Senin, November 16, 2026
Bewarajabar.com
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda
No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda
No Result
View All Result
Bewarajabar.com
No Result
View All Result
Home JOURNAL PERISTIWA

Pemuda Nusantara Berkeadilan Pertanyakan Keterlibatan Publik dalam Naskah Akademik RUU Keimigrasian

Admin 001 by Admin 001
6 Oktober 2026
in JOURNAL PERISTIWA, JOURNAL RAGAM
0
Toni Wijaya: Hardiknas Jadi Motivasi Membangun Pendidikan Masa Depan yang Berkualitas

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, S.E., S.H., menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025, yang digelar di Lapangan Rindam III/Siliwangi, Jumat, 2 Mei 2025. Jaja/Humpro DPRD Kota Bandung.

Share on FacebookShare on Twitter

bewarajabar.com/, Jakarta | Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keimigrasian dinilai menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang memiliki dasar hukum dan harus dilakukan secara bermakna, bukan sekadar formalitas.

Hal tersebut disampaikan Kanda Don, pendiri Pemuda Nusantara Berkeadilan, saat membahas proses penyusunan naskah akademik dan RUU Keimigrasian. Ia menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

REKOMENDASI

Reza Safrilyan Ingatkan Dinamika Farhan – Erwin, Partai Pengusung Diminta Ikut Jaga Komunikasi

15 November 2026

Nandang Nur Fajar Bangkitkan Padepokan Wiramandala, 70 Anak Dibina untuk Lestarikan Pencak Silat

8 November 2026

Pesugihan Demi Biaya Persalinan Berujung Petaka, Film Dewi Siluman Ular Siap Bikin Merinding

5 November 2026

Seminar Nasional Universitas Trisakti Bahas Masa Depan Otsus dan IKN, Ini Harapan Akademisi

4 November 2026

“RUU undang-undang apapun, itu harus, wajib 100 persen mendengar atau menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat atau publik, ada dasar hukumnya itu,” kata Kanda Don.

Menurutnya, prinsip partisipasi publik antara lain merujuk pada Pasal 22A UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan konsep meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna. Setidaknya terdapat tiga hak publik yang harus dipenuhi, yakni hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained).

Kanda Don juga menyoroti pentingnya memastikan apakah masyarakat telah dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik RUU Keimigrasian yang sedang dibahas. Ia mengatakan evaluasi sebaiknya tidak hanya dilakukan terhadap satu naskah akademik, tetapi juga sejumlah dokumen lain sebagai sampel untuk melihat praktik pelibatan publik secara lebih menyeluruh.

“Apakah masyarakat sudah dilibatkan dalam naskah akademik ini? Belum tahu,” ujarnya.

Ia kemudian mengatakan bahwa hasil konsultasi publik dan proses pelibatan masyarakat perlu dapat ditelusuri dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi salah satu rujukan penting mengenai hak masyarakat menyampaikan masukan dalam pembentukan peraturan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga menjadikan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari standar dalam menilai proses pembentukan undang-undang. Namun, konsekuensi hukum terhadap suatu undang-undang tidak dapat disimpulkan secara otomatis hanya karena adanya dugaan kurangnya partisipasi publik; penilaiannya harus dilakukan berdasarkan proses, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, keterlibatan publik dalam penyusunan naskah akademik dan RUU Keimigrasian perlu diverifikasi berdasarkan dokumen resmi, mekanisme konsultasi yang telah dilakukan, serta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukannya.

RUU Keimigrasian, naskah akademik, partisipasi publik, meaningful participation, Mahkamah Konstitusi, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, legislasi, hukum, imigrasi, masyarakat

Tags: hukumImigrasilegislasiMahkamah Konstitusimasyarakatmeaningful participationnaskah akademikpartisipasi publikRUU KeimigrasianUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
SendShare196Tweet123
Previous Post

Sepanjang Bulan Oktober 2026, Perumda Tirta Sukapura Hadirkan Promo “Hari Biru”

Next Post

Panen Perdana Alpukat Binaan BAZNAS Jabar Buka Harapan Kemandirian Petani

RelatedPosts

Keputusan MK Menentukan Nasib Helmi Budiman Sebagai Wabup Garut, Masa Jabatan Diperpanjang?
Regional

Keputusan MK Menentukan Nasib Helmi Budiman Sebagai Wabup Garut, Masa Jabatan Diperpanjang?

3 Januari 2024
Kenali Bedanya Pinjol Legal, Jangan Sampai Terkena Jebakan Pinjol Ilegal? Berikut Tips Jika Sudah Terjerat..
Ekonomi

Kenali Bedanya Pinjol Legal, Jangan Sampai Terkena Jebakan Pinjol Ilegal? Berikut Tips Jika Sudah Terjerat..

