REKOMENDASI
Bandung, Bewarajabar — Gegara, tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 75 orang anggota KPK, untuk menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN). Ketua KPK Firli Bahuri diserang dari 8 penjuru angin, oleh beberapa LSM, Komnas Ham, ICW, Koalisi Masyarakat Sipil, MAKI, Kontras, Amesty Internasional Indonesia termasuk dari dalam KPK sendiri, antara lain mantan penyidik senior Novel Baswedan, Giri Suprapdiono, mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Sujanarko, mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI).
Banyak, hujatan, sindiran, ajakan debat, kritik, bahkan caci maki, tuduhan yang ditujukan kepada ketua KPK Firli Bahuri. Termasuk pelaporan ke Ombudsman, Komnas Ham, Bahkan ICW melaporkan adanya Gravitasi Sewa Helikopter yang digunakan Ketua KPK, yang terbaru ICW menuduh, tidak lulusnya 75 anggota KPK berlatar belakang, lenyapnya Harun Masuki, salah satu anggota DPR, dari PDIP. Yang menghilang sejak tahun 2020, dengan menyandang status tersangka dalam kasus pergantian anggota DPR antar waktu (PAW) yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Saat menghilang berstatus tersangka, dan ditangani oleh KPK. Harun Masuki sampai saat ini menghilang bagaikan ditelan bumi. Dan KPK-lah yang dianggap paling bertanggungjawab atas kaburnya Harun Masuki. Kemudian para aktivis KPK, LSM, penggiat anti korupsi beranggapan KPK telah mati. Semenjak Firli Bahuri, dilantik sebagai Ketua KPK, bersama Dewan Pengawas KPK dan Wakil Ketua, pada tanggal 20 Desember 2019, oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, di Istana Negara.
Ada semacam rasa pesimis dari sebagian anggota KPK bahwa KPK akan mundur dalam penanganan berbagai kasus korupsi. Namun seiring dengan waktu, jujur saja publik melihat bahwa KPK dibawah pimpinan Firli Bahuri, dan perangkat lainnya, secara diam – diam berhasil melakukan tangkap tangan ( OTT) terhadap beberapa orang pelaku korupsi. Seperti OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu, Edhy Prabowo, dalam kasus penjualan bibit lobster, kemudian juga penangkapan Menteri Sosial, Julian P Batubara, yang menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi, yang terakhir melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Tanjung Balai Syahrial, yang melibatkan okum penyidik KPK AKP Robinson Stepanus Patujju dan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Samsudin Azis.
