Polisi Kawal dan Amankan Aksi Unjuk Rasa Buruh

oleh

Bandung, bewarajabar.com – Kasat Samapta Polrestabes Bandung, Polda Jabar, AKBP Hermansyah SH.MM, pimpin apel kesiapan pengamanan unjuk rasa buruh, di depan Gedung Sate Bandung, Kamis, 9/12/2021.

Sementara sebagai penanggung obyek pengamanan Kapolsek Bandung Wetan, Kompol Asep Saepudin. S.Pd, iniMH, dibantu para Perwira Pengendali ( Padal) para Kanit Intel, Reserse, Sabhara,

Untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat diarea Gedung Sate, diterjunkan anggota pengamanan
30 orang anggota Polsek Bawet, 25 orang anggota jajaran Polsek Restabes Bandung, 1 ( satu) Polwan sebagai Negosiator.

Ditambah 2 SST Dalmas, 20 personil Intelkam, 20 personil Satuan Reserse, 10 personil Sat Narkoba, 6 personil Lalu Lintas, 6 personil Propam, 3 personil Kesehatan Lapangan ( Keslap) 5 Personil TIK dan 4 kendaraan ( QR) Samapta, ditambah back up satuan atas ( Polda Jabar) 1 SSK Dalmas Polda Jabar.

Dalam arahannya Kasat Samapta Polrestabes Bandung AKBP Hermansyah SH, MM menyampaikan, kepada seluruh anggota yang terlibat pengamanan baik terbuka maupun tertutup.

” Pertama lakukan tugas sebaik- baiknya. Kedua rekan- rekan anggota bukan menonton, tapi adalah anggota pengamanan. Ketiga, bagi anggota tertutup lakukan penggalangan kepada koordinator lapangan ( korlap) atau terlihat aktif, agar tidak prokatif dan tidak anarkis. Keempat rekan- rekan bukan pelengkap, stand by diarea Unras dan Provost awasi serius personil, kemudian Kapan Obyek,” tegas Hermansyah.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan gas air mata yang dipegang anggota. Untuk antisipasi karena aksi Unras dilakuan di 2 lokasi, maka Kepala Pengamanan Obyek ( Kapam), melakukan pembagian tugas.

Aksi buruh hari ini terdiri dari DPD SPN Jabar, Aliansi Buruh Jabar, DPD SPSI Jabar, merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya, berlangsung pada 30 Nopember 2021.

Adapun tuntutan dari eksponen buruh, Pertama, batalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta, 2) Tolak pemberlakukan PP No 56 tahun 2021 dan naikkan upah buruh minimum 10%,3).

Kemudian, revisi keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ 732- Kesra / 2021 tertanggal 30 Nopember 2021, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat Tahun 2022.

“Kita berharap situasi berjalan aman dan kondusif. Polisi diminta, atau tidak akan hadir, untuk mengawal, mengamankan setiap aksi unjuk rasa bukan saja buruh. Tetapi bagi setiap warga masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara khususnya dalam pasal 13, ” ungkap Hermansyah.**

Berita kiriman H.Jaenudin.S.Sos, Pemerhati Kepolisian, Sosial dan Budaya.