Bewarajabar | Bandung — DPRD Kota Bandung soroti permasalahan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., saat menjadi narasumber dalam diskusi Generalisasi Sekolah “Serupa Tapi Tak Sama,” bersama Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (AMS), di Aula AMS, Bandung, Kamis, (7/4/2022).
Menurut Kabid PPSD Dinas Pendidikan Kota Bandung Bambang Aryanto, bahwa pada masa pandemi yang dialami oleh bangsa ini berdampak pada keberlangsungan pendidikan sehingga terjadinya ketertinggalan khususnya di Kota Bandung.
Maka Dinas Pendidikan menjadikan ini sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan meminta dukungan dari masyarakat Kota Bandung dan juga DPRD Kota Bandung.
“Ada beberapa tantangan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang saat ini sedang dialami antara lain seperti hak guru honorer, biaya operasional pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu hingga infrastruktur,” ujar Bambang.
Bambang pun menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandung mendapat dukungan dan solusi masalah dari DPRD Kota Bandung agar terciptanya semangat belajar yang terus berkembang.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Cecep Darmawan, berpendapat bahwa PPDB yang seharusnya diurus oleh bagian pemerintah daerah bukan pemerintah pusat bersifat transparansi dan bernuansa keadilan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha berpendapat bahwa memang masih banyak masyarakat Kota Bandung yang hilang kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