28 Desember 2022
MK Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers
Berita Terkini

Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers

1 September 2022
*Sapa Masyarakat di Pasar Cicaheum, Presiden Berharap Bansos Digunakan untuk Keperluan Produktif*
Regional

*Sapa Masyarakat di Pasar Cicaheum, Presiden Berharap Bansos Digunakan untuk Keperluan Produktif*

28 Agustus 2022
Polda Jabar Tetapkan YAL Jadi Tersangka dalam Kasus Penipuan Berkedok Umroh
Berita Terkini

Polda Jabar Tetapkan YAL Jadi Tersangka dalam Kasus Penipuan Berkedok Umroh

3 Juni 2020
PWI Kecam Intimidasi dan Ancaman Pembunuhan terhadap Wartawan Detik.com
Berita Terkini

PWI Kecam Intimidasi dan Ancaman Pembunuhan terhadap Wartawan Detik.com

29 Mei 2020
Next Post

Panen Perdana Alpukat Binaan BAZNAS Jabar Buka Harapan Kemandirian Petani

1.200 Halaman Pledoi Lawan Dakwaan Jaksa, Tim Hukum MT: Ini Rekayasa, Bukan Kejahatan!

Agus Andi Setyawan Dorong Penanganan Banjir Bandung secara Menyeluruh, Soroti Rencana Induk Drainase

BAZNAS Jabar Dampingi Petani Cianjur, Alpukat yang Ditanam Lima Tahun Mulai Dipanen

BAZNAS Jabar Dampingi Petani Cianjur, Alpukat yang Ditanam Lima Tahun Mulai Dipanen

Leave Comment

Fathiyakan Abdullah Bangun Kerja Sama TIDAR Türkiye dengan AK Gençlik, Perkuat Jejaring Pemuda Internasional

15 November 2026

Pemuda Asal Tasikmalaya Terpilih Pimpin TIDAR Türkiye Periode 2026 – 2031

15 November 2026

Reza Safrilyan Ingatkan Dinamika Farhan – Erwin, Partai Pengusung Diminta Ikut Jaga Komunikasi

15 November 2026

Pemkot Cimahi Luncurkan Film Edukasi “Mimpi di Sudut Kota Cimahi”, Dorong Semangat Literasi dan Kreativitas Pelajar

13 November 2026

Pendataan ATS Baru 32 Persen, Asep Mulyadi Dorong Penguatan Peran Aparatur Kewilayahan

12 November 2026

Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga

11 November 2026
Prev Next
Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga
Parlemen

Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga

by Admin 001
11 November 2026
0

BANDUNG, bewarajabar.com -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, A.Md., menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan...

Audiensi pengurus PWI Pokja Kota Bandung periode 2026–2028 bersama Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi.

PWI Pokja Kota Bandung Minta Dukungan Sekretariat Mandiri, Ini Respons Kang Asmul

9 November 2026

Pemuda Asal Tasikmalaya Terpilih Pimpin TIDAR Türkiye Periode 2026 – 2031

15 November 2026
Pendataan ATS Baru 32 Persen, Asep Mulyadi Dorong Penguatan Peran Aparatur Kewilayahan

Pendataan ATS Baru 32 Persen, Asep Mulyadi Dorong Penguatan Peran Aparatur Kewilayahan

12 November 2026

Hari Pahlawan 2026, Pemkot Cimahi Serahkan 23 Sertifikat Aset dan Berangkatkan Dua Relawan PSM Umrah

10 November 2026

Imigrasi Bandung Gandeng PWI Jabar, Perkuat Desa Binaan untuk Cegah TPPO dan Penyelundupan Manusia

10 November 2026

Reza Safrilyan Ingatkan Dinamika Farhan – Erwin, Partai Pengusung Diminta Ikut Jaga Komunikasi

15 November 2026

Pemkot Bandung Tunggu Skema Pusat Terkait Peningkatan Status 7.000 PPPK Paruh Waktu

11 November 2026
Sidang perselisihan hubungan industrial Firman Perkasa Yudha melawan PT Fiako Enjiniring Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.

Dua Saksi PT FEI Diperiksa di PHI Bandung, Sengketa Pesangon Rp86 Juta Berlanjut

9 November 2026
Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat

Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat

10 November 2026
Prev Next
Bewarajabar.com

Copyright © 2017. Bewarajabar.com All rights reserved.

  • Iklan
  • Karir
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda

Copyright © 2017. Bewarajabar.com All rights reserved.