Bandung, BewaraJabar — Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mengubah nasib bangsa menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak hanya menjadi obyek, tetapi juga menjadi subyek pembangunan.
Artinya masyarakat terlibat dalam pembangunan dan diberi ruang untuk berpartisipasi. Namun partisipasi tersebut sejatinya harus terencana melalui satu musyawarah yang baik sehingga kolaborasi antar pemerintah dengan masyarakatnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih terukur.
Hal tersebut diungkapkan Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat kelurahan (P3MK) dan perhitungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (P2MP) di Grand Pasundan Convention Hotel Jalan Peta, Kamis 16 Desember 2021.
“Sebab pemerintah tidak bisa membangun kotanya sendiri, butuh partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat. Tapi tentunya partisipasi ini harus lewat perencanaan yang baik,” tuturnya.
RelatedPosts
Untuk itu, Yana berharap, melalui kegiatan tersebut mampu mendorong partisipasi kelompok masyarakat atau berbagai pihak yang ingin turut membantu pembangunan kota.
“Sehingga dengan kebersamaan ini dan juga partisipasi masyarakat yang lebih terencana kita bisa membangun Kota Bandung dari yang baik menjadi lebih baik,” harapnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra juga selaku Ketua Pelaksana, Asep Saeful Gufron mengungkapkan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para ketua LPM kecamatan dan ketua LPM kelurahan dalam menggali dan menyerap aspirasi masyarakat.
Selain itu, juga untuk meningkatkan sinkronisasi dan kolaborasi LPM dengan Pemkot Bandung dalam pelaksanaan program kegiatan kewilayahan.
“Serta untuk menggerakan dan menghimpun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung,” tuturnya.
Pada kegiatan tersebut diikuti oleh 200 orang yang terdiri dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintahan, paguyuban camat se-Kota Bandung, forum lurah, para ketua DPC LPM, serta para ketua LPM dari 151 kelurahan.
“Sehingga diharapkan akan menghasilkan terbentuknya pemahaman yang sama antara pengurus lpm di Kota Bandung terkait optimalisasi upaya penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat,” ucap Asep.
.
