Agus Gunawan Minta Dishub Evaluasi Layanan Parkir di Kota Bandung

oleh
Agus Gunawan Minta Dishub Evaluasi Layanan Parkir di Kota Bandung
nggota DPRD Kota Bandung Dapil 6, Ir. Agus Gunawan dan Drs. Heri Hermawan hadir dalam Musrenbang Bandung Kidul, di Gedung Istana Muara Komplek Muara, Jumat (11/2/2022). Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung.

Bewarajabar | Bandung – Ketua Bapemperda sekaligus anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Ir. H. Agus Gunawan menjadi pembicara tamu dalam talk show bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung, di program Radio Parlemen, Radio El Shinta Bandung 89.3 FM dengan tema “Menyoroti Pengelolaan Parkir di Kota Bandung,” Kamis (10/02/2022).

Menurut Agus, pengelolaan parkir di Kota Bandung harus mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung.

“Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang paling diminati wisatawan dari luar daerah termasuk mancanegara, khususnya setiap weekend. Dengan asumsi banyaknya kendaraan bermotor yang dibawa para wisatawan, maka kondisi harus mampu dimanfaatkan menjadi sektor pendapatan yang dapat menyumbang PAD bagi Kota Bandung,” ujarnya.

Agus pun menilai bahwa tidak optimalnya pengelolaan parkir di Kota Bandung turut berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan retribusi pelayanan parkir di UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2021.

Dari target sebesar Rp25,3 miliar, yang mampu terealisasi hanya Rp6 miliar atau 23,95 persen. Kondisi ini pun, menurutnya diakibatkan oleh terjadinya loss potensi atau kebocoran pendapatan yang cukup besar, di mana seharusnya potensi tersebut mampu menjadi penghasil dan masuk ke pendapatan asli daerah.

Maka, ia pun mendorong agar evaluasi terkait optimalisasi retribusi pelayanan parkir segera dilakukan, guna mengurangi bahkan mencegah terjadinya kebocoran potensi pendapatan dari sektor pelayanan parkir, yang salah satunya diakibatkan oleh maraknya aktivitas juru parkir liar.

“Keberadaan juru parkir liar ini memang menjadi salah satu penyebab terjadinya kebocoran potensi pendapatan dari retribusi pelayanan parkir, maka diperlukan kerja keras yang lebih dari Dinas Perhubungan untuk dapat melakukan pembinaan dan optimalisasi fungsi pengawasan, agar pelayanan parkir di Kota Bandung menjadi prima,” ucapnya.

Apalagi, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, maka Agus meminta Dinas Perhubungan melakukan inovasi dan kreasi sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan parkir, sekaligus mengatasi persoalan kurangnya jumlah SDM pengawasan di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Agus pun menyoroti terkait fungsi dan keberadaan mesin parkir yang belum termanfaatkan secara optimal, akibat kurang tersosialisasikan kepada masyarakat.

“Kurang optimalnya keberadaan dan fungsi mesin parkir ini dikarenakan kurang optimalnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Bahkan, jangankan masyarakat, saya pun tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasikan mesin parkir ini,” ujarnya.

Padahal, kata Agus semangat hadirnya mesin parkir ini adalah mengatasi kebocoran pendapatan dari retribusi pelayanan parkir di Kota Bandung.

Oleh karena itu, ia pun berharap agar optimalisasi pelayanan dan sosialisasi dari setiap program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada masyarakat, agar lebih masif dilakukan.

“Bila hal ini dilakukan dengan benar dan lebih masif, maka selain akan menimbulkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, tapi juga akan membantu optimalisasi capaian pendapatan yang menjadi target untuk pendapatan asli daerah dari Dinas Perhubungan Kota Bandung,” katanya.