Komisi B Minta Dinas KUKM Hadirkan Inovasi Bagi PKL, Usaha Mikro, dan Koperasi

oleh
Komisi B DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja membahas evaluasi Program Kerja Triwulan II Tahun anggaran 2022 bersama Dinas KUKM Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Bandung pada Jumat, (1/7/2022). Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.

Bewarajabar | Bandung – Komisi B DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja membahas evaluasi Program Kerja Triwulan II Tahun anggaran 2022 bersama Dinas KUKM Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Bandung pada Jumat, (1/7/2022).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi B, Hasan Faozi, S.Pd., dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Anggota Komisi B hadir baik secara langsung juga tidak langsung atau melalui teleconference.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi B, H. Wawan Mohamad Usman, SP.., dan juga anggota Komisi B, Agus Salim, Christian Julianto Budiman, drg. Maya Himawati, Sp.Ort., Dudy Himawan, S.H., H. Asep Mulyadi, Hj. Siti Nurjanah, S.S., dan Ir. H. Agus Gunawan.

Komisi B berharap, Pemerintah Kota Bandung bisa mencontoh dari kota atau daerah yang telah sukses merelokasi pedagang kaki lima tanpa ricuh.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi B, Agus Salim. Ia berharap adanya penguatan Perda terkait usaha mikro.

“Kalau bisa dikuatkan Perda terkait tempat usaha mikro, UMKM, bisa menyelesaikan masalah tanpa ricuh dan lancar. Penertiban, relokasi tanpa kericuhan,” kata Agus.

Sependapat dengan Agus, Anggota Komisi B lainnya, Siti Nurjanah mengatakan, relokasi bisa dilakukan dengan tetap menempatkan usahanya tidak jauh dari tempat semula. Hal tersebut agar pedagang tidak khawatir kehilangan pelanggan atau konsumennya masing-masing.

Selain itu, Ketua Komisi B Hasan Faozi berharap seluruh koperasi yang ada di Kota Bandung terdata, sehingga pemerintah bisa memonitoring koperasi-koperasi tersebut.