Pansus 2 Bahas Pengawasan Pengelolaan Keuangan BLUD

oleh
Pansus 2 bahas terkait Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bersama BKAD, Bappelitbang, Bag. Hukum Setda, dan Tim Naskah Akademik, di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung, pada Jumat, (29/7/2022). Alam/Humpro DPRD Kota Bandung.

Bewarajabar | Bandung – Pansus 2 bahas terkait Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

bersama BKAD, Bappelitbang, Bag. Hukum Setda, dan Tim Naskah Akademik, di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung, pada Jumat, (29/7/2022).

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus 2 H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., dan diikuti Wakil Ketua Pansus 2, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si, juga anggota Pansus 2, H. Wawan Mohamad Usman, SP, Erick Darmajaya, B.Sc., M.K.P., Asep Sudrajat., drg. Susi Sulastri, Drs. Heri Hermawan, M.M.Pd., Hj. Nunung Nurasiah, S.Pd., H. Agus Andi Setiawan, S.Pd.I., Khairullah, S.Pd.I., Hasan Faozi, S.Pd, Ir. H. Agus Gunawan, beserta Organisasi Pemerintah Daerah terkait dengan menerapkan protokol Kesehatan.

Ada beberapa pembahasan dalam rapat tersebut, di antaranya mengenai beberapa ketentuan tugas Bendahara Umum Daerah (BUD), dan juga regulasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Bandung.

Menurut Aan diperlukan adanya regulasi dalam pengawasan atas pengelolaan keuangan di beberapa BLUD di Kota Bandung. Saat ini pengawasan tersebut dinilai masih sulit.

“Tentang pengelola keuangan, pemahaman BLUD di RS dan lain-lain banyak. BLUD mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan, namun sayangnya kita agak sulit dalam pengawasan. Ini harus ada regulasi yang pas, agar keuangan mereka juga masuk ke kas daerah. Harus ada aturan yang jelas agar ada pengawasan di BLUD-BLUD di Kota Bandung,” ujar Aan.