Komisi X DPR RI Pertanyakan Isu Krusial di Bidang Pendidikan di Jawa Barat

oleh
Komisi X DPR RI Pertanyakan Isu Krusial di Bidang Pendidikan di Jawa Barat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dalam kunjungan kerja Reses di Bandung, Senin (18/4/2022). Foto: Ayu/Man

Bewarajabar | Bandung – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan beberapa isu krusial di bidang pendidikan.

Diantaranya terkait program 1 juta Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), serta kebijakan kurikulum di Provinsi Jawa Barat.

Hal itu ia utarakan saat Komisi X melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan permasalahan atas implementasi kebijakan-kebijakan terkait bidang Komisi X, seperti di bidang Pendidikan. Diantaranya terkait program satu juta Guru PPPK.

“Karena hasil seleksi tahap I dan tahap II di tahun 2021 menyisakan banyak permasalahan, mulai dari administrasi, kualifikasi, formasi sampai pada permasalahan ketidakpastian anggaran gaji guru yang lulus PPPK. Bagaimana dengan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat ini?” tanya Dede Yusuf dalam kunjungan kerja Reses di Bandung, Senin (18/4/2022).

Tidak hanya itu, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi X DPR RI juga mempertanyakan Kebijakan kurikulum yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasalnya saat ini satuan pendidikan melaksanakan tiga opsi kurikulum yang ada, yakni kurikulum 2013 (Kurtilas), kurikulum darurat dan kurikulum prototype.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi menjelaskan bahwa sejauh ini program PPPK di Provinsi Jawa Barat tidak ada masalah dan kendala yang berarti.