Bandung, Bewarajabar.com – Fraksi Gabungan Partai NasDem-Demokrat (Nasional-Demokrat) DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat, 4 Juli 2025.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., serta dihadiri para Anggota DPRD Kota Bandung. Hadir dalam rapat paripurna itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, unsur Forkopimda, serta jajaran pimpinan OPD.
REKOMENDASI
Fraksi Nasional Demorat DPRD Kota Bandung menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Fraksi Nasional Demorat memahami bahwa dinamika pembangunan kota dan tantangan ekonomi, sosial, maupun kebijakan nasional menuntut adanya respons dan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Penyampaian Raperda Perubahan APBD tahun 2025 merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Nasional Demokrat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung yang tetap konsisten menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan semangat transparansi dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, maupun perubahan APBD.
Hal ini merupakan cerminan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
Fraksi Nasional Demorat juga ingin menegaskan peran dan fungsi DPRD sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Bandung. Dalam konteks ini, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, namun juga sebagai representasi suara masyarakat.
Oleh karena itu, setiap proses perubahan APBD harus dilandasi semangat sinergi, keterbukaan, dan kesamaan tujuan untuk memajukan Kota Bandung secara berkelanjutan.
Perubahan APBD tentu bukan hanya sekadar penyesuaian angka dan alokasi anggaran, melainkan juga cerminan adaptasi atas berbagai perubahan yang terjadi, baik secara makro maupun mikro.
Proses ini harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di tengah dinamika pembangunan daerah.
Fraksi Nasional Demokrat menyadari bahwa dalam menyikapi perubahan APBD 2025, dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan, serta keterlibatan semua pihak, agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Bandung secara nyata dan berkeadilan.
Apresiasi
Fraksi Nasional Demokrat memberikan apresiasi kepada Wali Kota Bandung beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah secara proaktif menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi Nasional Demorat menilai, langkah ini adalah bentuk konsistensi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka, dan bertanggung jawab di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
Fraksi Nasional Demorat mencermati bahwa pengelolaan APBD hingga pertengahan tahun 2025 telah menunjukkan sejumlah capaian positif, baik dari sisi pendapatan, efisiensi belanja, maupun kualitas pelayanan publik yang terus diupayakan lebih baik.
Di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global maupun nasional, Pemerintah Kota Bandung tetap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah, serta berupaya menyesuaikan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Tak dapat dipungkiri, adaptasi atas perubahan dan penyesuaian APBD merupakan langkah strategis. Setiap tahun, situasi ekonomi, sosial, hingga kebijakan nasional sering mengalami perubahan signifikan yang berdampak pada kondisi keuangan daerah.
Oleh karena itu, kemampuan pemerintah dalam membaca situasi, menganalisis kebutuhan, serta mengelola sumber daya secara efisien menjadi kunci agar program-program prioritas daerah tetap berjalan optimal.
Dasar Perubahan APBD
Fraksi Nasional Demokrat memahami, usulan perubahan APBD tahun 2025 bukanlah sekadar rutinitas administrasi, melainkan refleksi dari proses adaptasi terhadap perkembangan aktual. Dasar dan urgensi perubahan APBD ini antara lain:
1. Penyesuaian Proyeksi Pendapatan
Perubahan pada komponen pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat, maupun sumber-sumber pendapatan lainnya, menuntut adanya kalkulasi ulang agar postur APBD tetap realistis dan sesuai dengan target pencapaian. Penyesuaian ini menjadi sangat penting mengingat fluktuasi ekonomi dan kebijakan nasional yang terus bergerak dinamis.
2. Prioritas Program Pembangunan Daerah
Dalam rangka memastikan setiap program prioritas, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pelayanan publik lainnya tetap berjalan sesuai target, pemerintah daerah perlu melakukan relokasi dan rasionalisasi belanja. Fraksi Nasional Demokrat melihat bahwa perubahan APBD kali ini didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang paling berdampak langsung bagi masyarakat.
3. Penyesuaian terhadap Kebijakan Pusat dan Regulasi Terkait
Seringkali, kebijakan fiskal nasional, peraturan pemerintah, hingga kebijakan sektoral pusat mengalami pembaruan yang berdampak langsung pada keuangan daerah. Oleh karena itu, perubahan APBD menjadi media untuk menyesuaikan rencana kerja daerah dengan arah kebijakan nasional agar sinkronisasi pembangunan dapat terwujud secara optimal.
4. Mitigasi Dampak Ekonomi dan Sosial
Tidak kalah penting, perubahan APBD juga merupakan bentuk antisipasi dan mitigasi atas potensi dampak ekonomi maupun sosial, seperti inflasi, kenaikan harga bahan pokok, perubahan iklim, dan tantangan kesejahteraan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap dan cepat dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran.
Sorotan
Di sisi lain, Fraksi Nasional Demokrat juga menyoroti tantangan-tantangan eksternal maupun internal yang dihadapi Kota Bandung. Mulai dari ketergantungan terhadap transfer dana pusat, fluktuasi sektor ekonomi kreatif, tantangan pengelolaan sampah dan lingkungan, hingga ketimpangan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar, antara lain pertumbuhan investasi, digitalisasi pelayanan publik, serta semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Fraksi Nasional Demokrat berpandangan bahwa perubahan APBD harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat fondasi keuangan daerah, memperluas basis pendapatan, serta menajamkan fokus belanja daerah pada sektor-sektor yang benar-benar berdampak luas dan berkelanjutan.
