Oleh: Susanto Triyogo A, S.ST., MT
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Fraksi PKS
Bandung, Bewarajabar.com – Sudah satu tahun Kota Bandung kembali memiliki wali kota definitif di bawah kepemimpinan Farhan Erwin. Saat awal menjabat, harapan publik begitu besar: lahirnya perubahan nyata, percepatan pembenahan kota, serta inovasi yang mampu menjawab persoalan klasik yang selama ini membelit Bandung.
REKOMENDASI
Namun setelah satu tahun berjalan, pertanyaan publik justru semakin menguat: di mana gebrakan yang dijanjikan?
Hari ini, Bandung seolah berada di persimpangan jalan. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung telah berkembang menjadi kota metropolitan dengan karakter utama sebagai kota jasa dan perdagangan sebagaimana tertuang dalam RTRW. Karakteristiknya unik—tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi (high density), ditambah posisi geografis yang berada di Cekungan Bandung. Kondisi ini menyebabkan akumulasi aktivitas dan tekanan lingkungan yang terpusat, sehingga berpotensi menimbulkan degradasi ekologis apabila tidak dikelola secara arif dan sistematis.
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif, digitalisasi, teknologi, pendidikan, hingga pariwisata. Namun realitas di lapangan menunjukkan kompleksitas masalah perkotaan justru semakin meningkat: sampah menumpuk di berbagai titik, kemacetan kian parah, kerusakan jalan terjadi di banyak ruas, dan banjir terus berulang setiap musim hujan. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa sistem pengelolaan yang profesional dan terukur, maka Bandung sebagai etalase Jawa Barat akan mengalami penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakatnya.
Pemerintah Kota Bandung seharusnya mampu mencerminkan prinsip good government melalui tata kelola profesional yang menghadirkan good governance dalam pelayanan publik yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Masalah Sampah: Krisis Tanpa Inovasi
Persoalan sampah menjadi isu paling krusial. Pasca-penutupan sementara TPA Sarimukti serta larangan penggunaan insinerator mini oleh Kementerian Lingkungan Hidup, belum terlihat solusi alternatif yang konkret dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Bandung memang telah membentuk Petugas Gaslah (Petugas Pengolah Sampah) sebanyak 1.546 orang. Namun berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, perubahan signifikan belum terlihat. Sampah masih menumpuk di berbagai titik, bahkan gerobak sampah kerap disimpan di pinggir jalan. Dampaknya tidak hanya menimbulkan polusi dan bau menyengat, tetapi juga mempersempit badan jalan, memicu kemacetan, mengganggu pejalan kaki, serta berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.
Artinya, persoalan sampah memiliki efek domino terhadap berbagai sektor. Sayangnya, sistem daur ulang berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum berjalan efektif, edukasi pengurangan sampah dari sumber belum masif, dan inovasi teknologi pengolahan sampah belum menjadi prioritas utama. Sudah saatnya Kota Bandung mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis green economy dengan target jangka panjang zero waste yang memiliki multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat.
Tanpa kebijakan strategis yang terukur dan implementasi konkret, krisis ini berpotensi menjadi ancaman ekologis serius bagi keberlanjutan Kota Bandung.
Kemacetan: Tanpa Lompatan Kebijakan
Kemacetan semakin menggerus produktivitas warga. Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak diimbangi sistem transportasi publik yang terintegrasi dan konsisten. Perencanaan transportasi terlihat stagnan, sementara sinkronisasi tata ruang dan mobilitas warga belum optimal.
Pemerintah Kota Bandung memang telah mulai mengoperasionalkan angkot pintar. Namun pada saat yang sama, angkot lama masih beroperasi tanpa penataan yang tegas dan masih berhenti sembarangan untuk menaikkan penumpang. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih layanan dan justru memperparah kemacetan. Di sisi lain, hasil pemantauan menunjukkan angkutan umum tersebut masih minim penumpang, sehingga efektivitasnya dipertanyakan.
Bandung membutuhkan sistem transportasi publik yang benar-benar terintegrasi dan dikelola secara profesional, bukan sekadar program uji coba atau kajian berulang.
Pengangguran dan Ekonomi Kreatif
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif. Idealnya, sektor ini menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru berbasis inovasi. Namun hingga kini belum terlihat langkah terukur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
UMKM dan sektor ekonomi kreatif belum memperoleh stimulus kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Padahal, sektor inilah yang menjadi kekuatan utama Bandung. Tingginya angka pengangguran—terutama di kalangan lulusan sarjana akibat PHK maupun sulitnya memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi—menjadi indikator bahwa potensi ekonomi kota belum dikelola secara optimal.
Infrastruktur dan Banjir: Pola Tambal Sulam
Kerusakan jalan masih ditangani dengan pola tambal sulam. Lemahnya koordinasi antar-dinas dan kewilayahan menyebabkan perbaikan tidak bertahan lama karena kualitasnya sering tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Penanganan banjir pun berjalan lambat. Setiap hujan deras, genangan dan banjir kembali terjadi di titik yang sama. Seharusnya Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah strategis melalui koordinasi lintas daerah dengan wilayah hulu sungai, pembangunan sistem drainase berkelanjutan, penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), optimalisasi sempadan sungai, pembangunan sumur resapan, serta pemeliharaan ekosistem perkotaan secara sistemik dan berkelanjutan.
Banyak Rencana, Minim Eksekusi
Pemerintah Kota Bandung telah mengumumkan sejumlah kebijakan, mulai dari digitalisasi layanan publik hingga revitalisasi kawasan heritage serta kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun sebagian besar masih berada pada tahap perencanaan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan komunikasi publik yang baik, melainkan eksekusi kebijakan yang cepat, terukur, dan berdampak nyata.
Bandung Butuh Signature Program
Setiap kepemimpinan memerlukan identitas. Hingga kini, belum terlihat “signature program” yang benar-benar menjadi penanda arah baru pemerintahan.
Bandung tidak kekurangan ide. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan strategis dan sense of urgency dalam menyelesaikan persoalan kota. Sebab Bandung adalah kota dengan potensi besar—namun potensi tanpa keberanian dan inovasi hanya akan menjadi slogan.
Kini Saatnya Memilih Arah
Kota Bandung tidak boleh terus berada di persimpangan jalan. Kota ini harus melangkah maju dengan keputusan tegas, kebijakan terukur, serta keberpihakan nyata kepada warganya. Hanya dengan demikian keseimbangan ekosistem perkotaan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.
Discussion about this post