Gubernur Jabar Pantau Penyaluran Bansos Pusat di KBB

0

Penyaluran tersebut disaksikan langsung oleh Menko PMK dan Mensos

KBB, Bewarajabar.com — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serta Menteri Sosial (Mensos).

Kunjungan kerja dua menteri itu terkait agenda penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial (Bansos) Sembako, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD).

Pendistribusian bantuan-bantuan sosial tersebut dilakukan di dua tempat di KBB, yaitu Kantor Pos Indonesia Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan dan Kantor Desa Margalaksana Kecamatan Cipendeuy.

Dalam agenda ini, Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– terima kasih kepada pemerintah pusat atas penyaluran bantuan untuk warga Jabar. Dirinya pun berujar, proses penyaluran BST dan sembako sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan protokol kesehatan untuk memulai distribusi dan penularan COVID-19.

“Dengan menerapkan jaga jarak juga menyediakan pembersih tangan,” kata Kang Emil.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, hadirnya langsung dalam penyaluran ini segera dalam rangka koordinasi, persiapan, dan pengendalian program-program bansos di daerah agar tersalurkan kepada yang sesuai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, penyaluran bansos di wilayah Jabar secara umum sudah berjalan dengan baik dan cepat. Adapun Muhadjir mengutip bahwa penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk Jabar telah mencapai 80 persen.

“Semula untuk Jawa Barat paling lambat Lebaran baru 27 persen, tapi sekarang sudah 80 persen,” ujar Muhadjir.

Muhadjir pun mengatakan, ada keterbatasan dalam pendistribusian bansos di Jabar dapat memahami wilayah yang cukup luas dengan lebih dari 5.000 desa / kelurahan, termasuk banyak yang bisa dipindahkan di daerah pelosok dengan medan yang cukup sulit.

Selain itu, Muhadjir menyarankan masih ada peluang untuk mereka yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Asal memenuhi syarat dan tidak mengada-ada dan tidak dibuat-buat, akan tetap diberikan bantuan sesuai dengan yang diberikan,” ucapnya.

Teranyar, pemerintah memperpanjang penyaluran bansos dan sembako di masa pandemi COVID-19 ini hingga Desember 2020. Awalnya, bansos hanya diberikan mulai April hingga Juni 2020 dengan total Rp600 ribu. Dibebaskan, nominal bansos untuk Juli-Desember akan berkurang menjadi Rp300 ribu.

“Jadi untuk memutus bantuan ini sambil menunggu pemulihan ekonomi kita akan selesai, jangan langsung diputus,” kata Muhadjir.

“Begitu juga mereka yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang baru (miskin baru) akan terlebih dahulu didata RT / RW. Bagi yang memenuhi persyaratan dan akan dipermanenkan, dimasukkan ke DTKS. Tapi untuk mereka yang terdampak COVID-19 tapi kemudian (ekonominya) bisa pulih, akan bisa (bansos) sampai Desember saja, “tuturnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari P. Batubara berujar, pihaknya terkait dengan perjanjian di lapangan terkait penyaluran bansos, salah satunya adalah masalah akurasi data di program penyaluran awal-awal.

Namun, peralihan tersebut saat ini dapat mengalihkan berkat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) mulai dari provinsi hingga kabupaten / kota. Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dalam penyaluran bansos.

“Jika dalam penyaluran BST dan sembako ada yang menerima penerima, tetap diperbaiki oleh Pemda penerima data, sehingga berikutnya, lebih tepat sasaran,” kata Juliari.

Salah seorang warga negara, Asep, mengaku senang bisa menerima bantuan tunai. Ia berujar akan membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

“Saya senang sekali bisa menerima bantuan dari pemerintah yang akan digunakan memenuhi keperluan sehari-hari, bisa untuk membeli sembako,” ujar Asep.

Tinggalkan Balasan