Bandung, Bewarajabar.com – Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam agenda Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah, yang digelar di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta. Kamis, 10 Juli 2025.
Kegiatan ini merupakan forum strategis KPK RI dalam membangun kolaborasi antarlembaga, terutama antara eksekutif dan legislatif daerah, untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui integrasi kebijakan, pengawasan, dan edukasi antikorupsi.
REKOMENDASI
Dalam rapat tersebut, KPK menegaskan pentingnya penguatan komitmen antarpimpinan daerah, serta pemanfaatan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai alat ukur dan pengendali tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ketua DPRD Kota Bandung yang biasa disapa Kang Asmul itu menyatakan, sinergi antara DPRD dan lembaga pengawas seperti KPK menjadi kunci dalam mencegah potensi korupsi sejak dari proses perencanaan hingga penganggaran.
“DPRD Kota Bandung mendukung penuh penguatan sinergi ini. Kami siap memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong keterbukaan informasi dan transparansi anggaran sebagai bagian dari reformasi birokrasi daerah,” ujar Kang Asmul.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan DPRD, kepala daerah, inspektorat, dan lembaga terkait lainnya dari seluruh Indonesia. Berbagai praktik baik dan tantangan dalam pencegahan korupsi dibahas untuk menjadi rujukan bersama dalam menyusun strategi nasional pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Dengan mengikuti kegiatan ini, DPRD Kota Bandung mempertegas komitmennya untuk menjaga integritas lembaga dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.*
