Masa Kampanye Menjadi 75 Hari, Pengamat Pemilu Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu

oleh
Masa-Kampanye-Menjadi-75-Hari-Pengamat-Pemilu-Dorong-Pemerintah-Terbitkan-Perppu

Bewarajabar | Bandung – Masa kampanye dipangkas menjadi 75 hari, Pengamat Pemilu mendorong pemerintah membuat Peraturan Pengganti UU (Perppu) untuk revisi terbatas, agar lalulintas pesta demokrasi nggak semrawut.

Pengamat Pemilu Ramdansyah mengatakan kesepakatan antara KPU RI dan DPR RI, soal pemangkasan masa kampanye dari 90 hari menjadi 75 hari harus ditindaklanjuti dengan menyesuaikan ketentuan ketentuan lainnya.

“Kalau sebelumnya, pemerintah menentukan masa kampanye selama 90 hari tentu ketentuan itu ada cantolannya dan hitung-hitungannya, jadi bila ketentuan lama itu sekarang diubah, ada baiknya disesuaikan juga cantolannya,” katanya.

Ramdansyah yang juga Pimpinan Rumah Demokrasi meminta Perppu tersebut harus dibuat secara tegas, tidak melebar ke isu-isu substansi lainnya.

“Perppu yang dikeluarkan tidak melebar kepada isu-isu substansi lainnya, tetapi hanya pada tahapan Pemilu serentak 2024 yang dianggap kurang sinkron. Perppu dapat mensingkronkan peristiwa Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.

Pembuatan Perppu, urai Ramdansyah, merupakan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konsitusi dalam Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa, “kemungkinan adanya Pemilu serentak, maka penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk UU untuk memutuskan.”

Ada sejumlah kriteria untuk membuat UU itu antara lain agar pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.”