Pulihkan Ekonomi 2022, Komisi II Berharap Tahun Depan Anggaran Pertanian Bisa Langsung Diaplikasikan

Bandung, BewaraJabar — Dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD 2021 dan recana APBD 2022, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungi ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yuningsih mengungkapkan, harus adanya prioritas bahwa refocusing anggaran tidak harus terkena pada semua sektor terlebih sektor pertanian.

REKOMENDASI

“Seperti awal bahwa refocusing itu tidak harus semua sektor tetapi harus ada perioritas terutama sektor pertanian, karena sesungguhnya sektor ini tidak terlalu terdampak di masa pandemi,” ucap Yuningsih, Jumat (15/10/2021).

Menurut Yuningsih, penerimaan pasokan bibit benih oleh petani yang hanya 1/3 dari sebelum adanya refocusing, menyebakan banyaknya keluhan.

“Karena banyak sekali petani yang mengeluhkan yang dimana harusnya pasokan bibit yang didapat hanya 1/3 dari total sebelumnya, harapannya ada kewajiban pemerintah untuk lebih memprioritaskan pertanian,” kata Yuningsih.

Yuningsih menegaskan, Komisi II akan terus fokus untuk pemulihan ekonomi di Jawa Barat di tahun anggaran 2022 agar ekomomi di Jawa Barat dapat berjalan seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

“Untuk di anggaran 2022 juga sudah harus segera, mudah-mudahan tahun depan anggaran di pertanian sudah bisa langsung diaplikasikan supaya pemulihan ekonomi akan lebih baik,” tandasnya.

“Setelah mendengarkan penjelasan dari Pengelola Golf di sini ternyata dampak pandemi ini luar biasa tapi mudah?mudahan setelah pandemi ini dalam waktu dekat program-program berjalan semuanya karena golf ini olahraganya masyarakat,” tuturnya.

Menurut Sugianto, Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat berharap bahwa aset yang ada di Jawa Barat dan menambah pendapatan bagi daerah agar terdata dengan baik, karena bagaimana pun itu memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami menuntut untuk ke depannya lebih maju lagi tapi intinya aset-aset yang diserahkan kepada Jawa Barat tadi harus terdata agar kami mengetahui bahwa aset ini mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat,” tutupnya.