melihat lagi apa yang perlu kita perbaiki, kita reform, segera kita harus pulihkan. Dalam soal reform di masa pandemi ini kita harus melihat seberapa kuat ketahanan sosial kita, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan seberapa besar ketergantungan kita pada negara lain,” papar Presiden.
“Dan di dalam situasi pandemi ini kita bisa melihat dan menghitung lagi berbagai potensi di dalam negeri yang belum terkelola dengan maksimal, yang belum kita bangun dan kita manfaatkan secara baik,” imbuhnya.
“Sebagai contoh apa yang terjadi di sektor kesehatan. Industri farmasi, bahan baku obat kita saat ini masih impor 95 persen. Alat-alat kesehatan ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa saja yang kita beli dari negara lain. Sekarang kelihatan semuanya. Lalu bagaimana dengan tenaga medis, rasio dokter, rasio dokter spesialis, rasio perawat. Apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini,” tambah Presiden.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa dalam laporan RKP 2021 menyebut bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap pembangunan nasional.
Hal itu berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024, koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam yang berpengaruh sampai 2021, serta efisiensi pembiayaan akibat pengalihan dana pembangunan untuk menanganiCOVID-19.
“Dengan memahani situasi tersebut, maka rencana kerja pemerintah diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024,” ungkap Suharso.
“Untuk itu, tema RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana,” jelasnya.
RKP 2021 mencakup tujuh prioritas agenda RPJMN 2020-2024, yaitu (1) penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (2) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, (3) SDM berkualitas dan berdaya saing, (4) peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) penguatan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, (6) pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.
“Ketujuh prioritas (pembangunan) nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai tema RKP 2021,” jelasnya.
Selain itu, untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan RI juga mempersiapkan restrukturisasi program dan penganggaran di 86 kementerian/lembaga yang ada, dengan 289 eselon I yang memiliki 424 program yang direstrukturisasi menjadi hanya 102 program, 84 tidak lintas, dan 14 lintas.