Analisis Pokok-Pokok Perubahan
Fraksi Nasional Demokrat memandang, perubahan APBD yang diajukan tahun ini tidak terlepas dari kebutuhan penyesuaian secara substansi maupun teknis. Fraksi Nasional Demokrat menyoroti beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian khusus, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat luas.
A. Pendapatan Daerah: Optimisasi dan Tantangan
Peningkatan atau penyesuaian target pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus diikuti strategi yang inovatif dan realistis. Fraksi Nasional Demokrat menilai, di tengah potensi ekonomi kreatif Kota Bandung, masih terdapat ruang yang perlu digarap lebih optimal. Potensi pajak daerah, retribusi jasa, dan pemanfaatan aset daerah dapat terus dimaksimalkan dengan perbaikan pelayanan, digitalisasi, dan perluasan basis wajib pajak. Namun, Fraksi Nasional Demokrat juga mengingatkan agar penetapan target pendapatan tidak terlalu ambisius tanpa dibarengi kesiapan sistem dan SDM yang mendukung.
B. Belanja Daerah: Prioritas dan Efektivitas
Perubahan komposisi belanja daerah hendaknya benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip efisiensi. Fraksi Nasional Demokrat mengapresiasi fokus pada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Namun, Fraksi Nasional Demokrat menyoroti perlunya:
1) Percepatan realisasi belanja modal, khususnya proyek-proyek fisik dan infrastruktur dasar.
2) Pemantapan program layanan publik yang bersifat inklusif dan berkeadilan.
3) Evaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional dan tidak membebani anggaran daerah secara jangka panjang.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Nasional Demokrat menyampaikan sejumlah catatan berikut:
1. Kesiapan Perangkat Daerah dalam Penyerapan Anggaran dalam melakukan perencanaan dan penyesuaian program secara matang sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
2. Efektivitas Alokasi dan Realisasi Belanja dalam meminimalisir program/kegiatan yang rawan tidak terserap (Sisa Anggaran), serta menjamin semua kegiatan benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu.
3. Dampak Perubahan APBD terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Dinilai penting perubahan APBD ini akan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Antisipasi Risiko Eksternal dan Internal
Terkait langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah daerah jika terjadi dinamika eksternal seperti inflasi, penurunan pendapatan, ataupun kendala di level operasional OPD.
Isu-isu Spesifik
Selain catatan umum di atas, Fraksi Nasional Demojrat menyoroti beberapa isu strategis yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat dan menuntut solusi inovatif dari pemerintah kota.
A. Penguatan Digitalisasi Pelayanan Publik
Kota Bandung dikenal sebagai salah satu pionir digitalisasi di tingkat daerah. Namun, Fraksi Nasional Demojrat mendorong agar proses digitalisasi, baik di bidang perizinan, pajak, pelayanan administrasi, maupun sistem informasi publik, dapat terus ditingkatkan kualitas dan cakupannya.
Fraksi Nasional Demokrat mengusulkan agar pemerintah daerah memperluas layanan digital yang ramah pengguna, aman, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyederhanaan prosedur dan peningkatan literasi digital masyarakat.
B. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup
Persoalan sampah dan pengelolaan lingkungan tetap menjadi tantangan utama. Fraksi Nasional Demokrat mengapresiasi upaya pemerintah dalam menambah sarana prasarana pengelolaan sampah, namun Fraksi Nasional Demokrat menekankan perlunya:
1. Integrasi pengelolaan sampah lintas OPD dan wilayah;
2. Peningkatan edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pemilahan serta pengelolaan sampah mulai dari sumbernya;
3. Investasi berkelanjutan pada teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
Fraksi Nasional Demokrat percaya, upaya serius pada bidang ini tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan citra Kota Bandung sebagai kota modern yang berwawasan lingkungan.
C. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM
Dalam menghadapi perubahan APBD, dukungan terhadap pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif harus menjadi salah satu prioritas.
Fraksi Nasional Demokrat berharap:
1. Pemerintah meningkatkan akses pembiayaan, pelatihan, serta promosi produk lokal;
2. Mendorong kemitraan strategis antara UMKM dengan pelaku usaha besar dan pasar digital;
3. Memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan inovasi produk.
D. Penanganan Ketimpangan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Rentan
Peningkatan anggaran perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan menjadi sangat relevan. Fraksi Nasional Demokrat mendorong agar APBD perubahan benar-benar memberikan ruang untuk:
1. Bantuan sosial yang tepat sasaran dan terintegrasi;
2. Penguatan program pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan difabel;
3. Penanggulangan masalah kemiskinan dan pengangguran berbasis data riil.
Prinsip Good Governance
Fraksi Nasional Demokrat ingin menegaskan bahwa perubahan APBD harus berjalan di atas prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi publik, dan keadilan. Tata kelola anggaran tidak cukup hanya taat aturan, tetapi juga harus menjamin proses yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diawasi oleh masyarakat. Penguatan mekanisme pengaduan dan partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Dengan demikian, perubahan APBD tahun 2025 diharapkan benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.
Fraksi Nasional Demokrat menegaskan bahwa seluruh masukan dan perhatian ini disampaikan demi kepentingan bersama, untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, partisipatif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
Fraksi Nasional Demokrat berharap Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan penjelasan komprehensif atas setiap catatan dan pertanyaan yang kami ajukan, serta mengambil langkah-langkah nyata dalam menindaklanjuti rekomendasi yang ada.
Fraksi Nasional Demokrat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Jadikan perubahan APBD tahun ini sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan, memperluas manfaat, dan memastikan Kota Bandung tetap menjadi kota yang nyaman, inovatif, dan berdaya saing.***
Discussion about this post